Nelayan, salah satu profesi yang rentan mendapat pelanggaran HAM akibat berlangsungnya MEA (sumber beritadaerah.co.id)

Bagaimana membayangkan roda kehidupan masyarakat Indonesia berjalan? Jika petani tak punya tanah, angkatan kerja menganggur, dan nelayan tak bisa lagi mencari ikan.

Meski masih dihadang setumpuk persoalan, MEA tetap jalan terus. Belum tuntas pula masalah-masalah land grabbing di tingkat akar rumput, krisis ekonomi berkepanjangan, industri modal dan asuransi yang lesu, hingga kurs nilai rupiah atas dolar yang menukik tajam. Namun Indonesia, lagi-lagi tetap bersikukuh memberlakukan MEA pada penghujung tahun ini. Dalih yang selalu didengung-dengungkan sama, yakni untuk mengangkat Indonesia dari krisis. Lepas dari apakah keikutsertaan dalam MEA itu akan mengebiri hak masyarakat atau tidak, itu soal nanti. Setidaknya keresahan itulah yang selalu dirasakan Anwar Sastro Maruf, Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI).

Bukan tanpa alasan mengapa pegiat isu-isu buruh tersebut merasa demikian. Ia mengaku pernah mengalami sendiri betapa hak-haknya sebagai buruh pernah dirampas oleh korporasi. “Jauh sebelum MEA riuh dibicarakan, pada 1995 saya merasakan betul betapa kuatnya represi pabrik atas saya dan teman-teman buruh lain. Hal itu tampak dari besaran upah yang tak setimpal dengan jam kerja yang kami berikan, PHK sepihak, hingga pelarangan berserikat,” ungkapnya. Kekecewaannya terhadap mekanisme kerja korporasi inilah yang membuatnya giat menggulirkan wacana untuk “memerdekakan” buruh lewat berbagai jalur, baik secara diplomatik maupun turun langsung ke jalan menyuarakan aspirasinya.

Perjuangan tersebut menemukan momentum manakala MEA akan segera direalisasikan. Bersama-sama dengan serikat buruh, petani, nelayan, pekerja LSM, dan akademisi se-Asia Tenggara, ia merapatkan barisan. Tujuannya satu, yakni ingin merebut kembali kedaulatan dan hak asasi manusia (HAM) yang acap kali dilanggar.

Apalagi menurut hemat Sastro, MEA jelas melahirkan pelanggaran HAM yang luar biasa hingga ketatanan masyarakat terkecil. Potensi pelanggaran, terutama hak ekosob muncul lantaran minimnya persiapan yang dilakukan pemerintah Indonesia. “Pemerintah kita tidak menyiapkan rakyatnya untuk menghadapi MEA, yang dilayani hanyalah kepentingan pemodal,” tegasnya.

Dalam konteks Indonesia saat ini, MEA digadang-gadang pemerintah menjadi salah satu kanal penyelamat, atas kondisi ekonomi kita yang tengah mengalami kelesuhan. “Krisis sekarang ini adalah krisis akumulasi modal sehingga uang tidak beredar. Akhirnya butuh cara-cara lewat berhutang, negara berhutang, rakyat pun berhutang. Tidak heran jika Jokowi selalu bicara tentang ekspansi dan pembangunan infrastruktur melalui MEA dan perpanjangannya: MP3EI (sekarang RPJMN. Red). Pembangunan infrastruktur itu meliputi pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara internasional, industri tambang, perkebunan, pertanian dan perikanan, serta energi dan kelistrikan. Itu semua ditempuh supaya uang bisa masuk,” ungkapnya.

Senada dengan Sastro, Rizky Mardhatillah, peneliti Asean Centre Studies UGM mengungkapkan, MEA memerlukan peran negara dalam mendistribusikan ekonomi di kawasan. “Persoalannya, Indonesia dan beberapa negara lainnya terlalu berambisi untuk mengesahkan perdagangan bebas, tanpa memperhatikan eksesnya. Selain itu, negara juga terlibat dalam proses akumulasi kapital dengan menggunakan kekuatan koersifnya untuk mendisiplinkan kelompok sosial yang resisten,” ungkapnya. Rizky mencontohkan beberapa proyek pembangunan yang memang didesain untuk menopang keberlangsungan MEA. “Di Thailand, pemerintah setempat membangun megaproyek bendungan Mekong, Rembang di Indonesia, atau bisnis minyak di Myanmar,” jelasnya.

Kecenderungan Indonesia untuk terus membangun dan menafikan aspek sosio humanis itu, berangkat dari pendekatan ketahanan ekonomi yang memang diterapkan Indonesia sejak krisis 1998. Pendekatan ketahanan ekonomi adalah model yang bertumpu pada kuantitas stok dan harga. “Asumsinya teori supply and demand. Kalau terjadi kelangkaan pangan misalnya, maka yang dilakukan adalah meningkatkan stok dan memainkan harga. Nah, yang punya kuasa untuk memainkan harga dan stok, ya, korporasi besar, agro industri contohnya. Kalau tidak berhasil, jalan hutang pun dimanfaatkan,” jelas Edy Burmansyah, pegiat ARC saat dijumpai beberapa waktu lalu.