Upaya Memutus Rantai Pelanggaran HAM dan Kegagalan Merawat Ingatan

Ada sejarah pahit Indonesia yang tidak pernah terungkap. Tahun 1965 terjadi pembantaian massal dan pembuangan ke daerah terpencil terhadap warga negara penganut ideologi yang berseberangan dengan pemerintah. Sekarang, kita disuguhkan pembunuhan sadis Salim Kancil, aktivis tani yang berusaha mempertahankan haknya, dianggap menghalangi program pemerintah. Sejak tragedi itu, kekerasan negara belum juga berhenti, bahkan melahirkan pola yang diafirmasi negara dalam mengelola artikulasi kritik dan pandangan yang berseberangan dengan kepentingannya.

Tragedi kemanusiaan berupa pembunuhan massal terhadap warga negara yang dianggap atau bersimpati kepada komunis. Hingga sekarang masih terjadi perdebatan mengenai jumlah korban dari tragedi kemanusiaan tersebut. Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), Sarwo Edhi Wibowo, yang menjadi pemimpin penumpasan PKI pada masa itu menyebutkan bahwa operasi tersebut memakan korban sejumlah 3 juta jiwa. Pembunuhan massal itu juga diiringi dengan penyiksaan, stigmatisasi, dan diskriminasi kepada keluarga penyintas yang dianggap sebagai ancaman masyarakat dan negara. Pelakunya adalah militer dan sejumlah organisasi masyarakat yang menjadi milisi militer. Sejak peristiwa itu Indonesia dipimpin oleh rezim otoritarian Soeharto. Rezim politik yang identik dengan pembatasan kebebasan sipil, menuliskan sejarahnya sendiri soal tragedi kemanusiaan 1965. Cerita itu belum juga terungkap, apalagi proses hukum guna mencapai keadilan. Sehingga narasi soal pembunuhan massal sebagai pelanggaran HAM belum diterima oleh masyarakat Indonesia, ditambah cara-cara pemerintah Orde Baru yang sengaja memelihara narasi tersebut masih berlangsung hingga sekarang.

Sejak era reformasi, niat negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu sudah dilakukan dengan berbagai mekanisme. Mulai dari pembentukan Pengadilan HAM, Tim Pencari Fakta hingga upaya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia. Meskipun hingga sekarang mekanisme itu terhalang karena ketiadaan political will dari pemerintah untuk melaksanakannya. Alhasil, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu masih mengalami kemandegan dan belum membuahkan hasil.

Demikian pula pemerintahan Jokowi, yang sejak masa kampanye Pemilu 2014, Jokowi-JK dianggap sebagai kandidat yang bersih dari permasalahan HAM. Tetapi kenyataannya belum ada tindakan riil dalam penyelesaiannya terhadap kasus di masa lalu. Padahal dalam poin ke empat dari program Nawa Cita disebutkan, “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya, dimana salah satu program prioritasnya adalah penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.” Dari rumusan Nawacita tersebut, penuntasan pelanggaran masa lalu sejatinya memiliki kans lebih besar untuk diwujudkan. Nawacita menjadi dasar untuk melakukan penuntasan baik dengan mekanisme pengadilan, komisi pengungkapan kebenaran, dan pemulihan korban. Hingga September lalu, Jokowi belum menyatakan pengakuan dan permintaan maaf atas semua pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan demikian wacana penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, kembali terombang-ambing.

Menurut Asvi Warman Adam, Peneliti dan sejarawan LIPI, memori pasca 1965 adalah sebuah pembenaran atas pembunuhan tersebut. Karena tidak pernah diungkap secara gamblang oleh negara, maka yang diyakini sekarang adalah pembenaran akan pembunuhan massal yang terjadi pada tahun 1965. Sehingga tidak ada jaminan bahwa kejadian serupa akan terjadi kembali di masa mendatang. “Konsep penculikan dianggap sesuatu yang diperbolehkan, membunuh juga tidak apa, demi menyelamatkan sekian ratus kali lipat. Hal ini sangat berbahaya dari segi hak asasi manusia. Kemudian berulang lagi pada tahun 1998,” ujar Asvi yang ditemuinya di ruang kerjanya di Gedung LIPI pada 7 Oktober 2015.

Penangkapan sewenang-wenang pada mereka yang dituduh komunis pada peristiwa 65 (Sumber http://www.katailmu.com/)

Keengganan negara dalam menyelesaikannya, membuka lebar jalan bagi deretan panjang pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistematik dan terlembaga oleh negara. Pasca tragedi kemanusiaan 1965, beberapa pelanggaran dengan pola serupa kembali terjadi. Tragedi Tanjung Priok di tahun 1984, pembantaian jamaah pengajian yang meminta pembebasan empat jamaahnya yang ditahan Komando Distrik Militer (Kodim). Kemudian peristiwa Talang Sari pada tahun 1989, dimana dilakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil sebagai bentuk pembalasan atas tewasnya anggota militer. Kemudian peristiwa pembunuhan terhadap aktivis, salah satunya Munir Said Thalib, pada tahun 2004. Seluruh peristiwa tadi mempertegas kualitas negara dalam membatasi gerakan pihak yang berseberangan dengan kepentingannya.

“Pengalaman dan sejarah dunia memperlihatkan apabila suatu kasus dipendam tanpa penyelesaian, maka akan ada kecenderungan dalam pengulangan di kemudian hari.” jelas Asvi. Pada tahun awal kemerdekaan, Otto Iskandardinata pernah menjadi korban penculikan. Setelah 14 tahun, kasus tersebut baru masuk ke meja persidangan. Meskipun para pelaku sudah diadili, tetapi pengadilan tidak mengungkapkan aktor utama dalam tindakan penculikan tersebut. Pada era Soeharto, melalui pidatonya pada tahun 80an, dirinya menyatakan dengan jelas bahwa tindak penculikan pada masa revolusi merupakan hal yang wajar. Kemudian, pada tahun ’97, terjadi kembali penculikan terhadap sejumlah aktivis dan mahasiswa. Pengulangan pola tindakan ini merupakan akibat dari ketidaktegasan pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. “Kalau tidak diselesaikan maka kemungkinan terulang akan sangat besar.” imbuhnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *