Tantangan Pemenuhan Hak Warga dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah

0
383

Jika norma hukum masih relevan sebagai akuntabilitas kewajiban negara memenuhi hak warga, maka otonomi daerah dan desentralisasi menjadi kendaraan untuk mengantarkannya. Kontes elektoral di tingkat daerah telah membuka ruang publik untuk terlibat memilih aktor pemerintahan lokal. Akankah pemerintahan dengan segala sistem yang berlaku sekarang menjadikan otonomi daerah mewujudkan pemerintahan rakyat seutuhnya ditengah himpitan pemilik modal?

Sejak tahun 2005, eksekutif tingkat lokal dipilih secara langsung oleh warga daerahnya. Dengan semangat transparasi dan anti korupsi yang juga berdampak meningkatnya animo masyarakat terhadap politik, sipil diberi kewenangan untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Meskipun merubah tatanan praktis politik masyarakat sipil, sistem pemilihan langsung masih memberi ruang tindak korupsi ke tingkat spesifik yaitu daerah. Oligarki[1] masih membayangi sistem desentralisasi yang semula dianggap ideal dalam pemenuhan hak dasar warga.
Dalam buletin ASASI edisi Nov-Des 2015, Jeffrey Winters dan Vedi Hadiz mengungkapkan bahwa sejak tahun 1998 terjadi transisi dari oligarki yang berbasis di Jakarta ke oligarki yang berada di daerah. Transisi tersebut bisa terwujud karena adanya politik desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah di era reformasi. “Di tingkat lokal, elemen-elemen yang tadinya berada di pinggiran struktur oligarki yang tersentralisasi berupaya untuk menciptakan oligarki lokal sendiri dengan memanfaatkan peluang desentralisasi dan otonomi daerah,” ujar Vedi Hadiz.

Bagi Winters, yang secara khusus meneliti Oligarki di Indonesia, menyatakan bahwa oligarki merupakan politik untuk mempertahankan kekayaan yang dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan material yang amat besar. Cara untuk mempertahankannya adalah dengan mempengaruhi atau terjun langsung dalam pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Politik desentralisasi, menurut Winters, menjadi sangat penting bagi oligarki untuk mempertahankan kekayaan melalui pemilu di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Desentralisasi yang melahirkan oligarki di daerah ini menghasilkan berbagai permasalahan. Salah satu contohnya adalah praktek korupsi di tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang tahun 2004 hingga 2016 tercatat 514 kasus korupsi ditangani oleh KPK. Dari 514 kasus tersebut, 82 kasus melibatkan pemerintah provinsi dan 109 kasus melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Data penanganan korupsi oleh KPK tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi, yang memberikan kekuasaan di tingkat daerah, turut mempengaruhi penyebaran fenomena praktek korupsi hingga ke daerah.[2]

Fenomena praktek korupsi pasca pelaksanaan otonomi daerah juga menyebabkan minimnya angka pemenuhan hak dasar warga. Menurut Ani Soetjipto, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menegaskan hal ini juga disebabkan karena kepala daerah tidak mengedepankan pemenuhan hak warga dalam setiap kerja jabatannya. Pasalnya kepala daerah terpilih tersandera banyak kepentingan lain terkait dengan ketercapaian posisinya. “Persoalan pasca pelaksanaan otonomi di daerah adalah pemenuhan hak dasar tidak termasuk prioritas para kepala daerah terpilih. Mereka tersandera dengan berbagai kepentingan seperti kepentingan ekonomi pengusaha, kepentingan balas jasa atas pemenangan Pilkada, tarik menarik prioritas program kerja yang berujung pada praktik korupsi” ujar perempuan yang meraih gelar master dari Jackson School of International Studies, Universitas of Washington, Seattle, Amerika.

Situasi kebuntuan tersebut jelas merugikan rakyat. Peran negara yang seharusnya melindungi, menghargai dan memenuhi hak asasi manusia yang juga menjadi mandat untuk pemerintah daerah semakin diabaikan. Indikatornya kasus korupsi merajalela hampir di semua lini, selain itu konflik agraria semakin menjadi karena terbenturnya kepentingan antara pemodal dan rakyat. Selain itu kerja-kerja masyarakat sipil yang kritis dalam mengontrol kebijakan publik juga juga dibatasi dalam bentuk pembubaran aksi demonstrasi yang sesuai dengan izin. Pemerintah daerah juga menjadi abai terhadap segala bentuk ancaman terhadap pluralisme dan keberagaman, dan juga melanggengkan konflik bernuansa SARA. Padahal secara legal, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan tersebut.

Selain situasi perlindungan atas hak sipil politik yang minim, pemenuhan hak-hak sosial warga juga tidak seutuhnya terpenuhi. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya angka HDI (human development index)[3] , GDI (gender development index) dan GEM (Gender Empowerment Measure) di sebagian daerah seperti propinsi Indonesia Timur (NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat). Misalnya pada tahun 2014, angka indeks HDI Indonesia adalah 0.648 dan menduduki peringkat 110 dari 118 negara dengan indeks negara paling tinggi sebagai negara paling baik pemenuhan haknya. Dengan indeks dan peringkat yang demikian, Indonesia tergolong sebagai negara dengan tingkat medium dalam perkembangan manusia.[4]

___________

1). Untuk memahami oligarki, silakan lihat buletin ASASI edisi Nov-Des 2015 yang berjudul “Di Bawah Bayang-bayang Oligarki”. Tautan: http://elsam.or.id/2016/01/asasi-di-bawah-bayang-bayang-oligarki/
2). http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-instansi diakses September 2016. Revisi tautan (Okt-2017): https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi
3). Human Development Index merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang serta untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup
4). Briefing note for countries on the 2016 Human Development Report – Indonesia http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/IDN.pdf