Stagnansi upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu menggiring masyarakat untuk terus memelihara memori kolektif tentang pembenaran tindak kekerasan oleh negara. Tidak hanya dalam hal pencarian informasi dan kebenaran akan peristiwa pelanggaran di masa lalu, tetapi juga pada realitas dan konflik sosial masa kini, khususnya dalam bidang sumber daya alam dan kebebasan beragama. Impunitas terhadap pelaku melanggengkan penggunaan kekerasan sebagai bahasa sosial negara untuk memaksakan kehendak atau membungkam kritik dari pihak lain.

Di tengah arus deras demokratisasi di hampir seluruh belahan dunia, penghargaan terhadap HAM menjadi sangat fundamental, Indonesia belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan penegakan HAM baik di masa lalu maupun masa kini. Pasca 17 tahun reformasi, pelanggaran masih terus terjadi, salah satu yang paling kritis adalah masih maraknya pembatasan kebebasan berekspresi masyarakat yang dilegitimasi peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh aparat. Beberapa perisitwa ke belakang, berbagai pembatasan terus terjadi, seperti adanya pembubaran dan larangan diskusi film Jagal dan Senyap, karya Joshua Oppenheimer yang mengangkat tema kekerasan negara tahun 1965 di beberapa kota. Kemudian juga ada pembredelan majalah mahasiswa Lentera yang menuliskan dokumentasi pergerakan massa Partai Komunis Indonesia di Salatiga. Tak berselang lama kejadian serupa menyusul yaitu pelarangan konten bermuatan peristiwa 65 dalam Ubud Writers Festival 2015 oleh pemerintah.. Pelarangan dan pembredelan yang hampir semuanya berhubungan dengan pelanggaran HAM di masa lalu merupakan bentuk pengekangan atas kebebasan berekspresi dan kebebasan mengakses informasi warga negara yang pada dasarnya dilindungi UUD 1945.

Menkumham dan Panglima TNI tandatangani nota kesepahaman (Sumber : http://www.kemenkumham.go.id/)

Tidak hanya soal kebebasan berpendapat dan berekspresi, bentuk pelanggaran HAM masih terus terjadi dengan masih maraknya diskriminasi terhadap berbagai golongan masyarakat hingga berbagai kasus kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat. Dalam kasus masyarakat Sunda Wiwitan misalnya, bentuk diskriminasi bahkan dilegitimasi secara administratif yang membatasi akses pemenuhan hak dari masyarakat Sunda Wiwitan. Dalam beberapa kasus seperti penyerangan jemaat Ahmadiyah dan Syiah, diskriminasi bahkan mewujud menjadi tindak kekerasan dengan berbagai pembiaran (Omission) yang dilakukan negara. Bentuk kekerasan lain terhadap masyarakat adalah kasus Salim Kancil dan Tosan, petani yang menolak tambang pasir di Lumajang dan beberapa konflik agraria di Indonesia.

Rentetan peristiwa tersebut mengingatkan kita pada pola kekerasan Orde Baru. Mulai dari pembatasan kebebasan ekspresi, budaya stigmatisasi dan diskriminasi, serta penyiksaan bahkan pembunuhan. Pola tersebut dilakukan terhadap masyarakat yang berseberangan pandangan dengan pemerintah. Adapun pelaku kekerasan adalah aparat negara atau masyarakat sipil yang bermilisi dengannya. Di era orde baru, segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang disponsori negara hampir selalu melibatkan militer. Kewenangan militer untuk mengurusi persoalan sipil membuka peluang represifitas militer merangsak masuk ke ruang publik. Pada era kepemimpinan Jokowi-JK ini, militer sebagai kekuatan politik lama yang identik dengan Orde Baru seolah kembali masuk dalam berbagai urusan sipil dengan berbagai kebijakan yang pemerintah buat. Berbagai peristiwa yang terjadi ke belakang rupanya dapat digambarkan sebagai kembalinya politik kekerasan ala Orde Baru di pemerintahan sekarang.