Penggusuran dan Mesin Pertumbuhan Kota

Tangible benefits atau sumber daya material yang bisa didapatkan dalam aliansi kekuasaan berbentuk mesin pertumbuhan ini setidaknya terdapat dua hal: pertama, dari ruang yang disediakan untuk memfasilitasi pertumbuhan properti seperti di atas; dan kedua, dukungan anggaran yang tinggi dalam hal infrastruktur. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta (APBD DKI) menyebutkan, sejak 2009, anggaran untuk pembangunan infrastruktur selalu menempati posisi dominan, meskipun sampai 2012 selalu menunjukkan tren yang menurun. Bahkan pada 2013, anggaran infrastruktur lebih kecil dari anggaran sosial. Disaat yang bersamaan anggaran sosial, pendidikan dan kesehatan, menunjukkan tren yang meningkat tiap tahunnya. (17,5 persen dibawah anggaran pendidikan yang mencapai 18,38 persen). Namun, sejak APBD-P 2013, anggaran untuk infrastruktur mulai naik (18,55 persen) dan mengalami lonjakan yang sangat signifikan pada 2014 (23,8 persen).

Anggaran PU atau infrastruktur menjadi salah satu sumber daya material karena di sana tersedia anggaran publik yang bisa digunakan untuk bagian dari akumulasi. Karena secara spesifik, karakter kapitalis developer itu bermain dalam kerangka oligarkis, maka pencarian dana publik atau proyek pemerintah menjadi salah satu sumber pendapatannya. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga bisa menopang pertumbuhan properti dalam suatu kawasan tertentu.[13] Logan dan Molotch juga menyebutkan, mesin pertumbuhan itu, dalam banyak kasus, tercipta melalui transfer kekayaan yang bersifat publik pada para rentiers dan aliansinya.[14] Sehingga, di sini anggaran publik menjadi salah satu sumber daya material yang penting untuk diperebutkan di antara mereka. Konsekuensinya, dengan begitu anggota aliansi kekuasaan yang terbentuk bisa dilihat melalui ’siapa mendapatkan apa dalam proyek mana?’

Lonjakan anggaran APBD untuk pembangunan umum itu ternyata juga paralel dengan data penggusuran selama ini. Data LBHJ menunjukkan bahwa sebagian besar penggusuran di Jakarta pada 2015 ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk normalisasi perairan.[15] Selain itu, dana yang digunakan untuk menggusur itu juga sebagian besar menggunakan dana APBD (21 kasus).[16] Meskipun pembangunan infrastruktur dalam permukaan terlihat baik untuk publik luas, namun upaya pembangunan itu sebenarnya bagian dari upaya mesin pertumbuhan mendapatkan sumber daya material di perkotaan. Agar upaya untuk mendapatkan sumber daya material dari aliansi mesin pertumbuhan itu terlihat normal maka upaya legitimasi melalui ideologisasi ‘pembangunan bebas nilai (value-free development)[17] itu sangat penting. Pembangunan opini bahwa ‘ini untuk kebaikan bersama’ menjadi dominan di dalam media. Meskipun pembangunan itu selalu berujung pada penggusuran masyarakat setempat.

Akhirnya dalam ruang perkotaan yang terbatas sedangkan kebutuhan untuk akumulasi dari mesin pertumbuhan ini terus bergulir, maka pertarungan untuk memperoleh lahan guna menopang pertumbuhan properti dan pembangunan fisik menjadi tak terelakkan. Oleh karena itu, pertumbuhan tidak selalu baik untuk semua warga. Kelompok miskin atau bisnis kecil dalam perkotaan biasanya menjadi korban penggusuran dalam penataan ulang kota dalam kerangka mesin pertumbuhan ini, yang tujuan utamanya untuk meningkatkan profit ‘mesin pertumbuhan’ melalui pembangunan properti dan fisik/infrastruktur. Selain itu, tingkat persaingan di antara para rentiers juga menjadi dinamika tersendiri dalam mempengaruhi kota, sehingga penggusuran warga kampung dalam perkotaan berhubungan dengan pertarungan kekuatan-kekuatan sosial dalam perebutan ruang kota.

Salah satu konsekuensi dari itu maka upaya pembentukan kota yang partisipatif dari warganya, melalui, misalnya, hak atas kota, selalu bertabrakan dengan kepentingan aliansi kekuasaan yang berbentuk mesin pertumbuhan. Akibatnya, meskipun pada awalnya upaya dialog dalam kasus penggusuran bisa dijalankan, namun bila itu tidak sesuai dengan dorongan mesin pertumbuhan, maka warga kampung menjadi pilihan untuk dikalahkan oleh pemerintah kota dengan cara digusur.

Dengan demikian, kota kapitalis pada dasarnya dibentuk oleh dorongan dan persaingan di antara aliansi mesin pertumbuhan yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya material yang nyata. Kasus penggusuran di kota-kota besar merupakan bagian dari pertarungan antar kekuatan sosial di dalamnya untuk mendapatkan sumber daya material tersebut. Bila kota itu tumbuh melalui mesin pertumbuhan, maka hal yang utama untuk siapapun yang berdiri sebagai pemimpin kota adalah memfasilitasi perkembangan kota seperti yang dijelaskan di atas. Untuk itu, bila warga kota menginginkan pembangunan kota yang lebih partisipatif dan manusiawi, maka tak ada jalan lain, selain dengan mulai menghimpun diri secara aktif untuk terlibat dalam perumusan politik kota. Salah satunya dengan membangun kekuatan politik alternatif guna merebut kepemimpinan politik dalam teritori kota itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan warga miskin perkotaan dapat memiliki marwah sebagai warga negara sebagaimana mestinya.

___________

13. “Jabotabek Surga Investasi Properti” diunduh dari http://lipsus.kontan.co.id/v2/proyeksi2015/read/221/Jabodetabek-surga-investasi-properti diakses pada 04 September 2015 pukul 01.46 WIB
14. Logan and Molotch, op.cit. p.53
15. Aldo Fellix Januardy, op.cit. hlm. 10-11
16. Ibid. hlm. 14
17. Alan Harding, op.cit.

 


Artikel ini sebelumnya pernah dimuat di www.indoprogress.com. Dimuat di sini atas persetujuan penulis, untuk tujuan advokasi dan disunting sesuai kebutuhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *