Pada 2003, Diani Budiarto, seorang pegawai negeri sipil, terpilih sebagai Walikota Bogor untuk periode pertama. Dia menggandeng Mochammad Said sebagai wakilnya. Belakangan Said tersandung perkara tindak pidana korupsi, dan diganjar pidana penjara empat tahun. Kala itu Diani Budiarto diusung oleh Partai Golkar dan PDIP. Setelah periode pertama berakhir, Diani kembali terpilih sebagaiWalikota Bogor untuk periode 2008-2013. Kali ini dia berpasangan dengan salah seorang kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Ru’yat. Lagi-lagi pasangannya tersandung perkara tindak pidana korupsi. Ru’yat kini dalam proses banding. Dalam periode kedua ini, sang walikota diusung oleh Partai Golkar, PDIP plus PKS.

Diani Budiarto tergolong berkarakter nasionalis selama periode pertama menjabat. Setidaknya begitulah penilaian Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Bogor kepadanya. Ramahtamah dengan DB di berbagai kesempatan pun berlangsung dan dinikmati oleh Jemaat GKI tanpa hambatan. Dengan penuh kesadaran atas keniscayaan kebhinekaan, berbangsa, dan bernegara, Pancasila, Konstitusi UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,Walikota Diani pun menerbitkan IMB untuk GKI Taman Yasmin yang beralamat di jalan K.H. Abdullah bin Nuh No. 31, Kecamatan Bogor Barat, pada 2006 setelah melalui proses yang komprehensif.

Kini pembangunan gedung GKI Taman Yasmin menjadi perbincangan universal.  Sebagaimana yang telah cukup banyak terpublikasikan di media cetak maupun elektronik, baik di dalam maupun luar negeri. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang pernah diterbitkannya, tiba-tiba dibekukan. Pembekuan tersebut disepakati oleh pihak GKI Taman Yasmin dan DB untuk diuji di pengadilan yang berwenang. Hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, Mahkamah memutuskan bahwa pembekuan tersebut tidak sah. Sayangnya Diani melakukan pembangkangan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu.

Advokat senior Todung Mulya Lubis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi III DPR RI pada 15 September 2011, menilai bahwa Walikota Diani telah melakukan penelikungan hukum atas putusan Mahkamah Agung, dan tidak pantas sebagai walikota. Ketua Ombudsman bahkan lebih keras. Dia menilai Diani telah melakukan makar.

Hingga kini gedung GKI Taman Yasmin tersebut disegel dan gerbangnya digembok olehPemda Kota Bogor. Akibatnya, sejak 11 April 2010, Jemaat GKI Taman Yasmin setiap minggu pagi pukul 08.00 wib melaksanakan kebaktian di trotoar atau di pinggir jalan di dekat lokasi pembangunan gedung tersebut, di Jl. K.H. Abdullah bin Nuh No. 31, Kota Bogor. Diani Budiarto bersikeras melakukan pembangkangan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, meski Ombudsman RI, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, telah memberi waktu 60 hari kepada walikota untuk melaksanakan secara konsisten putusan pengadilan yang dimaksud.

Sesungguhnya dengan penuh kesadaran, pada 27 Agustus 2010, Diani sempat memerintahkan Satpol PP Kota Bogor untuk secara resmi membuka segel dan gembok tersebut yang disertai dengan Berita Acara, dengan pertimbangan bahwa sengketa hukumnya telah memperoleh putusan yang berkekutan hukum tetap. Sayangnya pembukaan segel dan gembok tersebut hanya berusia 1 X 24 jam. Pada hari berikutnya, tanggal 28Agustus 2010 sekitar pukul 23.30 wib, Satpol PP Kota Bogor atas perintah Walikota Diani, kembali menggembok dan menyegelnya tanpa dasar hukum yang sah.

Satu dari sekian peristiwa yang sangat memilukan adalah peristiwa pada Minggu, 9 Oktober 2011. Hanya berselang 10 menit setelah kebaktian jemaat GKI Taman Yasmin dimulai, tepatnya pada 08.10 wib, tiba-tiba Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Bogor membubarkan secara paksa kebaktian tersebut. Jemaat yang sedang berdoa didorong-dorong oleh Satpol PP yang dipimpin oleh Kepala Satpol PP Kota Bogor. Personel Satpol PPmenerobos ke tengah-tengah Jemaat pada saat Jemaat sedang berdoa. Suatu perbuatan yang pada saat itu tidak pernah diduga terjadi, sebab pada malam sebelumnya, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Bogor telah menemui salah seorang Jemaat GKI Taman Yasmin, yang antara lain menyatakan bahwa, Satpol PP tidak akan mendorong-dorong Jemaat GKI Taman Yasmin, seperti yang telah terjadi pada kebaktian Perjamuan Kudus minggu sebelumnya.

Pembubaran kebaktian jemaat GKI Taman Yasmin tersebut telah melanggar Pasal 28I ayat (1)  UUD 1945 yang menjamin bahwa hak beragama, yang dalam hal ini adalah hak untuk beribadah, adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam situasi perang sekalipun, hak untuk beribadah ini tidak dapat dikurangi. Oleh karena itu, perbuatan Satpol PP Kota Bogor tersebut telah melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Pada saat pembubaran kebaktian tersebut, aparat Kepolisian Polres Kota Bogor yang juga sedang bertugas di lokasi mengetahui dengan benar bahwa hak beribadah Jemaat GKI Taman Yasmin itu adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sehingga sudah tepat sikap aparat kepolisian yang tidak turut-serta membubarkan kebaktian tersebut. Tidak seperti halnya aparat Kepolisian yang kewenangannya diatur dalam bentuk Undang-Undang, kewenangan Satpol PP hanyalah diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP No.6 Tahun 2010. Sudah seharusnya Satpol PP Kota Bogor mengetahui bahwa secara hirarkis PP itu lebih rendah dari Undang-Undang.

Perbuatan Satpol PP Kota Bogor yang membubarkan ibadah Jemaat GKI Taman Yasmin tersebut tergolong melanggar HAM. Dikatakan demikian, karena bukan saja telah melanggar Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, tetapi juga seharusnya Satpol PP Kota Bogor tunduk pada asas hukum yang menegaskan bahwa “lex superior derogat legi inferiori” (hukum yang lebih tinggi hirarkisnya mengalahkan hukum yang lebih rendah). Oleh karena aparat kepolisian yang kewenangannya diatur dalam UU itu tidak membubarkan kebaktian tersebut, sebab beribadah itu adalah HAM yang tidak bisa dikurangi (non-derogable right), maka berdasarkan asas hukum tersebut seharusnya Satpol PP Kota Bogor yang kewenangannya hanya diatur dalam bentuk PP itu juga tidak dapat membubarkan ibadah tersebut.

Kapolres Bogor Kota AKBP Hilman di berbagai media cetak secara tegas menyatakan bahwa Polisi “… tidak berwenang melarang hak warganegara beribadah” Kapolresta Bogor ini sangat paham perbedaan antara hak warga negara untuk beribadah yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan hak menyatakan pendapat (unjuk rasa). Sebab beribadah yang dilaksanakan oleh Jemaat GKI Taman Yasmin itu bukanlah unjuk rasa yang dapat dikurangi (derogable right).

Dalam proses pembubaran ibadah tersebut, pihak Satpol PP juga menyebarkan fitnah terhadap Jemaat GKI Taman Yasmin Bogor, seolah-olah mereka melakukan penganiayaan terhadap Kepala Satpol PP Kota Bogor. Fitnah ini jelas-jelas terbantahkan berdasarkan rekaman video yang ditayangkan oleh berbagai Stasiun TV yang ada. Fitnah tersebut patut pula diduga dengan sengaja disebarluaskan untuk mengalihkan perhatian publik atas fakta yang sebenarnya, yaitu Satpol PP Kota Bogor telah nyata-nyata melanggar HAM dengan cara membubarkan ibadah Jemaat GKI Taman Yasmin.

Berbagai tokoh yang tak terbilang jumlahnya dari dalam dan luar negeri juga telah mengecam kebijakan Walikota Bogor tersebut. Komisi III DPR RI juga terheran-heran terhadap pembangkangan hukum yang dilakukan oleh Walikota Bogor itu. Sebagai warga negara, seharusnya semua pihak, termasuk Satpol PP Kota Bogor tidak perlu mengikuti kebijakan Walikota Bogor yang melakukan pembangkangan terhadap hukum tersebut. Segala macam cercaan terhadap Diani Budiarto rasanya tak mempan. Sampai sekarang sang walikota seperti tak tersentuh oleh hukum akibat pembangkangan yang dia lakukan. Ini yang perlu dipertanyakan, mengapa bisa terjadi?


 

Penulis: Jayadi Damanik – Anggota Tim Advokasi GKI Taman Yasmin Bogor

Editor: Tim Redaksi ASASI ELSAM