Otonomi, Pemda dan HAM

0
339

Catatan Akhir

Kita tak boleh terus menenggang praktik buruk berupa pembiaran dan pelanggaran Pemda atas hak dasar rakyat daerah. Rakyat tak pantas untuk terus dihadang langkahnya dalam mengakses keadilan lewat instrumen layanan yang disediakan negara, dan terus dilempar ke luar dari sistem permainan yang ada lantaran ruang otonomi dimonopoli kepentingan pemda atau malah dibajak para predator yang diuntungkan relasi kuasa yang memberat (heavy) kepada kaum elite-dominan. Rakyat juga tak pantas untuk mendapatkan layanan publik yang buruk atas dasar “pemakluman” akan keterbatasan kapasitas dan inkompetensi aparat. Lemahnya bukti kehadiran negara (state in practice, menyitir Joel S. Migdal) dalam hidup keseharaian masyarakat tidak saja membuncahkan rasa apatis dan muak mereka terhadap politik tetapi juga berpotensi tergerusnya trust publik yang sejatinya menjadi basis keberlanjutan otonomi itu sendiri.

Daerah diyakini sebagai locus yang pas untuk melokalkan praktik HAM [localising human rights]. Di sana, desentralisasi/otonomi merupakan kerangka kebijakan dan administratif yang tepat untuk menjembatani sekaligus jadi titik temu tindakan lokal yang kongkrit dengan gagasan global yang mematok standar universal-normatif. Rintisan ke arah ini sudah mulai digalakan baik pada tingkat global [Deklarsi Gwangju, dst] hingga inisiatif sejumlah daerah untuk mematri dirinya sebagai Kabupaten/Kota HAM [Wonosobo, Palu, Bandung, dst]. Namun, untuk konteks Indonesia, praktik baik tersebut selain masih parsial dalam dirinya, juga belum meluas ke berbagai daerah dan menjadi gerakan nasional dalam kerangka agenda otonomi maupun demokratisasi lokal.

Untuk itu, gerakan di tingkat lokal maupun nasional adalah niscaya. Kita membutuhkan sosok pemimpin perubahan di daerah yang memiliki visi kuat untuk menginjeksi perspektif HAM dalam prinsip kerja pemerintahan, kebijakan publik dan politik fiskal, serta mengarusutamakan nilai HAM dalam sistem birokrasi dan tata kelola sektor publik. Bahkan, lebih jauh lagi memikirkan secara serius untuk melembagakan hak asasi dalam portofoilio kerja, nomenkaltur urusan dan kelembagaan khusus yang pada gilirannya menjadi basis alokasi anggaran dan perencanaan program kerja yang jelas.

Selanjutnya, cara pikir pimpinan daerah harus bertransformasi dari cetakan lama yang diskriminatif dan intoleran ke model baru yang demokratik, beradab dan humanis. Banyak perda bermasalah bukan karena faktor teknis legal-drafting tetapi politik kebijakan Kepala Daerah yang bermasalah yang mau tak mau mesti diwadahi pengaturannya dalam Perda. Selain itu, pada tingkat ekperimentasi awal, rute pilihan perubahan bertahap yang diambil sejumlah daerah di Indonesia patut dipertimbangkan untuk direplikasi di daerah-daerah lain menurut tingkat kebutuhan lokal [terutama berkenan hak dasar warga] dan prioritas daerah bersangkutan.

Pada level pusat, momentum kepemimpinan Presiden Jokowi patut dipandang sebagai pintu masuk perubahan. Mantra Nawacita guna “menghadirkan kembali negara”, “menolak negara lemah”, “restorasi sosial guna memperteguh kebinekaan” harus mewujud secara politik dan teknokratik pada level programatik setiap Kementerian/Lembaga, termasuk ketika mereka merajut hubungan dengan pemerintahan daerah. Selain fasilitasi bagi penguatan kapasitas dan transfer pengetahuan, instrumen evaluasi kebijakan [perencanaan pembangunan, regulasi dan fiskal] harus mengadopsi segala prinsip hak asasi sebagai kriteria penilaian prestasi, pengukuran kinerja dan dasar perbaikan.

Sementara pada sisi lain, sikap tegas Pusat untuk menindak perda intoleran dan diskriminatif adalah batu uji penting tersendiri dalam mengukur pengakuan/penghormatan dan pemenuhan Pusat sendiri atas keutamaan nilai-nilai kemanusiaan dan moral negara-bangsa secara umum. Tidak boleh lagi Kemendagri ragu membatalkan perda bernuansa agama lantaran tekanan kelompok tertentu [ormas, parpol, dll] dan menggantikannya dengan aneka perda kelas ringan menyangkut investasi [perizinan dan pungutan] sebagaimana yang menjadi rahasia umum pada kasus pembatalan 3.143 perda bulan Juni 2016 lalu.

Pada akhirnya, elemen-elemen masyarakat aktif menjadi tumpuan lain. Sembari membangun kesadaran warga akan hak mereka untuk hidup, mengembangkan diri atau hak atas kesejahteraan, efektifitas gerakan sosial sedikit-banyak masih bertumpu dan mengandalkan kekuatan sejumlah elemen aktif tertentu. Mereka harus cerdas melakukan analisis kritik kerja pemda yang berlandaskan pada kerangka hak asasi, membangun war of position yang tepat agar bisa solid-efektif menghadapi keganasan rezim pembangunan kapitalistik yang hegemonik, berkontestasi sengit dalam perebutan ruang dan akses publik, dan segala kerja-kerja politik lain sebagai bagian dari perjuangan merebut “hak atas kota”, ekspresi keterlibatan sebagai subyek aktif mentransformasi kehidupan publik yang berlandas kepada keutamaan-keutamaan HAM.

Dengan semua usaha tersebut, sikap pongah penguasa dan pemodal yang mewujud dalam aneka modus operandi berupa penggusuran di Jakarta, privatisasi di Manggarai Barat, konflik ruang yang berkelindan dengan korupsi dan aksi perburuan rente di daerah-daerah kaya sumber daya alam, hingga pelembagaan diskriminasi dalam instrumen kebijakan [regulasi dan fiskal] di banyak daerah mendapatkan gerakan kontra yang sepadan. Hanya dengan itu kita masih boleh berharap otonomi bisa menjadi humus yang menyuburkan tanah gersang daerah bagi tumbuhnya promosi, pemajuan dan pelembagaan segala keutamaan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam semesta pembangunan.


* Direktur Eksekutif KPPOD, Jakarta.