Otonomi, Pemda dan HAM

0
277

Oleh Robert Endi Jaweng

Labuan Bajo, ibukota Manggarai Barat, NTT, terus bergolak setahun terakhir. Segitiga konflik antara elemen masyarakat dengan Pemda Kabupaten/Propinsi, serta rakyat versus investor, berlangsung sengit terkait privatisasi Pantai Pede bagi pembangunan sarana investasi sebuah perusahaan swasta. Sikap dukungan datang dari kedua tingkat pemerintahan, namun ditentang keras sebagian anggota DPRD setempat. Terlepas dari polemik status kepemilikan lahan yang rumit, konflik ruang ini berpotensi menghadang hak dasar rakyat bergerak ke ruang publik yang hari ini merupakan titik akses tunggal, sebagai satu-satunya yang tersisa bagi warga menikmati pantai/laut, mengingat hampir semua pesisir di wilayah ibukota itu sudah dikapling sebagai properti pribadi.

Pada gambaran lain, kabupaten yang lebih dikenal komunitas internasional akan salah satu keajaiban dunia, komodo, ini tercatat sebagai daerah hasil pemekaran yang amat buruk layanan dasar kesehatan, ketersediaan air bersih dan infrastruktur konektivitas ke sentra-sentra produksi maupun dalam kota Labuan Bajo sendiri. Rakyat sudah sering bertaruh nyawa di jalanan maupun di puskemas yang buruk mutu layanannya. Semua itu berlangsung di tengah sikap pongah-sok kuasa pemerintah, serta derasnya penetrasi modal yang hendak menggerus potensi alam dan perkembangan sektor jasa pariwisata yang kian pesat pasca “Sail Komodo, 2013”.

Modal Dasar

Kisah terlemparnya rakyat ke garis tepi pembangunan, bahkan di sebagian tempat menjadi tumbal yang mengalasi angkuh-berdirinya para penguasa dan pemodal, tentu berpunggungan dengan visi otonomi di negeri ini. Kita tahu, otonomi itu soal menjadi manusia dan memanusiakan manusia, yang secara teknokratik dirumuskan dalam ultimate goal desentralisasi: perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat dalam segenap dimensinya. Rasionalitas demikian meniscayakan proses dan produk kerja otonomi mesti berintikan pengakuan/penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat dalam tata kelola sektor publik di daerah.

Perspektif hak dasar dan visi kerakyatan ini meletakan makna desentralisasi sebagai sistem pemerintahan rakyat. Di atas fondasi itu lalu berjejak dan tumbuh pilar-pilar pengukuh rakyat yang berdaulat dan berdaya. Di atas fondasi itu pula terbuka struktur kesempatan baru bagi tiap daerah bersalin dari sekedar ranah administrasi ke level substantif-politik sebagai ruang deliberasi. Di sini, rakyat menjadi subyek, penentu kata putus atas perkara hidup mereka, serta memiliki cukup daya untuk melakukan itu. Inilah tata citizen politics yang dibayangkan sebagai penanda baru formasi sosial dan relasi kuasa dalam semesta kehidupan lokal.

Mengalir dari cara pandang demikian, artikel kecil ini pertama-tama akan mengembangkan sejumlah point turunan lain untuk selanjutnya menjadi rujukan dalam membaca sejumlah isu yang bersifat praktis dan berfokus-masalah. Konstruksi desentralisasi/otonomi yang berperspektif hak dasar dan bervisi kerakyatan semestinya disusun berbasis sejumlah point turunan dimaksud.

Pertama, selain aspek sekunder yang bersifat teknokratik menyangkut perubahan tata kelola dan mekanisme penyelenggaraan administrasi/pemerintahan, desentralisasi jelas terutama [primary] berkenan aspek esensialnya: ekspresi politik masyarakat lokal. Desentralisasi tiada lain adalah otonomisasi masyarakat pada suatu lokalitas (otonomi masyarakat/komunitas) tertentu, bermakna sebagai pengakuan terhadap karakteristik lokal yang pada gilirannya diakomodasi dalam kerangka sistem pemerintahan lokal yang dirancang untuk mewadahi keragaman yang ada. Di sini jelas: pilihan atas desentralisasi lebih bersifat politis dari pada teknis! Point ini penting buat kita membaca berbagai alasan atas munculnya Perda bernunansa agama di banyak daerah sebagai ekspresi aspirasi lokal, sementara pada sisi lain ada narasi besar dan rekognisi “universalisme” nilai-nilai HAM sendiri.

Kedua, kalau point pertama di atas mengandung unsur-unsur kebenaran untuk kita terima, maka paradigma baru otonomi mesti berorientasi sekaligus sebagai bagian agenda demokratisasi. Otonomi sebagai instrumen desentralisasi-demokratik berarti mewadahi keragaman sosial dan antar-daerah dalam kerangka keutuhan negara-bangsa. Lalu, pada sisi lain, otonomi ditempatkan bukan sebagai tujuan tetapi alat/cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui usaha perbaikan ekonomi, layanan publik dan tata pemerintahan baik. Dengan cara pandang tersebut, penyerahan kewenangan atas sejumlah urusan oleh Pusat ke daerah haruslah mencerminkan terbukanya ruang bagi rakyat di daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan prakarasa mandiri.

Ketiga, terkait dua point tersebut, otonomi mesti pada akhirnya ditandai kemandirian [daulat] dan keberdayaan rakyat secara politik, ekonomi, sosio-budaya. Di sini, bukan semata desentralisasi pemerintahan tetapi otonomi masyarakatlah yang menjadi ukuran keberhasilan kebijakan baru pada era reformasi ini. Pemda, eksekutif maupun legislatif, hanyalah sekelompok elite negara (state-elite) yang mewakili rakyat dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Untuk itu mereka dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilu yang adil, bersih dan demokratis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan pun, pemda mesti mewakili rakyat secara utuh (bukan seturut predikat berbasis primordial, parokial atau konsituensi politik, tetapi rakyat sebagai citizen) dalam distribusi anggaran, alokasi sumber daya, dan kebijakan publik.

Keempat, dalam ranah ekosob, pelaksanaan otonomi berperspektif HAM erat terkait gagasan yang menempaatkan pembangunan dan layanan publik sebagai instrumen penyejahteraan dan membuka akses keadilan bagi segenap warga negara, terutama lapisan marjinal/rentan/minoritas. Pemda, lewat instrumen regulasi (Perda) dan fiskal (APBD), tidak saja dituntut untuk berperan sebagai institusi alternatif tatkala warga negara belum mampu menyantuni dirinya atau hanya menjadi substitusi ketika pasar terbukti gagal bekerja (market failure), tetapi memang dalam dirinya Negara (pemda) itu menjadi pihak yang sesejatinya bertanggung jawab guna menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga sebagai esensi makna keadilan yang diafirmasi negara.

Selanjutnya, bergerak dari konsep di atas ke kerangka kebijakan, dalam konteks desentralisasi dan kaitannya dengan pengakuan/penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, negeri kita ini sesungguhnya sudah menyiapkan dasar hukum dalam porsi cukup lengkap. Pada tingkat Konstitusi, misalnya, hasil amandemen UUD 1945 awal masa reformasi menghasilkan pemaknaan yang lebih tegas ihwal layanan publik sebagai “hak dasar rakyat dan tanggung jawab Negara untuk menjamin pemenuhannya”. Paradigma layanan publik berbasis hak tersebut secara normatif niscaya membawa perubahan relasi negara dan warga ke suatu level yang lebih politis ketimbang era sebelumnya yang menempatkan layanan publik sebagai pekerjaan teknis manajerial dan hanya jadi urusan birokrasi.

Selanjutnya, sejumlah legislasi/regulasi pokok dibuat terutama sebagai hasil ratifikasi atas sejumlah rezim hak asasi yang berlaku secara internasional berupa hak ekonomi, sosial dan budaya (UU No.11 Tahun 2005), hak sipil dan politik (UU No.12 Tahun 2005) maupun penghapuasan segala bentuk diskriminasi (UU No.29 Tahun 1999). Semua itu mengikatkan Indonesia pada kewajiban memenuhi hak dasar rakyat melalui instrumen layanan publik tanpa dibalut praktik diskriminasi dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun dan terhadap siapa pun. Keterikatan Indonesia pada konvensi internasional tersebut juga dilapisi oleh kesertaan kita dalam suatu komitmen global bagi pencapaian sejumlah sasaran pembangunan MDGs maupun SDGs sebagai penggantinya saat ini.