Mungkinkah Partisipasi Publik Melawan Kekuasaan Oligark?

Pada akhir tahun 2015 Bank Indonesia mengeluarkan laporan data perekonomian Indonesia yang menunjukkan kaitannya angka kemiskinan dengan tingkat ketimpangan ekonomi Indonesia mulai dari tahun 1998 hingga 2014. Laporan yang berjudul Indonesia’s Rising Divide menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 11,3% di tahun 2014, turun dari 24% di tahun 1999. Namun disatu sisi, laporan tersebut menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat yang menunjukkan nilai konsumsi 10% orang-orang paling kaya di Indonesia sama dengan konsumsi 54% warga termiskin pada tahun 2015. Artinya, sepanjang era pemerintahan pasca reformasi pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih terkanalisasi dan menguntungkan bagi masyarakat golongan atas. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya juga semakin curam. Kesenjangan tersebut ditunjukkan dengan peningkatan Gini Ratio dalam 5 tahun belakangan ini. Gini Ratio atau Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan. Berdasarkan data BPS, gini ratio di tahun 2015 mencapai 0,38, sementara gini ratio di tahun 2015 mencapai 0,41. Nilai Gini Ratio hanya memiliki kisaran 0 sampai 1, semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan atau kekayaan yang terdapat di Indonesia.

Tak bisa dipungkiri bahwa gerak laju perekonomian di Indonesia berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan praktik politik di Indonesia. 18 tahun silam, Indonesia mengalami transformasi kekuasaan dari rezim otoritarianisme Orde Baru menjadi sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan yang diharapkan mampu mendistribusikan keadilan demi pemenuhan hak masyarakat. Melalui jalur politik, demokrasi diharapkan mampu membatasi kewenangan golongan atas untuk pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Namun kenyataannya, melalui presentase yang disajikan laporan diatas, penguasaan ekonomi masih terpusat bagi segelintir orang. Kekuatan modal tersebut masih memiliki mengimpresi seluruh lini termasuk arsitektur politik di Indonesia. Penegakan hukum dan pembuat kebijakan, bahkan suara dalam Pemilu dapat dipengaruhi kekuatan modal melalui politik uang. Politik justru menjadi upaya untuk mempertahankan kekayaan sebagaian kecil masyarakat kaya yang dikenal sebagai oligarki. Bahkan mampu membajak sistem demokrasi dan menguasai semua perangkat demokrasi. Akhirnya kuasa oligarki mampu membajak wacana perjuangan hak publik yang digadangkan sistem demokrasi. Pembajakan demokrasi oleh oligarki menjadi paradoks yang tidak terelakkan bahkan berkolaborasi dengan populisme yang “menjual” di masyarakat.

Hal tersebut terlihat dalam masa pemerintahan Jokowi-JK yang mengatasnamakanan kekuatan rakyat membangun sentimen populisme yang sederhana dan jauh dari carut marut oligarki dan mampu menggarap harapan publik. Namun kenyataannya, dewasa ini setiap kebijakannya belum menunjukkan hal signifikan yang sepenuhnya membawa kepentingan rakyat karena tidak mampu keluar dari manuver politik partai pengusungnya. Alhasil muncul pertanyaan apakah pemerintahan Jokowi-JK tersandera dalam sistem oligarki atau justru bagian dari sistem predatoris politik Indonesia? Lambat laun pembajakan demokrasi oleh oligark semakin mendepolitisasi kekuatan rakyat. Pemeliharaan apatisme dan pesimisme masyarakat dengan dunia politik yang semakin massif menjadikan pemerintahan jauh dari kontrol publik. Padahal demokrasi juga berarti partisipasi publik yang dapat menjadi modal bersama dalam menyapu pemerintahan oligark yang selama ini bercokol di politik Indonesia. Berangkat dari hal inilah buletin ASASI edisi November dan Desember 2015 ini bertujuan untuk meningkatkan kembali partisipasi publik untuk mengontrol dan memberikan tekanan dalam rangka memberantas kekuatan oligark.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *