Judul buku Menuju Keadilan Global: Pengertian, Mandat dan Pentingnya Statuta Roma
Penulis Soetandyo Wignjosoebroto, dkk
Impresum Jakarta ICTJ dan Indonesian Civil Society Coalition for the International Criminal Court, 2012
Kolasi xxiv + 220 halaman; 23cm
ISBN 978-602-97558-2-4
Catatan Daftar istilah dan Kata Pengantar Menteri Hukum dan HAM RI

 

Jika sembilan penulis dengan berbagai latar belakang keahlian mengupas Statuta Roma dan Keadilan Global dalam satu buku tentu bukan tanpa alasan. Akan tetapi apakah itu Statuta Roma sehingga menarik perhatian begitu besar? Dilihat dari kata generiknya ‘Statuta’ ‘Roma’ seperti hukum dasar (statuta) mengenai (kota) Roma? Dan apakah kaitannya dengan keadilan (global)? Apa pula relevansinya dengan Indonesia?

Roma – Italia, 17 Juli 1998, 148 negara berkumpul untuk mengambil keputusan atas sebuah perjanjian internasional untuk terbentuknya International Criminal Court (sering diterjemahkan dengan Mahkamah Pidana Internasional. Selanjutnya disebut MPI).

Kesepakatan itu diadopsi dengan 120 negara setuju, 7 menolak dan 21 abstein.  Dalam hukum internasional mengadopsi sebuah perjanjian tidak serta merta membuat perjanjian itu berlaku secara efektif. Seperti umumnya perjanjan internasional lain – keberlakuannya digantungkan pada banyaknya negara yang meratifi kasi yang mengindikasikan keberlakuan perjanjian internasional tersebut pada negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal ini syarat keberlakuannya adalah 60 negara meratifi kasinya. Dalam empat tahun, tepatnya 1 Juli 2002 perjanjian itu sudah menjadi hukum internasional. Namun, meski sudah 121 negara yang menjadi bagian dari statuta, Indonesia bukan salah satunya.

Di titik inilah pokok persoalannya. Polemik akan penting tidaknya statuta tersebut menjadi bagian dari hukum Indonesia merupakan pangkal penerbitan buku ini. Di titik ini pula buku ini hendak berkontribusi – dengan menjernihkan pemikiran yang keliru mengenai MPI (Abdulkadir Jailani) mulai dari aspek fi losofi s sosiologis hingga praktis politik – legalistik.

Problem paradigmatik

Prof. Soetandyo meninjau pertarungan paradigma [hukum] mengenai manusia dalam sejarah pembentukan pengadilan pidana internasional permanen. Paradigma pertama memaknakan manusia sebagai warga-bangsa yang berada dalam batas-batas yurisdiksi suatu negara. Sedangkan yang kedua mengidentifi kasi manusia secara lebih universal, dan berada dalam yurisdiksi hukum yang melampaui aturan-aturan hukum. Benturan dua paradigma itu tercermin dalam sejarah Eropa terutama Jerman. [hal. 1-19].

Kubu paradigma ‘manusia sebagai wargabangsa’ tercermin dalam peraturan di Jerman (das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre), pada paruh pertama abad 20, yang mensahkan perlakuan diskriminasi dan penyingkiran manusia yang dianggap bukan warganegara. Kebijakan ini dilanjutkan dengan pembantaian besar-besaran umat manusia di Eropa. Paradigma ini merasuk dalam praktek bernegara – di mana negara tidak lebih dari pemegang kekuasaan terorganisir yang melakukan kejahatan. Karena hanya keturunan Arya yang dianggap wargabangsa, di luar itu tidak memperoleh perlindungan dari negara.

Seiring dengan kalahnya pemerintahan Hitler terjadi pergeseran paradigmatik tentang manusia. Persaingan paradigma ini kemudian ‘dimenangkan’ oleh ‘paradigma universalis’ – yang ditandai dengan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Nuremberg principles. Di dalamnya manusia tidak lagi dipahami atas dasar ras, latar belakang sosial-ekonomi, maupun agama melainkan sebagai manusia utuh yang bermartabat. Disamping itu diterima sejumlah prinsip bahwa individu yang melakukan kejahatan tertentu seperti kejahatan kemanusiaan harus dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional. Dengan ini pula didorong hadirnya badan pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen.

Dari Prof. Soetandyo bisa disimpulkan bahwa MPI merupakan pengejawantahan dari pergeseran paradigmatik yang melihat manusia sebagai warga umat yang berdaulat sekaligus warga yang menghadapi ancaman kekerasan dari negara. Tanpa perubahan paradigma menuju humanisme universal [hl 19] dan menerapkan kebijakan yang melulu berdasarkan ‘kepentingan nasional’ akan terus terjadi de-humanisasi dan diskriminasi.

Mahkamah Pidana Internasional

Kehendak untuk mendirikan pengadilan pidana internasional yang dapat memproses secara legal sebuah kejahatan sudah lama berlangsung. Sedikitnya Konvensi Genosida 1948, menyebutkan tentang pengadilan pidana internasional untuk menghukum pelaku kejahatan genosida.

Kehendak ini begitu kuat karena meski telah banyak aturan atau norma yang mengkategorikan tindak-tindak tertentu sebagai kejahatan internasional – seperti genosida, kejahatan perang, perbudakan, penyiksaan – tindakan kejahatan itu terus berlangsung tanpa hukuman. Bahkan sejumlah pejabat negara yang diketahui terlibat dalam salah satu atau beberapa kejahatan itu dapat lalu lalang mengunjungi negara lain dan memperoleh impunitas. Terciptalah suasana “kalau seseorang melakukan pembunuhan pada orang lain akan dikenakan hukuman. Namun ketika puluhan atau bahkan ratusan orang mati oleh pemangku kekuasaan, maka pelakunya akan bebas.”

Ketergantungan pada sistem hukum masing-masing negara sementara organ-organ yang dikuasai oleh pelaku kejahatan adalah salah satu sebabnya. Ketika sistem hukum nasional ‘mati suri’ sistem hukum internasional menyediakan ruang untuk menghukum pelaku. Seperti yang dikatakan Prof. Muladi, ahli hukum pidana, dengan melembaganya pengadilan permanen untuk kejahatan internasional maka penegakan hukum humaniter internasional tidak lagi berlaku secara tidak langsung melainkan secara langsung (direct enforcement). Ada tidak berarti berfungsi efektif. Untuk itu Muladi beranggapan bahwa penting bagi MPI untuk menjaga ‘transitional legal spirit’ yaitu semangat universal untuk mengamankan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar, dan sejumlah semangat yang lebih spesifik. Semangat itu antara lain semangat untuk mengakhiri impunity, untuk menciptakan keadilan bagi semua dan mencegah timbulnya kejadian serupa di masa datang.

Dengan menjabarkan kembali sejarah singkat pembentukan Statuta Roma Prof. Martino mengungkapkan problematika masyarakat internasional mengenai penyelesaian konfl ik bersenjata secara adil. Menjaga keluruhan manusia adalah prima facie bagi penyelesaian konfl ik bersenjata. Dan kuncinya terletak pada pembebasan dunia dari impunitas dan pencegahan terulangnya kembali kejahatan serius. Statuta roma adalah payung hukum internasionalnya. [hal. 61]

Fajrul Falaakh, ahli hukum tatanegara menunjukan bahwa MPI bukan merupakan organ utama PBB. Oleh karena itu MPI merupakan extended national jurisdiction dari negara-negara pihak untuk menjangkau pelaku kejahatan. Dengan mendederkan sejumlah aturan dan praktik hukum berkenaan proses hukum terhadap pelanggaran hak asasi sebagaimana Statuta Roma dan hukum nasional penulis kemudian mengusulkan berbagai tindakan harmonisasi hukum nasional yang bisa dilakukan. Dari berbagai pilihan yang ada penulis mengusulkan agar Indonesia mengaksesi statuta roma dengan mengakomodasi keseluruhan aturan hukum dan kelembagaan di dalamnya. [hal.83]

Artidjo Alkotsar, seorang hakim Agung, menekankan aspek penegakan hukum. Persis karena sifat kejahatan hak asasi merusak martabat bangsa manusia maka penegakan hukumnya pun harus luar biasa. Dalam upaya tersebut tidak bisa dilepaskan bahwa pihak yang dipertaruhkan (stakeholder) dari kejahatan kemanusiaan ini melampaui batas-batas keluarga, etnis, ras, agama, bangsa dan negara. Diadopsinya Statuta Roma dalam sejumlah aturan pengadilan hak asasi di Indonesia merupakan lompatan paradigma bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dari yang semula alergi terhadap HAM dan demokrasi menjadi penegak hak asasi manusia.

Hal yang sama dikatakan oleh Fuad yang melihat secara filosofis-teologis bahwa Statuta Roma merupakan basis kultural untuk mengembalikan penjahat kemanusiaan dunia itu sendiri. Mengapa ‘mengembalikan’? Karena nilai-nilai asasi kemanusiaan, masih menurut Fuad, rusak akibat dipaksakannya ideologi kesatuan – ideologi yang menyeragamkan pluralitas bangsa dalam sebuah doktrin politik. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya [hal. 105].

Andi Widjajanto, ahli militer, menempatkan MPI dalam perspektif pengembangan sistem pertahanan keamanan nasional – yang menurut penulis harus didasarkan pada doktrin ius bellum. Persis karena itu maka MPI yang antara lain mengadili kejahatan perang merupakan konsekuensi logis dari penerapan doktrin tersebut. Karena peradilan ini akan memungkinkan adanya akuntabilitas dari sebuah tindakan militer.

Dari banyak pengalaman, asal usul kekerasan bersumber pada doktrin ‘keamanan nasional’. Doktrin ini menempatkan supremasi militer atas sipil, mengembangkan aparat represif bagi penerapan ‘perang permanen’, dan menganggap kekuatan bersenjata sebagai satu-satunya institusi yang mampu menjaga kekuatan ideologis – sembari merusak sistem-sistem peradilan, politik, budaya maupun ekonomi. [Nunca Mas, hal. 442]. Bahaya penerapan doktrin ini harus dicegah dari awal.

Doktrin yang harus menjadi dasar pengembangan strategi pertahanan keamanan Indonesia adalah ius ad bellum. Berbeda dengan doktrin ‘keamanan nasional’ doktrin ini mengharuskan negara menerapkan prinsip diskriminasi dan proporsional dalam strategi dan operasi militer. Diskriminasi karena sasaran, metode dan strategi bertempur hanya boleh terarah pada kelompok tempur dan bukan pada non tempur (prajurit terluka, pengungsi, unit medis, masyarakat sipil terutama perempuan dan anak) dan juga bukan pada zona imunitas (seperti fasilitas sipil, zona netral, zona demiliterisasi). Sedangkan prinsip proporsional mengharuskan semua biaya dan kerusakan yang timbul diperhitungkan dengan seksama, sedemikian sehingga ‘kebaikan’ yang muncul dari perang lebih besar daripada kerusakan dan biaya yang dikeluarkan. [hl. 128] Disamping itu doktrin ini memperlakukan tindakan militer sebagai pilihan terakhir. Semua upaya non perang harus dilakukan lebih dahulu dengan maksimal sebelum memutuskan untuk perang; juga jika harus berhadapan dengan kelompok separatis. Tindakan militer hanya bisa didasarkan pada maksud untuk mempertahankan diri dan menciptakan kembali perdamaian yang dilakukan pemerintah yang sah.

Doktrin ius ad bellum ini sangat penting diterapkan persis karena besarnya potensi instrumen perang digunakan secara tidak bertanggung jawab atau imoral. Ketika itu terjadi jatuhnya korban sipil akan sangat besar, ruang untuk resolusi konfl ik alternatif semakin sempit. Sebaliknya dengan mendasarkan pada doktrin ini tindakan militer akan lebih terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan [hal. 137-145]. Pilihan ini membawa konsekuensi pembentukan peradilan kejahatan perang dengan kapasitas yang memadai.

Ketika terdapat dua sistem yang bekerja untuk persoalan yang sama timbul kekhawatiran bahwa keduanya akan saling bertabrakan. Fadillah Agus mencoba meyakinkan bahwa antara MPIdengan Pengadilan Militer di Indonesia tidak terjadi yurisdiksi yang saling tumpang tindih dengan cara membandingkan keduanya. Perbandingan itu mencakup aspek legitimasi, struktur pengadilan, kompetensi auditor dan sebagainya. Penulis yang merupakan seorang ahli hukum militer juga mengulas persoalan yang paling sering diresahkan militer dalam misi perdamaian. Diingatkan bahwa MPI bersifat pelengkap dari pengadilan nasional.

Abdulkadi Jailani, seorang diplomat senior, berupaya menjernihkan kekuatiran yang ada dengan mengupas kesalahpahaman-kesalahpahaman di benak mereka yang menolak ratifi kasi. Sebagai contoh kesalahpahaman bahwa MPI mencakup pula wewenang mengadili pelanggaran HAM masa lalu, bahwa kewenangan MPI lebih ditentukan melalui proses politik daripada hukum, dan berkenaan dengan perlunya kesiapan hukum nasional. Ia menunjukan bahwa ratifi kasi justru bermanfaat bagi kepentingan nasional baik dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban dunia, mencegah terjadinya impunitas, dan meningkatkan citra Indonesia dalam perlindungan HAM.

Keadilan Global

Jika bicara mengenai keadilan global pada umumnya merujuk pada gerakan akan perlunya pluralisme dalam tatanan global yang sedang berlangsung. Lebih spesifi k lagi suatu gerakan untuk menciptakan alternatif dari perdagangan bebas dan pasar bebas. Perjuangan keadilan yang digerakkan oleh perlawanan terhadap penunggalan pola hubungan baik dalam hidup ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Dalam hal ini sistem pasar yang hendak ‘dipaksakan’ untuk diterapkan bukan hanya di bidang ekonomi tapi juga di luar itu.

Dalam buku ini bukan hal itu yang pembaca temukan. Menyimak tulisan-tulisan di buku ini, pembaca dibatasi pengertian ‘keadilan’ sebagai ‘pertanggungjawaban individu atas kejahatan yang dilakukan’. Segera terasa bahwa hal itu bukan hal baru. Namun, ‘hal yang tidak baru’ ini memang harus dikedepankan kembali persis karena hal tersebut tidak terjadi dalam kesetaraan. Prinsip ‘semua manusia sama di hadapan hukum’ disandera oleh sistem politik.

Gejala seperti ini adalah gejala impunitas. Sub-Komisi HAM PBB mendefi nisikan impunitas sebagai: “the impossibility, de jure or de facto, of bringing the perpetrators of human rights violations to account – whether in criminal, civil, administrative or disciplinary proceedings – since they are not subject to any inquiry that might lead to their being accused, arrested, tried and, if found guilty, convicted, and to reparations being made to their victims ((E/CN.4/Sub.2/1997/20) disitir dari Law and Contemporary Problems, Accountability for International Crimes and Serious Violations of Fundamental Human Rights, 1996). Dengan kata lain impunitas adalah bebasnya pelaku kejahatan dari pertanggungjawaban yang sudah terstruktur dalam hubungan kekuasaan.

Secara menjijikkan para pembunuh massal, penyiksa atau penculik bersembunyi di dalam istana negara dan mengklaim dirinya bersih dari kejahatan; yang artinya pula bebas dari pertanggungjawaban. Martino, Muladi, Falaakh, dan Jailani memberi garis bawah tegas akan peran MPI dalam memerangi impunitas itu. Bila gagal melawan impunitas defi sit penegakan hukum akan tetap menganga di Indonesia. Banyak cara pelaku untuk lari dari pertangungjawaban atas tindakan keji. Penulis Soetandyo W. dan Andi menunjukkan klaim ‘kepentingan nasional’ sebagai rasionalisasi atas tindakan keji tersebut. Lugasnya, tanpa perubahan cara berpikir dan kebijakan dari doktrin ‘kepentingan nasional’ ke ‘kepentingan kemanusiaan yang beradab’ ketidakadilan yang dialami oleh warga Indonesia tidak akan banyak berubah.

Di sini pula titik taut pertama antara pengertian ‘keadilan global’ tersebut di atas dengan yang diulas dalam buku ini, yaitu adanya pihak-pihak yang hilang dari radar pertanggungjawaban. Tautan berikutnya adalah gerakan mencari alternatif. Dalam hal ini alternatif akan mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran hak asasi manusia. Alternatif dari pingsannya sistem pertanggungjawab hukum (nasional) itu adalah sebuah pengadilan pidana yang melampaui yurisdiksi batas-batas negara terhadap pelaku kejahatan serius. Saat ini alternatif itu tidak lagi perlu dicari karena ICC telah terbentuk. Indonesia tinggal ikut menjadi negara pihak di dalamnya.

Buku ini berisi kumpulan tulisan tentang urgensi Mahkamah Pidana Internasional dari berbagai perspektif serta isyarat agar Indonesia meratifi kasi Statuta Roma. Melihat beragamnya latar belakang keahlian dari penulis sulit dielakan pembaca menemukan beberapa pengulangan informasi dari satu tulisan ke tulisan lain. Meskipun sejumlah penulisan mengandung catatan kaki yang sangat kuat, yang akan berguna bagi mereka yang ingin terus menelusuri kajian mengenai aspek-aspek yang ada di dalamnya, namun sayang tidak ada daftar pustaka. Buku ini juga dibekali instrumen yang dibutuhkan untuk memudahkan ratifi kasi Statua Roma berupa kertas posisi dari Komnas HAM dan Naskah Akademik beserta Konsep Awal RUU Pengesahan Statuta Roma dari Kementerian Hukum dan HAM; dua lembaga negara yang sangat relevan di bidang ini.

ICC telah dikupas dari berbagai sudut dengan cukup lugas dalam satu buku ini, dari yang sifatnya filosofis bahkan teologis hingga praktis politis. Buku ini dapat menjadi rujukan untuk mengambil kebijakan yang tepat terhadap Statuta Roma. Yang dibutuhkan saat ini hanyalah kehendak untuk meratifi kasi Statuta Roma. Selebihnya, buku ini perlu dibaca para anggota parlemen, pejabat publik, mahasiswa maupun dosen.


 

 

 

 

Penulis: Antonius Pradjasto (Aktivis HAM dan Demokrasi)

Editor: Tim Redaksi ASASI