Menagih Janji Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

0
264

Pada bulan Ramadhan kemarin ramai perbincangan mengenai tindakan Satuan Petugas Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Serang yang menyita barang dagangan salah satu warung makan karena berjualan di siang hari. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Purwakarta justru mempersilahkan pemilik rumah makan untuk beroperasi selama 24 jam. Fenomena tersebut adalah gambaran bagaimana sistem desentralisasi melahirkan keragaman kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah daerah. Meskipun beragam, kepemimpinan demokrasi mengharuskan pemerintah melindungi hak warga, termasuk melalui produk hukum. Mirisnya, hingga kini masih banyak ditemui peraturan daerah diskriminatif bahkan melanggar hak asasi manusia. Bagaimana norma hukum masih dibutuhkan untuk mewujudkan hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan sosial?

Dalam logika kepemimpinan demokrasi, pemerintah memiliki konsekuensi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pemenuhan hak asasi manusia bahkan telah menjadi kewajiban konstitusi penyelenggaraan negara di berbagai tingkat, baik dalam lingkup pusat dan daerah. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat 4 dan 5 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; dan untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintah memiliki kewajiban konstitusi untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia termasuk dalam upaya pemenuhannya.

Herlambang Perdana, akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya menyebutkan pemenuhan hak asasi manusia oleh pemerintah merupakan bagian dari kewajiban konstitusi. Sehingga konsekuensi bagi setiap pelanggaran pemenuhan hak rakyat merupakan pelanggaran konstitusi.
“Secara tertulis kewajiban pemenuhan hak asasi manusia merupakan kewajiban konstitusional bagi penyelanggara pemerintahan di berbagai level, nasional maupun daerah. Hal ini disebutkan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, setiap penyelenggara pemerintahan yang mengabaikan dan bahkan melanggar pemenuhan hak rakyat, bukan hanya melanggar hukum, melainkan melanggar konstitusi,” jelas Herlambang.

Meskipun memiliki legitimasi konstitusional, kenyataannya pemenuhan hak asasi bagi warga negara belum menjadi agenda utama pemerintahan Indonesia. Hal ini juga diakui Herlambang, seiring perkembangan waktu, hak-hak rakyat menjadi begitu abstrak sehingga pemerintah daerah lebih menitikberatkan pemenuhan kebutuhan investor atau lajur kapital. Alhasil pemenuhan hak warga dikesampingkan. “Ibarat salesman atau dealer, pemerintah daerah menggadaikan hak rakyat demi kepentingan investasi. Pemenuhan keadilan sosial kerap kali diucapkan, namun diputarbalikkan untuk kepentingan politik lokal guna melitigimasi bisnis-bisnis yang sebenarnya berdampak mengesampingkan hak-hak dasar rakyat,” jelas Herlambang yang merupakan koordinator Asosiasi Dosen Hak Asasi Manusia se Indonesia (SEPAHAM).

Deretan kasus tambang di Pulau Jawa merupakan bukti bagaimana ketidakberpihakan pemerintah daerah kepada pemenuhan hak rakyat. Sebagai contoh adalah kasus tambang semen di Rembang dan Pati (Jawa Tengah), pertambangan emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi dan ekspolitasi eksesif tambang, perkebunan kelapa sawit dan sejumlah industri yang mulai merajalela di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun secara analisis lingkungan pendirian industri tersebut melanggar hukum, serta banyak penolakan dari penduduk lokal yang kelangsungan hidupnya terancam, pemerintah daerah lokasi-lokasi industri tersebut tetap berupaya untuk melangsungkan pembangunan. Dampaknya konflik warga tidak lagi terbendung. Pembiaran sikap diskriminatif yang dilakukan kelompok intoleran juga memperparah situasi dan melanggengkan abainya negara untuk memberikan keamanan bagi warga yang hidup di tanahnya sendiri.

Situasi demikian menurut Herlambang disebabkan karena minimnya pengetahuan pemerintah daerah terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. “Pemerintah daerah kerap kali belum mengenal konsep pemenuhan hak-hak seperti hak ekonomi, sosial dan budaya. Terutama mengenai realisasi progresif dan pemenuhannya,” jelas Herlambang. Fokus kerja pemerintah dan birokrasi hanya berorientasi pada kebijakan khususnya mengenai penganggaran. Adapun penganggaran tersebut belum sepenuhnya mendorong strategi pro-poor budget atau penganggaran yang berbasis kebutuhan dasar rakyat miskin.