Memelihara Konfrontasi Masyarakat Sipil Melawan Oligarki

Konfrontasi Masyarakat Sipil

Pesimisme adalah suatu hal yang sulit dihindari dalam agenda melawan oligarki. Dalam sebuah sistem politik oligarkis mencari sebuah jalan keluar jelas bukan hal yang mudah. Harapan yang disematkan pada mereka yang maju menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif lebih sering terkooptasi dalam kuasa oligarki daripada setia pada amanat kepentingan rakyat. Namun jatuh pada keputusasaan tentu bukanlah pilihan. Apa yang terjadi di Islandia bahkan membuktikan bahwa perlawanan terhadap oligarki sangatlah dimungkinkan.

Setelah didera oleh krisis finansial yang dimulai di Amerika dan berimbas di Eropa tahun 2008, protes dari publik hampir mendera hampir seluruh dataran Eropa. Namun, salah satu protes yang cukup menampakkan hasilnya justru di Islandia, negara pulau di ujung utara dataran Eropa. Ketidakadilan mudah sekali dirasakan oleh warga yang terkena dampak krisis waktu itu, karena mereka harus menanggung lewat bail out ulah para bankir dan pemerintah yang seenaknya berjudi dengan ekonomi. Protes dari alun-alun kota menuju parlemen itu sempat disebut sebagai ‘Revolusi Alat-alat Dapur’ karena para pemrotes menggunakan panci dan wajan untuk melempar salju, bom asap, dan yogurt ke arah gedung parlemen. Tuntutan mereka agar Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab atas kondisi krisis tersebut berhasil terpenuhi pada tahun 2009 saat Perdana Menteri Geir Haarde dari Partai Kemerdekaan mundur. Kemudian baru pada tahun 2010 mantan Perdana Menteri tersebut dianggap bersalah, serta hampir 26 pimpinan bank yang berafiliasi dengan perdana menteri dan Partai Kemerdekaan juga diseret ke meja hijau dengan total hukuman 74 tahun. Oligarki yang bercokol di Islandia dipaksa tunduk pada kehendak publik untuk perbaikan serius.

Tentu tidaklah sepenuhnya sesuai untuk membandingkan kasus di Islandia dengan di Indonesia begitu saja. Selain situasi politik berbeda, kondisi sosial-ekonomi, sistem hukum yang tidak serupa, serta momen perubahan (kairos) juga membuat kedua negara ini tidak bisa begitu saja dibandingkan. Namun satu hal yang paling perlu diperhatikan dari kemenanga kecil di Islandia adalah gerakan perubahan yang dimulai dari gerakan masyarakat sipil, disertai dengan kesetiaan pengembanan amanat publik dan perjuangan hingga bertahun-tahun. Gerakan masyarakat sipil di Indonesia, seperti reformasi 1998, meskipun berhasil menjatuhkan rezim berkuasa, namun belum dapat mengantisipasi pembajakan situasi perubahan itu oleh kaum oligark. Tulisan ini tidak mencoba untuk masuk lebih dalam kepada perdebatan tentang seberapa jauh sebuah gerakan dikatakan berhasil, dan mana yang dianggap gagal. Namun pembahasan yang dianggap perlu saat ini adalah tentang posisi dan fidelity (kesetiaan) dari gerakan masyarakat sipil tersebut.

Di dalam kondisi sistem demokrasi representatif sekarang yang dikuasai oligarki dan dicirikan dengan pemerintahan yang mengedepankan populisme sebagai instrumen semata, posisi gerakan masyarakat sipil menjadi sangat vital. Akan menjadi masalah jika dalam situasi dimana sistem representasi rakyat tidak berjalan dengan baik akibat kuasa oligarki itu, organisasi atau gerakan masyarakat sipil justru terlena dalam dalam sentimen populisme semu. Akibatnya fungsi dari gerakan dan organisasi masyarakat sipil yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong perubahan kehilangan daya kritisnya karena gagal menjaga jarak dengan kekuasaan. Lebih menggelikan lagi jika alasan tidak bisa menjalankan fungsi kritik kepada kekuasaan justru datang dari perasaan ewuh pekewuh karena ada tetua atau konco dewe yang duduk dalam posisi kekuasaan dan memaksakan agenda kekuasaan pada gerakan atau organisasi masyarakat sipil.

Contoh menarik adalah ketika Presiden Joko Widodo membeli berbagai jenis burung, reptil, dan amphibi di sebuah pasar hewan dan melepaskan di kebun raya Bogor. Secara sekilas laku itu seolah tampak dapat dibenarkan, bahkan sedikit dramatik, namun jelas bukan sebuah contoh tentang gagalnya melihat simpul permasalahan. Membeli binatang-binatang tersebut dari para pedagang justru mendorong perdagangan hewan ilegal menjadi semakin banyak. Melepaskan hewan-hewan tersebut tanpa kajian serius mengenai kesesuaian habitat juga langkah sembrono. Lebih jauh lagi, seharusnya akan jauh lebih tepat presiden menggunakan perannya sebagai pemimpin pemerintahan untuk memastikan regulasi tentang kelestarian lingkungan berjalan baik daripada seolah memelihara ketenaran melaui tindakan populisme instrumental. Di sinilah peran organisasi masyarakat sipil yang lebih memahami persoalan untuk melancarkan kritik. Jika yang terjadi justru adalah kanalisasi kritik oleh pemerintah, seperti mengkritik boleh saja tapi silahkan disampaikan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk dan tak perlu membuat gaduh dengan melancarkan kritik secara terbuka, maka yang terjadi adalah pembungkaman secara halus dan penghianatan terhadap nilai transparansi publik. Hal serupa yang terjadi dalam masa awal kasus pembakaran hutan 2015 lalu, terbukti proses penyelesaian yang digadang lewat kanal pemerintah tersebut melempem menghadapi para pemodal.

Namun tidak bolehkah kita mendukung kekuasaan? Apakah kekuasaan akan selalu salah? Dasar dari pandangan skeptis yang perlu diemban oleh gerakan atau organisasi masyarakat sipil bukanlah sekadar niat buruk yang diarahkan kepada kekuasaan. Akan tetapi sebuah kesadaran bahwa di mana terletak kekuasaan, kecenderungan untuk berbuat lancung menjadi semakin besar, apalagi dalam sistem politik yang dikuasai oligarki. Karenanya, dengan segala daya dan kemampuan yang dimiliki organisasi atau gerakan masyarakat sipil, seperti riset, advokasi, pendidikan, kampanye, serta bentuk tekanan politik lain; kesetiaan haruslah tetap diarahkan pada kepentingan publik daripada pada penguasa. Lebih jauh lagi, perlawanan terhadap oligarki perlu dijadikan sebuah platform bersama dalam menyusun kekuatan dari gerakan dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini dikarenanakan perlawanan terhadap oligarki tidak dimonopoli dalam bidang politik dan ekonomi, namun hampir di semua bidang.

Yang paling jelas adalah dalam gerakan melawan korupsi, tekanan dari para oligark begitu terasa kuat di sana. Dalam bidang Hak Asasi Manusia juga serupa, para oligark merasa nyaman dengan penegakan HAM yang lemah karena akan selalu dapat menggunakan kekerasan untuk kepentingan mereka tanpa perlu kawatir soal penegakan hukum. Seperti halnya juga dalam pelestarian lingkungan hidup, selama pemerintah lebih mementingkan kepentingan ekonomi daripada keberlangsungan lingkungan di masa depan, eksploitasi untuk meraup keuntungan berlimpah bisa terus dijalankan para oligark.

Menjadikan konfrontasi kepada kuasa oligarki sebagai sebuah platform bersama tentu bukan suatu hal yang mudah. Menganggap tiap gerakan atau organisasi masyarakat sipil sebagai selalu bebas kepentingan privat dan hanya mengarahkan segala daya upaya untuk kepentingan publik juga berlebihan. Tapi sekali lagi dalam konteks peran, organisasi atau gerakan masyarakat sipil mempunyai kepentingan yang tentu berbeda dengan pemerintah yang terkunci dalam logika kekuasaan oligarkis. Karenanya posisi unik inilah yang mungkin dapat digunakan jika ingin dicapai lebih banyak lagi kemenangan-kemenangan kecil yang semakin lama akan membuncah menjadi gelombang besar.


Penulis: Bramantyo Basuki – sekretaris umum kooperasi Sorge dan peneliti di Institute for Policy Analysis of Conflict.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *