Memelihara Konfrontasi Masyarakat Sipil Melawan Oligarki

Oligarki dan Demokrasi: Dua Sisi Mata Uang?

Oligarki memang bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Jika kita merujuk pada penjabaran Jeffrey Winters, juga Vedi Hadiz bersama Richard Robinson, sistem oligarki sudah mulai terlihat hadir di Indonesia sejak era Soeharto. Namun di masa Orde Baru tersebut, oligarki yang ada bersifat sultanistik, atau geraknya masih di bawah kendali satu patron, yaitu Soeharto sendiri. Penguasaan hampir bersifat penuh pada kendali militer, polisi, partai dan sistem politik, serta birokrasi membuat hal ini dimungkinkan. Namun setelah reformasi bergulir, sistem politik tak lagi dikuasasai oleh satu rezim, partai politik baru bermunculan, dwifungsi ABRI dihapuskan, dan otonomi daerah membuat kekuasaan relatif tak terpusat. Difusi kekuasaan inilah yang membuat karakteristik oligarki berubah drastis setelah zaman Orde Baru.

Tidak ada lagi kepatuhan pada satu patron membuat para oligark saling bersaing untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Meskipun begitu, mereka tetap direkatkan dengan jenis kepentingan yang sama: memperbesar pundi-pundi kekayaan mereka dengan cara mengangkangi sistem politik dan kalau bisa juga memanipulasi sistem hukum yang ada. Cara mereka menguasai sistem politik bisa dengan memajukan diri sendiri menjadi calon legislatif atau eksekutif, dan melakukan “penyesuaian-penyesuaian” hukum atau kebijakan yang menguntungkan mereka. Selain itu, bisa saja mereka tidak harus langsung maju menjadi para calon namun memberikan dukungan materiil pada salah satu calon dengan harapan balas jasa berupa koneksi, pemulusan proyek, maupun jabatan di pemerintahan. Apapun itu, yang pasti telah tercipta sebuah prasyarat tak tertulis bahwa untuk maju dalam demokrasi representatif, seseorang harus didukung dengan modal yang sangat besar dan politik balas jasa jadi susah terelakkan. Ini juga didukung dengan status quo Undang-Undang Partai Politik yang membuat persyaratan pendirian partai politik menjadi sangat mahal. Dengan demikian partai politik selamanya hanya mungkin bisa didirikan jika didukung oleh para oligark dan karenanya membuka lebar peluang politik transaksional. Fenomena ini adalah salah satu faktor yang membuat politik menjadi sesuatu yang sulit terakses warga, dan gerak politik warga sering terbatas di bilik suara karena politik dalam demokrasi representatif diperlakukan sebagai barang yang mahal.

Perlu ada catatan khusus juga mengenai gerak para oligark di era paska reformasi, terutama setelah proses Pemilu 2014 lalu. Hal ini berhubungan dengan naiknya sentimen populisme yang diusung oleh kedua calon presiden waktu itu: Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Di satu sisi, Prabowo menggunakan nasionalisme sebagai sentimen populismenya dengan cara mengatasnamakan segala janjinya demi kepentingan bangsa dan negara. Hal ini juga terlihat dari pencitraan yang dipakainya menggunakan berbagai simbol-simbol nasionalis dengan menciptakan gambaran ‘kepentingan asing’ sebagai musuh bersama. Sedang di lain sisi, Jokowi menggunakan posisinya yang ada di luar sistem politik lama sebagai sentimen populismenya dengan cara menciptakan janji akan perubahan dan memerangi segala tindak korupsi, pelanggaran HAM, dan hal-hal lain yang mencitrakan bentuk politik Orde Baru. Populisme Jokowi juga tampak dari berbagai metode untuk menggambarkan dirinya sebagai bagian rakyat kebanyakan dengan blusukan, atau pencitraan sejenis di media.

Sewaktu masa Pemilu, banyak yang kurang menyadari bahwa sebenarnya keduanya ada di dalam lingkaran oligarki meskipun mengusung jenis sentimen populis yang berbeda. Di sinilah paradoksnya, populisme pada dasarnya mengatasnamakan atau memposisikan diri pada kepentingan orang banyak, publik, warga, rakyat atau apapun, namun pada kenyataannya hanya ditujukan untuk memuluskan kepentingan para oligark. Perkawinan antara oligarki dan populisme tersebut nyata terjadi di Indonesia kini. Dengan demikian, populisme yang mereka pakai secara umum bisa diartikan sebagai sebuah instrumen politik untuk mendapatkan dukungan dengan cara menciptakan fantasi mengenai polarisasi kepentingan: kita versus mereka. Pemenang dari pemilihan umum presiden 2014, Joko Widodo misalnya, setelah menjabat pada akhirnya menunjukan bahwa dirinya tak bisa lepas dari lingkaran oligark dengan politik balas jasa dalam penunjukan kabinet, belum ada upaya serius dalam penyelesaian kasus HAM (bahkan menunjuk pelanggar HAM dalam kabinetnya), dan membiarkan kehancuran salah satu instrumen penting dalam perlawanan terhadap oligarki: Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini membuktikan begitu kuatnya cengkraman oligarki dalam sistem politik Indonesia, bahkan populisme yang berangkat dari harapan akan kondisi ideal pun hanya menjadi intrumen untuk mengaburkan keberadaan para oligark.

Jika melihat pada penjabaran pada lini masa berkembangnya oligarki di Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa mulai mengakarnya praktik oligarki dalam sistem politik berbarengan dengan era demokrasi liberal sesudah reformasi. Pertanyaan penting kemudian mengemuka: Apakah keberadaan oligarki tak terelakkan dalam sebuah sistem politik demokrasi representatif? Menjawab pertanyaan ini haruslah disertai dengan kecermatan agar tak terjerumus dalam fatalisme semacam: solusi untuk memberantas oligarki dengan demikian dengan menghapus demokrasi dan kembali pada totalitarianisme. Menyalahkan pengakuan terhadap kebebasan politik sesudah reformasi sebagai sumber utama masalah oligarki sama saja menyalahkan adanya kerumunan (di pasar, atau di dalam Bus, misal) sebagai penyebab pencopetan terjadi, sehingga solusinya fatalis: tak perlu ada kerumunan maka kasus pencopetan itu tak terjadi. Sebuah permasalahan jika ingin didapat sebuah penyelesaian yang efektif, maka tanggungjawabnya harus diletakkan pada subjek yang dapat dituntut tindakannya. Pada kasus pencopetan dalam kerumunan maka tanggung jawab bisa disematkan pada kehati-hatian orang di kerumunan dan penjaga keamanan. Dalam merajalelanya oligarki dalam demokrasi maka tanggung jawab itu diletakkan pada pemerintah yang memegang kekuasaan eksekutif, dan regulasi yang dibuat oleh legislatif serta diawasi oleh penegak hukum. Namun bagaimana bila oligarki justru paling bercokol di lembaga-lembaga tinggi itu sehingga perubahan sangat sulit? Di sinilah pentingnya posisi masyarakat sipil, termasuk di dalamnya organisasi masyarakat sipil dalam upaya transformasi di dalam sebuah negara dengan kondisi pemerintahan dan parlemen yang saling mengunci. Dalam bagian selanjutnya akan dibahas dengan lebih detail mengenai peran masyarakat sipil tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan saat menyalahkan kebebasan akan permasalahan yang muncul seperti oligarki dalam demokrasi, adalah tidak diperhatikannya adanya logika koruptif dalam penyelenggaraan kebebasan. Dalam kasus pelegalan politik dinasti oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diatur dalam UU Pemilihan Kepala Daerah, misal, argumen yang dipakai adalah melarang politik dinasti sama saja melarang kebebasan untuk dipilih sebagai warga negara. Pernyataan MK tersebut tidak salah, namun menjadi problematik ketika diletakkan dalam konteks sistem politik Indonesia yang jelas-jelas dikuasai oligark. Seolah masalah pertentangan kepentingan dalam politik dinasti yang jelas-jelas mencederai kepentingan publik tak dihiraukan. Dibandingkan dengan tegasnya pemerintah maupun perangkat hukum dalam membatasi kebebasan sipil pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik, atau penyampaian pendapat umum di aksi kamisan baru-baru ini, tampak bahwa penyelenggaraan atau pembatasan kebabasan oleh negara masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *