Memelihara Konfrontasi Masyarakat Sipil Melawan Oligarki

Politik yang Menyebalkan

Dalam negara demokratis, politik pun seharusnya bisa menjadi sebuah jalan untuk warga memperjuangkan kemakmuran bersama. Sistem demokrasi representatif, sebagai salah satu bagian dari politik, jika berjalan dengan baik akan menghasilkan sistem politik yang benar-benar dapat mewakili kepentingan seluruh warga. Politik melalui kehadiran negara juga seharusnya bisa diharapkan memutus rantai ketidakmampuan dari golongan bawah dan membatasi hak istimewa golongan atas yang dapat mengeksploitasi mereka yang lemah. Namun hasilnya akan jauh berbeda ketika politik tersebut telah masuk dalam logika yang sama dengan logika penguasaan ekonomi oleh segelintir orang di atas.

Di negara ini, politik yang seharusnya menjadi salah satu jalan bagi warga untuk memperjuangkan haknya, atau memperjuangkan hal-hal yang dianggap penting untuk kemaslahatan bersama menjadi tak terakses akibat penguasaan tersebut. Untuk maju menjadi calon eksekutif atau legislatif dari satu partai politik, misal, syarat utama yang harus dipenuhi bukannya kecakapan si calon, namum berapa besar ia dapat menyediakan upeti untuk partai politik agar mendapat dukungan, juga segala biaya kampanye yang sangat besar jumlahnya. Kondisi ini membuat seorang calon harus mempunyai modal besar dengan mendapat dukungan para pemodal besar atau sedari dulu menjadi bagian para orang kaya tersebut. Tentu masuk dalam lingkaran orang-orang kaya, atau golongan sekitar 10% orang Indonesia tersebut, bukannya tanpa kepentingan yang dititipkan atau tertanam.

Ketika melihat politik sebagai sebuah usaha ekonomi, saat modal yang dipinjamkan atau dimiliki harus kembali, maka yang terjadi adalah upaya habis-habisan untuk mengakumulasinya kembali. Berbagai cara mulai dari memuluskan proyek pada rekanan, memberi kemudahan perizinan, menjadi pelobi untuk mengesahkan peraturan atau undang-undang, dan cara-cara menggarong uang negara lainnya. Begitu menjamurnya praktek-praktek tersebut hingga terkenal adagium “5=2+2+1” saat seseorang menjabat: dalam 5 (lima) tahun masa jabatan, 2 (dua) tahun untuk mengembalikan modal, 2 (dua) tahun untuk menambah modal demi pemilihan kedepan, dan 1 (satu) tahun terakhir melakukan kerja-kerja populis untuk mendapatkan dukungan rakyat. Demikianlah saat di mana politik tidak lagi ditujukan untuk kepentingan publik lagi, alih-alih dikangkangi oleh golongan atas sekitar 10% rakyat Indonesia. Penguasaan politik oleh segelintir orang demi mengakumulasi kekayaan inilah yang biasa disebut dengan oligarki. Di Indonesia, kuasa oligarki inilah yang membuat politik dalam demokrasi representatif menjadi sesuatu yang tidak lagi memberi harapan, malah justru mejadi sangat menyebalkan bagi banyak orang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *