Oleh Zely Ariane

Menjelang akhir 2015, Jakarta tampak bergegas menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “ASEAN adalah Kita”, demikian slogannya. Untuk kepentingan itu, berbagai proyek infrastruktur pun disiapkan. Kini, oleh pihak-pihak yang berkepentingan, Jakarta sedang disulap menjadi hutan puluhan lantai untuk berbagai kegiatan komersil. Entah siapa yang dimaksud dengan “Kita” dalam slogan tersebut, dan apa pula hubungan “ekonomi bersama” ASEAN itu dengan “Kita” yang dituju dalam slogan.

Fakta yang kerap terjadi adalah justru hampir setiap malam di atas pukul 7 jutaan pekerja bergelombang pulang menumpang angkutan-angkutan umum dengan wajah lelah dan tak ramah. Mayoritas dari mereka adalah perempuan. Rata-rata mereka bekerja di sektor manufaktur, perdagangan, dan finansial. Tak banyak di antara mereka yang bergaji bersih lebih dari 5 juta rupiah. Bahkan, realitas itu pun masih dibarengi dengan keadaan yang mengharuskan mereka untuk telah mempersiapkan diri sejak subuh untuk melaju ketempat kerja dan kembali ke rumah paling cepat pada pukul 21.00.

Akibat tak tersedianya lapangan kerja di Indonesia, warga berbondong-bondong menjadi TKI dan TKW di luar negeri (bandungekspres.co.id)

Bagi para pekerja perempuan itu, aktivitas kerja sejak subuh menjelang malam pun masih harus dibarengi setidaknya 2-3 jam untuk mengurusi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga: memasak, mengurus anak, dan membersihkan rumah. Adalah kemujuran tersendiri bila pekerjaan-pekerjaan domestik itu mendapatkan bantuan dari suami. Lebih-lebih, mujur bagi mereka dengan pendapatan lebih besar lantaran dengan demikian mereka dapat mempekerjakan asisten rumah tangga. Dalam hal ini, para asisten rumah tangga itu pun mayoritas didominasi oleh pekerja perempuan.

Kenyataan Saat Ini

Per Februari 2014, jumlah penduduk dengan usia produktif (angkatan kerja) di Indonesia adalah 125,3 juta jiwa, sementara jumlah pekerja per Februari 2014 sekitar 118,2 juta jiwa. Peningkatan partisipasi angkatan kerja didorong oleh meningkatnya keterlibatan pekerja perempuan perkotaan. Berdasarkan data International Labor Organisation (ILO) dalam Riset Kerja Layak 2006-2016, masih terjadi kesenjangan di dalam tingkat partisi pasi tersebut, yakni 85% laki-laki dan 53,4% perempuan.

Upah rata-rata pekerja perempuan masih lebih rendah dibanding upah pekerja laki-laki. Dalam siaran pers pada 20 Mei 2015, Bappenas mengakui rerata upah pekerja perempuan jauh lebih rendah dari pekerja laki-laki, yaitu 1.427 juta rupiah untuk pekerja perempuan dan 1.795 juta rupiah untuk pekerja laki-laki pada 2013. Sekitar 30% pekerja perempuan berstatus tidak dibayar.[1] Para pekerja perempuan itu juga mendominasi sektor kerja informal yang berbasis kontrak. Maka, ketika keputusan penangguhan upah 2013 di DKI Jakarta diumumkan, para pekerja perempuan di sektor-sektor seperti garmen, tekstil, alas kaki, serta mainan termasuk sebagai korban pertama lantaran mereka mendominasi sektor tersebut. Mereka juga lebih rentan di-PHK karena pola kerjanya dianggap lebih fleksibel dan mereka bukan termasuk pekerja utama. Pengabaian hak-hak reproduksi terhadap para pekerja perempuan di perkotaan itu juga masih menjadi isu utama, antara lain hak untuk mengambil cuti haid, cuti hamil, dan cuti keguguran yang layak.

Menurut Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenakertrans, Khairul Anwar, pekerja perempuan Indonesia berpotensi lebih besar mengisi pasar kerja ASEAN untuk sektor garmen dan tenaga medis. Hal ini terutama karena sebanyak 80% pekerja perempuan mendominasi sektor garmen saat ini.

Sementara itu, daya saing produk industri sektor manufaktur garmen dan tekstil di Indonesia justru semakin lemah.[2] Dalam sektor tekstil, peningkatan harga bahan bakar dan tarif dasar listrik sebagai imbas dari kebijakan penghapusan subsidi menyebabkan industri tekstil dan produk tekstil Indonesia terbebani dengan mahalnya biaya produksi. Di sisi lain, daya beli masyarakat masih lemah. Hal ini diperparah lagi dengan serbuan produk tekstil dari Tiongkok sebagai hasil dari dibukanya keran impor. Konsekuensinya, pengusaha tekstil dalam negeri semakin berada di bawah tekanan.

Lantaran kondisi tersebut, para pengusaha menengah manufaktur garmen menerapkan ancaman relokasi ke wilayah lain, juga negara lain, dengan upah yang lebih rendah kepada para pekerjanya. Kamboja, Vietnam, dan Laos adalah sasaran utama mereka. Bayang-bayang PHK dan status kerja yang semakin fleksibel (baca: sistem kerja kontrak) di sektor ini adalah potret buram nasib perempuan pekerja ke depannya.

Kondisi kerja yang buruk, jam kerja yang panjang, serta berbagai hak normatif yang tak dipenuhi sesuai aturan perundangan adalah permasalahan yang paling banyak ditemukan di sektor ini. Sektor yang diunggulkan oleh Kemenakertrans ini tidak dibarengi dengan pemenuhan hak kepada para pekerja perempuan. Sektor ini biasanya hanya menampung pekerja perempuan dengan tingkat pendidikan dan kecakapan yang rendah. Hal tersebut sering menjadi alasan untuk menekan tingkat upah para pekerja perempuan itu.

Belum lagi, pada umumnya pekerjaan rumah tangga masih menjadi wilayah yang ditangani oleh para pekerja perempuan. Dari potret tersebut, para pekerja perempuan tampak lebih “menerima” pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tidak produktif karena sistem patriarkis masih mengakar kuat di masyarakat. Di sinilah posisi penting pekerja perempuan dalam rantai pasar kerja kapitalisme. Para pekerja perempuan dipandang memiliki nilai lebih karena mereka bersikap lebih fleksibel sehingga lebih mudah direpresi dengan penerapan peningkatan jam kerja ataupun perubahan sistem kerja yang dapat berlaku sewaktu-waktu.

___________

1. Lihat Siaran Pers Bappenas 20 Mei 2015: https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-andrinof-indeks-pembangunan-gender-ipg-terus-meningkat/ (diakses pada 7 September 2015)
2. Mantra, Dodi. Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme—Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Bekasi: MantraPress, Oktober 2012, hlm. 10.