Dermaga Wijaya Pura, salah satu akses penyeberangan menuju Pulau Nusakambangan. (Sumber : Purnama Ayu Rizki/ELSAM)

Dalih perang terhadap narkoba dijadikan Jokowi untuk melegalkan eksekusi mati di Indonesia. Kendati dinilai tak cukup efektif menumpas peredaran narkoba, banyak orang yang pro kebijakan Jokowi. Namun di sisi lain, penolakan atas hukuman mati pun turut bergema. Selain tak manusiawi dan relatif nihil memberi efek jera, kualitas penegakan hukum dari hulu dan hilir perlu dievaluasi.

“Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan, jawablah aku. Engkau pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkanku.” Hari belum beranjak siang, ketika antifon pembuka memecah keheningan di Gereja Santo Paulus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pasir Putih, Nusakambangan. Waktu itu, Rabu (17/6) belasan umat Kristen dan Katolik menundukkan wajah saat misa rutin bulanan dihelat. Tak lupa, rangkaian doa untuk Okwudili Oyatanze, terpidana mati kasus narkoba yang didor Mei lalu dipanjatkan. Romo Carolus, pemimpin misa, tampak tegar dan sesekali tersenyum, kendati beberapa narapidana kawan Okwudili tak mampu sembunyikan raut sedihnya. “Okwudili saudara kita yang baik. Surga untuknya,” seru pria asal Irlandia tersebut.

Setelah misa rampung, Romo Carolus menuangkan ingatannya tentang Dili. Ia mengenang Dili sebagai sosok yang sangat santun dan baik perangainya. “Ia baik, ringan tangan, dan memiliki catatan terpuji selama menjadi narapidana di lapas Nusakambangan,” ungkapnya. Bahkan selama belasan tahun mendekam dalam hotel prodeo, Dili juga tercatat sebagai pelayan gereja yang aktif. “Hampir tiap hari, dia mengetuk pintu kamar temannya untuk memberi motivasi serta penguatan rohani pada rekan sejawatnya. Apalagi jelang eksekusi mati, ia justru yang lebih banyak andil menenangkan teman-teman yang tidak rela melepas kepergian Dili,” ujarnya lagi.

Perubahan sikap baik Dili itulah yang membuat Romo menyayangkan, kenapa eksekusi mati tetap dilangsungkan. Menurutnya, tak hanya Dili yang menunjukkan perubahan sikap yang relatif baik. Beberapa napi lainnya juga menunjukkan perubahan serupa. “Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, duo Bali Nine bahkan sudah lama bertobat. Di samping berhenti mengkonsumsi narkoba, mereka juga lebih giat pergi ke gereja. Relasi dengan rekan-rekan sesama narapidana pun juga dibina dengan sangat baik. Lalu kenapa Jokowi tidak memberi mereka kesempatan kedua?” gugatnya

Selain duo Bali Nine, perubahan sikap yang baik juga tampak dari Ang Kim Soei, penghuni lapas Pasir Putih yang dieksekusi pada gelombang pertama Januari silam. Pria yang diganjar vonis mati Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada 13 Januari 2003 tersebut, telah banyak membantu penghuni lapas. “Terpidana asal Belanda ini selalu memberikan pengobatan herbal secara gratis kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama yang tidak mampu. Mulai dari teman-temannya sesama narapidana hingga petugas sipir penjara, semua pernah dibantunya,” cerita Romo

Beberapa jemaat gereja yang saat itu mengerubungi Romo Carolus pun turut mengiyakan pendapatnya. “Saya menyaksikan sendiri perubahan sikap yang baik dari Dili dan terpidana mati lainnya. Apalagi mereka yang dieksekusi mati mayoritas sudah menghuni penjara selama belasan bahkan puluhan tahun. Sangat ironis ketika hal semacam itu tak menjadi pertimbangan para pemangku kebijakan,” ucap (YC), salah satu terpidana narkoba, yang kemudian disambut anggukan kawan-kawannya yang lain.

Romo Carolus, rohaniwan Katolik di lapas Nusakambangan. (Sumber : Purnama Ayu/ELSAM)

Selain dengan dalih, terpidana mati sudah menunjukkan perubahan sikap, alasan hakiki mengapa Romo Carolus menentang hukuman mati adalah, setiap orang punya hak untuk hidup. “Saya berkali-kali menandaskan ihwal hidup dan mati adalah hak prerogatif Tuhan. Menghukum mati seseorang berarti mendahului takdir Tuhan,” ungkap pria yang sudah bermukim di Cilacap sejak 1973 tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan beberapa pengamat seperti pegiat Human Right Watch Andreas Harsono dan Direktur Imparsial Poengky Indarti. Dalam laman web pribadinya, Andreas menulis, hak hidup tak bisa dirampas siapa pun termasuk negara. Pasalnya, belum ada satu orang pun yang bisa menciptakan kehidupan. Poengky juga mengungkapkan, hak hidup sudah diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 28 huruf A dan huruf I UUD 1945. Dari situ jelas, hukuman mati sudah salah dari tataran konseptual, karena melanggar UUD.

Romo menambahkan, hukuman mati di Indonesia hampir selalu berkelindan dengan proses hukum yang korup. Ia menyontohkan kasus yang dialami Rodrigo Gularte, terpidana mati asal Brasil yang dieksekusi pada gelombang kedua. Rodrigo menurutnya mengidap penyakit jiwa yang lumayan akut, apalagi di hari-hari terakhir menjelang kematiannya. “Setiap kali saya ke lapas Pasir Putih dan merayakan ibadah, Rodrigo bisa duduk dengan tenang dan hadir dalam ibadah misa. Sekilas ia memang tampak sehat, namun sesaat kemudian, ia bisa dengan polosnya berbicara pada tembok atau mesin pompa air. Setelah penyakit jiwanya kian parah, ia kerap meninggalkan misa dan kembali lagi ke dalam gereja begitu misa selesai. Tujuannya hanya demi mengantar saya ke gerbang keluar untuk sekadar mengucapkan ‘Selamat jalan, Romo,’ begitu seterusnya,” ujarnya.

Menurut pemilik nama asli Charles Patrick Burrows, O.M.I. ini, Rodrigo acap kali bercerita tetang pelbagai halusinasi yang dialaminya. Suatu hari, lanjut Romo, Rodrigo berkisah pernah mendengar ledakan yang hebat di telinganya. Menurut Rodrigo, itu adalah suara meriam yang dilesakkan Pemerintah Tiongkok. Di waktu yang lain, suara bedil yang menyalak saat eksekusi gelombang satu, ia terjemahkan sebagai serangan musuh yang tidak menyukainya.

Berbagai halusinasi yang dialami Rodrigo ini telah dibuktikan secara medis oleh Dra. Reni Kusumawardhani, M.Psi., psikolog yang mendampingi Rodrigo selama di Nusakambangan. Hasil pemeriksaan medis yang dilakukan selama sepuluh kali pertemuan menunjukkan, pria Brasil itu mengidap gangguan schizoprenia paranoid. “Konsekuensinya adalah jika penderita dalam kondisi baik, pikirannya berjalan, hanya saja saat kambuh, ada pola-pola dalam pemikirannya yang tak lazim seperti delusi dan halusinasi,” ucap perempuan berjilbab ini.

Rodrigo sendiri menurut Reni, pada saat-saat tertentu bisa berkomunikasi. Hanya kadang dia merasa mulai mendengar dan mempersepsikan sesuatu dengan cara dia sendiri, yang orang lain tidak pahami. “Waktu intens saya periksa, kondisinya sebetulnya membaik, yang mulanya enggan berolah raga bersama, menjadi semangat kembali. Lalu berkumpul bersama temannya, memetik gitar dan bernyanyi. Bahkan dia sudah mulai berhenti berbicara pada tembok, kucing, dan pompa air. Belakangan, ia pun semangat sekali belajar Bahasa Indonesia lewat kamus besar yang ia punya,” jelasnya

Unsur Penyiksaan Dalam Hukuman Mati

Reni Kusuwardhani, psikolog RSUD Cilacap yang sempat mendampingi Rodrigo Gularte dan Marcho, terpidana mati asal Brasil. (Sumber : Purnama Ayu/ELSAM)

Pada dasarnya eksekusi hukuman mati, selain bertentangan dengan hak hidup yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan (non-derogable), seperti diatur pada Pasal 3 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan Pasal 6 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), juga melanggar hak setiap individu untuk terbebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat orang lain, yang telah dikategorikan sebagai jus cogens dan bersifat erga omnes, seperti tertuang dalam Pasal 7 ICCPR jo. Konvensi Anti-Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia (Laporan HAM Elsam).

Unsur-unsur penyiksaan itu tampak sejak vonis didaratkan hingga eksekusi berselang. Tak hanya dari metode eksekusi yang kejam, namun juga masa penantian yang begitu lama sehingga menimbulkan penderitaan mental pada terpidana mati.

Hal ini dijelaskan psikolog Reni, “Yang namanya orang direnggut kebebasannya baik karena akan dipenjara atau akan dihukum mati, pasti timbul rasa penyesalan, tidak nyaman, dan tertekan. Masalah ketidaknyamanan dan kondisi tertekan itu rentangnya bisa dari yang biasa sampai yang tidak biasa atau luar biasa.”

Apalagi, lanjutnya, faktor lingkungan juga turut memengaruhi kadar ketidaknyamanan dan kecemasan narapidana. “Nusakambangan itu kan lingkungan terpencil yang cenderung mengalienasikan mereka dengan masyarakat luar. Hal itu akhirnya berdampak pada kondisi emosi dan pikiran yang semakin tergoncang,” imbuhnya.

Kondisi ini akan kian parah bilamana terpidana yang sudah divonis mati menunggu waktu eksekusi yang sangat lama. Sumber Elsam menuturkan, kebanyakan terpidana mati sudah menjalani hukuman selama belasan hingga puluhan tahun. Ketika eksekusi mati itu betul-betul dijalankan, itu berarti terjadi dualisme hukuman.

“Pernah ada terpidana mati, namanya Bahar Bin Matar, dari Lapas Batu. Sejak 1964 ia dijatuhi hukuman mati, namun hingga 2012, eksekusi tak kunjung dilaksanakan. Akhirnya karena usianya yang semakin renta, ia pun meninggal dalam ketidakpastian hukum. Saat meninggal pun tak ada yang melayat, karena tak ada lagi anggota keluarganya yang tersisa,” ujarnya.

Selain Bahar, ada pula terpidana mati kasus pembunuhan, Aris Setyawan yang telah divonis mati sejak 19 tahun lalu, namun tak kunjung dieksekusi hingga sekarang. “Semua keluarga telah mengusahakan upaya hukum, permintaan maaf pun telah diberikan keluarga terbunuh, namun tetap saja belum ada kepastian hukum yang diperoleh pria asal Surabaya tersebut,” ujar Rudolf, utusan Kedutaan Belanda yang juga menolak hukuman mati.

Unsur penyiksaan lain muncul ketika belum terpenuhinya hak-hak dari para terpidana mati. Misalnya yang dialami Rani Andriani, terpidana narkotika asal Cianjur. Salah satu permintaan terakhirnya adalah diizinkan untuk berpuasa hingga genap 40 hari, namun baru menginjak hari ke-35, eksekusi sudah dijatuhkan. Kasus lain yang serupa juga menimpa Marco Archer Cardoso Moreira. Terpidana asal Brasil yang memeluk agama Katolik ini tidak mendapat kesempatan untuk melakukan proses sacramento – yang terdiri dari ibadah ekaristi dan pengakuan dosa – sebelum pelaksanaan eksekusi kepada dirinya.

Tak berhenti sampai situ, proses eksekusi mati pun sangat lekat dengan unsur penyiksaan. Biasanya terpidana mati akan diborgol dan diselubungi tutup kepala berwarna hitam. Kemudian petugas Kejaksaan menggiring mereka ke Lapangan Tembak bekas area penjara Buntu. Di sana tiang telah terpancang dengan jarak yang diatur sedemikian rupa untuk mengikat para terpidana mati. Belasan algojo yang menembak bersiap menembak dalam satu komando. Sesuai SOP kepolisian, jumlah tembakan laras panjang yang dilesakkan ke dada terpidana mati berjumlah tiga buah. Namun dalam kondisi tertentu, jumlah itu bisa saja bertambah ketika terpidana mati belum dinyatakan meninggal oleh tim medis, selama kurun waktu yang disepakati.

Dalam sejarah eksekusi mati di Indonesia, ada beberapa terpidana mati yang memerlukan tembakan tambahan karena tak kunjung meninggal. Misalnya yang dialami Amrozi, terpidana mati kasus bom Bali, yang sudah 15 menit meregang nyawa saat eksekusi. Akhirnya ia terpaksa ditembak dari jarak dekat, lantaran tiga tembakan tak mampu membuatnya meninggal.

Dalam gelombang pertama eksekusi mati lalu, keenam terpidana mati yang roboh akibat tembakan algojo, juga memerlukan waktu yang berbeda-beda hingga dinyatakan meninggal oleh tim medis. “Ada yang hanya butuh lima menit, tiga menit, tapi ada juga yang 10 menit lebih belum meninggal. Itu kan sebetulnya penyiksaan yang luar biasa, ketika seseorang meregang nyawa dalam waktu yang lama,” ungkap Romo Carolus.

Selain siksaan yang dialami para terpidana mati, perasaan tertekan juga dialami oleh para sipir, algojo, dokter, terpidana mati lainnya yang belum dieksekusi, pendamping terpidana mati, hingga keluarga terpidana mati. Romo Carolus menyebutnya dengan post trauma distress syndrome, yakni perasaan tertekan yang mendalam sehingga menimbulkan trauma berkepanjangan.

Salah satu sipir sumber Elsam menuturkan pengalaman bergumul dan bergaul dengan para napi dalam rentang waktu lama. Kemudian harus melepas kepergian mereka ketika waktu eksekusi tiba, tentu selalu menimbulkan perasaan tertekan. “Puluhan tahun saya di lapas Nusakambangan, mencoba mengajak terpidana mati untuk mengubah sikap dari buruk menjadi orang baik. Mereka yang dieksekusi kemarin itu, rata-rata sudah berubah. Yang tadinya tak pernah sholat, jadi sholat. Saya sedih melihatnya. Kasihan, terbayang kalau keluarga sendiri yang mengalami. Jurit, Suryadi, Ibrahim, trio kasus pembunuhan, dekat sekali dengan saya. Sikap mereka semua sudah baik, sudah bertobat, tapi toh tetap dieksekusi juga. Penjara itu hakikatnya bukan tempat jagal dan napi bukanlah sapi perah. Penjara sendiri adalah wadah rehabilitasi yang ideal bagi para napi, dan kami sudah berusaha maksimal untuk mengubah mereka jadi orang baik,” pungkas nya.

Setelah beberapa saat menjalani terapi, program terapi untuk Rodrigo terhenti. Kondisinya pun kian memburuk. “Tingkat delusinya makin berkembang, dia merasa menjadi orang hebat, punya agen rahasia yang memberitahu dan memprediksi segala hal di dunia ini,” terangnya.

Setelah kunjungan itu, Reni merekomendasikan Rodrigo untuk dirawat intensif di rumah sakit jiwa. Ada pernyataan resmi yang sudah kami buat waktu itu,” akunya. Sayang, perintah eksekusi Rodrigo terlanjur dilayangkan.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, dalih yang dipakai oleh mereka yang menolak hukuman mati, termasuk yang digunakan Romo Carolus adalah, karena adanya peluang kesalahan sistem hukum. Dalam banyak kasus di luar negeri, beberapa terpidana mati yang sudah dieksekusi di kemudian hari ada yang terbukti tak bersalah. Misalnya kasus yang menimpa George Stinney Jr (14) yang dinyatakan membunuh dua gadis berusia tujuh dan 11 tahun. Selang 70 tahun kemudian, pengadilan Amerika Serikat memutuskan si kecil George tak bersalah. Kasus lain misalnya terpidana mati Larry Griffin asal Amerika yang dieksekusi pada 1995 namun terbukti tak bersalah pada 2005.

“Hukum bisa saja salah. Kalau sudah dihukum mati, bagaimana kalau ternyata di kemudian hari terpidana itu tak bersalah. Bagaimana kalau terbukti hakim-hakimnya yang disuap. Mereka para penegak hukum sangat mungkin tak adil dan bisa salah,” ucap Andreas Harsono lagi.

Oleh karena banyaknya potensi kekeliruan dan ketidakadilan dalam hukuman mati, Romo Carolus dan Christina Widiantarti, S.H. yang menjadi pengacara Rodrigo, memberi beberapa rekomendasi.

“Konfigurasi di DPR terkait RUU KUHP memang tidak memungkinkan hukuman mati dihapus, tapi skemanya bisa diubah. Di satu sisi hukuman mati itu dilegalkan untuk kasus luar biasa di mana pelakunya enggan bertobat, misal teroris yang membom wilayah tertentu sehingga menyebabkan sekian ratus orang meninggal, atau pembunuhan berencana. Di sisi lain hukuman mati itu tidak usah dilangsungkan bilamana napi sudah puluhan tahun mendekam di lapas dan sudah bertobat. Atau yang lebih realistis dan manusiawi, ganti saja hukuman mati jadi hukuman 70 tahun tanpa remisi,” tutup Christina.