Berpacu mengejar waktu

Pertanyaan mendasar selanjutnya, lantas bagaimana kesiapan Indonesia di berbagai sektor, dalam menyongsong MEA. Catatan Kementerian Perekonomian pada 2014 menunjukkan, Singapura menempati tempat teratas soal capaian implementasi MEA 2008-2013 dari antara 10 negara ASEAN. Angkanya mencapai 81,3 persen. Di bawah Singapura, bercokol Thailand dengan angka 81,1 persen. Sementara, Laos menempati posisi bontot dengan angka 76,9 persen. Peringkat kedua dari bawah, barulah Indonesia dengan pencapaian 77 persen. Rerata pencapaian kawasan ASEAN sendiri adalah 72,2 persen (kompas.com).

Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera (sumber facebook Ari Yurino)

Berangkat dari rendahnya capaian Indonesia inilah, beberapa pengamat memberikan rekomendasi dan penilaian. Rizky menegaskan, dari sisi regulasi persiapan Indonesia jelas cukup parah. Namun dari sisi kelembagaan, sudah ada beberapa inovasi. Hanya saja, problemnya masih sama, yakni tidak ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah serta antara pemerintah dengan pemangku kepentingan yang lain.

Sementara di sektor strategis lainnya, belum semua tergarap dengan baik. “Pendekatan pemerintah masih parsial dan sektoral. Tidak ada persiapan khusus menghadapi MEA, kecuali dengan menginisiasi Sekretariat Nasional ASEAN di Kemenko Perekonomian. Secara nyata, belum ada terobosan untuk sektor-sektor strategis tersebut,” ungkapnya.

Pemerintah menurut Sastro, harus berperan aktif memfasilitasi sektor riil untuk bisa bersaing. Misal memberi modal, menyusun aturan perlindungan atas mereka, melakukan pendampingan, pelatihan, dll. “Berapa sih sekarang anggaran yang ditujukan untuk UMKM? Sedikit sekali. Padahal sektor inilah yang dulu pernah mengangkat Indonesia dari krisis 1998,” ujarnya.

Pemerintah lokal pun menurut Rizky juga bisa ambil bagian di dalamnya. “Pemda mestinya bisa menggunakan semua infrastruktur yang dimiliki untuk menyiapkan diri menghadapi MEA. Sebab, tumpuannya sekarang di Pemerintah Daerah. Minimal harus dirancangan dokumen perencanaan (RPJM/RKP) yang berorientasi MEA, dan mengalokasikan anggaran. Selain itu, pemberdayaan kepada sektor-sektor kecil juga harus dilakukan, seperti kepada petani.,” tuturnya.

Namun yang terjadi sekarang menurut Sri Palupi, peran Pemda dalam penjaminan HAM dan perlidungan akses hidup petani, pedagang, buruh, dan lainnya nyaris nihil. “Saya tak melihat Pemda banyak melakukan insiatif-inisiatif. Dalam praktiknya pun, Pemda keberpihakannya juga ke pemodal besar. Misal dalam sektor sawit, karena sekarang ada moratorium, gerak investor agak terhambat. Maka mereka menggunakan modus berupa plasma. Mereka mengambil alih aset desa dengan strategi yang baru. Jadi seperti rakyat mensubsidi aset mereka ke perusahaan,” ujarnya.

Hal itu dibenarkan Adriana Elisabeth, peneliti LIPI, “Peran Pemda dalam kerangka otonomi daerah sangat besar, karena dia punya wewenang untuk mengelola aset-aset daerah. Namun sayang, wewenang itu kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan masyarakat di daerah,” keluhnya.

Lepas dari ketidaksiapan Indonesia di berbagai sektor, jika Indonesia tetap bersikeras mengambil bagian dalam hiruk pikuk MEA, maka ada banyak hal yang harus segera diselesaikan. “Terutama pemerintah mesti sadar, bahwa hak atas hidup, bekerja, dan hak-hak lainnya (sipol dan ekosob) perlu dilindungi semaksimal mungkin. Jangan sampai komitmen ‘negara akan selalu hadir’ yang tertuang dalam Nawacita Jokowi, hanya jadi lipstik saja,” pungkas Sastro.