Karpet merah buat pemodal

Sementara itu, kebijakan yang diambil pemerintah sama sekali tak membebaskan warga Indonesia dari keterkungkungan ini. Salamudding Daeng, dalam laman resmi Institute of Global Justice (IGJ) menuturkan, tercatat regulasi yang ada justru diatur sedemikian rupa, demi memuluskan upaya imperialisme lewat perdagangan bebas. Misal, Amandemen ke-4 UUD 45 tahun 2002, pemerintah justru memasukkan kata ‘efisiensi’ dalam pasal 33 dan menghapus penjelasan UUD 45. Seluruh UU sektoral sejak itu juga diubah menjadi UU yang pro kebijakan neoliberal dan ramah pasar. Sebut saja UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama pasal 3 dan pasal 36 yang menyulitkan pemenuhan hak atas pangan, dan berimbas pada tidak jelasnya tanggung jawab negara. Lantas negara juga berwenang membuka keran impor atas dasar pemenuhan pangan yang jelas-jelas merugikan petani kecil.

Selain itu, regulasi yang perlu jadi sorotan adalah RUU Perdagangan yang baru-baru ini disahkan pemerintah. Riza Damanik dalam laman resmi IGJ menilai, pengesahan RUU Perdagangan tidak akan efektif melindungi kepentingan nasional dari ancaman liberalisasi perdagangan. Hal ini karena, ketentuan yang ada di dalam RUU tersebut tetap mengacu kepada perjanjian perdagangan internasional WTO. Misalnya bisa dijumpai pada pasal 20 dan 21 General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan ketentuan tentang anti-dumping, safeguard, dan tindakan balasan subsidi yang juga diatur di dalam GATT. Termasuk pula penerapan aturan Standarisasi nasional yang tidak boleh melanggar ketentuan Technical Barriers to Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Selain itu, ketentuan WTO tentang liberalisasi jasa dan investasi pun tak berhasil dibendung dengan RUU Perdagangan karena pendominasian terhadap kepemilikan asing hingga 95% di sektor ekonomi strategis negara tidak dibatasi yang diatur dalam undang-undang penanaman modal (IGJ).

UU lainnya yang belakangan ini menjadi sorotan adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pedoman Dasar Pokok Agraria (UUPA). Niat pemerintah kita untuk mengganti UUPA menjadi UU Pertanahan dipandang akan rentan merugikan para petani. Apalagi jika dikaitkan dengan keberadaan MEA itu sendiri. Pasalnya UUPA sudah cukup komprehensif memuat ketentuan perlindungan hak atas tanah.

Rizky Mardhatillah Umar, peneliti ASEAN Centre Studies UGM menginventarisir empat pasal penting dalam UUPA. Pasal-pasal tersebut punya fungsi fundamental dalam menjaga keberlangsungan hidup rakyat dan akses mereka atas sumber daya alam, termasuk tanah. Pertama pasal 9 tentang kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Kedua, pasal 10, bahwasanya setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Ketiga, pasal 13 pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran. Keempat, pasal 15, perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan  golongan yang ekonomis lemah (www.indoprogress.com). Signifikansi inilah yang akhirnya membuat mayoritas petani menentang rencana pemerintah untuk mensubstitusi UUPA menjadi UU Pertanahan.

Tak hanya ketentuan UU saja yang menunjukkan keberpihakan pemerintah pada pemodal. Aturan-aturan lain yang bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap rakyat, juga bisa dilihat pada Peraturan Presiden (Perpres)  yang disahkan pada akhir kekuasaan SBY. Tepatnya pada 2014, Presiden SBY menelurkan Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka. Di dalamnya antara lain disebutkan, bahwa sektor pertanian dan perkebunan akan dibuka lebar untuk investor asing.

Edy Burmansyah menandaskan dalam wawancara dengan ELSAM, segala peraturan yang diproduksi pemerintah tersebut menjadi indikasi bahwa MEA memang akan diarahkan menuju poros industri. “Pada intinya, Indonesia menjadi pihak yang paling gigih meng-goal-kan MEA dan mendukungnya lewat berbagai instrumen kebijakan. Belum lama ini bahkan peraturan tentang wajib berbahasa Indonesia bagi para ekspatriat yang bekerja di Indonesia ikut dihapus, lewat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015,” ujarnya.

Ihwal penghapusan aturan tentang wajib berbahasa Indonesia itu dipandang aneh oleh Edy. “Ini akan membuat persaingan di pasar tenaga kerja semakin ketat. Padahal dalam berbagai aspek, tenaga kita memang sudah kalah bersaing sejak awal. Apalagi sebetulnya salah satu tujuan masuknya investasi asing adalah membuka lapangan kerja, tapi syarat instrumen untuk memberi proteksi pada kita justru dihapus,. Kalau sudah begini, maka kemungkinan paling besar, gelombang ekspor tenaga kerja kita (TKI/ TKW) ke negara-negara tujuan populer akan semakin deras,” tuturnya.

Celakanya kemudian, perjanjian tenaga kerja dalam kerangka MEA hanya mengatur tentang skill labour, dan tidak mengatur unskill labour. “Padahal mayoritas tenaga kerja kita itu adalah unskill labour, seperti menjadi pembantu, kuli bangunan, pekerja sawit di Malaysia. Karena tidak ada perlindungan maka potensi kekerasan di luar negeri akan semakin besar. Di dalam negeri juga kehilangan perlindungan, padahal idealnya fungsi negara memang harus selalu hadir untuk memberi perlindungan,” tambahnya.

Hal itu kian diperparah dengan tidak dibarenginya perlindungan atas hak asasi manusia, baik hak sipol maupun ekosob. “Bayangan akan pelanggaran HAM jelas-jelas sudah tampak di pelupuk mata. Tanpa MEA saja pemerintah Indonesia sudah merampas hak masyarakat, apalagi dengan adanya pasar bebas. Jelas relasi patronase antara korporasi dan kaum akar rumput akan makin timpang. Sementara negara hanya diam saja,” ucapnya.