Warga Jorong Rantau Panjang, Sumatera Barat diapit perusahaan Wilmar Group, namun tetap hidup dalam garis kemiskinan (sumber www.mongabay.co.id)

Peluit Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera dibunyikan akhir tahun 2016. Meski begitu, banyak lubang yang belum rampung ditambal Indonesia, untuk memasuki pusaran persaingan. Strategi kebijakan pun dipertanyakan.

Usai krisis 1998 yang membuat Indonesia terganjal hutang, strategi dasar pembangunan ekonomi kita hilang. Indonesia memasuki sebuah era di mana landasan ekonomi semua bertumpu pada mekanisme pasar bebas. Di tingkat global, skenario ekonomi berada di bawah bayang-bayang World Trade Organization (WTO) dan Free Trade Agreement (FTA). Sementara di tingkat regional ASEAN, kedaulatan ekonomi kita dilucuti oleh mekanisme MEA.

MEA sendiri sebetulnya hanyalah perpanjangan tangan dari agen neolib global yang berada di ASEAN.  Tonggak MEA pertama kali dipancang lewat persetujuan Common Effective Prefential Tariff-ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) pada 1992. Setelah itu, pelbagai perjanjian untuk memuluskan terbentuknya pasar bebas yang kaffah pun digagas. Edy Burmansyah, pegiat Agrarian Resource Centre (ARC) menjelaskan, pada 2003 Indonesia ikut menyetujui Bali Concord II (Declaration of ASEAN Concord II), yang melegitimasi pembentukan ASEAN Community. Empat tahun berselang, tepatnya 20 November 2007, anggota ASEAN menandatangani cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN bersama piagam ASEAN.

Sejak itulah ASEAN resmi memasuki era masyarakat ekonomi terintegrasi—mengimitasi Uni Eropa—dengan capaian tertinggi berupa pasar tunggal dan basis produksi. Sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, terdapat lima elemen inti yang mendasari MEA, yaitu: 1) pergerakan bebas arus barang; 2) pergerakan bebas jasa; 3) pergerakan bebas investasi; 4) pergerakan bebas modal dan 5) pergerakan bebas tenaga kerja terampil (Blue Print MEA).

Salah satu hal yang membedakannya dengan Uni Eropa terletak pada langgam integrasi ekonomi, di mana Indonesia berwujud common market, sedang Uni Eropa menerapkan sistem customs union. “Konsekuensi dari pemberlakuan common market adalah wilayah ASEAN harus betul-betul dibebaskan dari berbagai hambatan, baik barang maupun jasa.  Perlakuan negara pun sama, tidak ada perbedaan,” ujar pria yang juga aktif di Resistance and Alternatives to Globalization (RAG) tersebut. Berbeda dengan Uni Eropa, di sana masing-masing negara memiliki instrumen untuk memproteksi negerinya sendiri. Misal Jerman punya kebijakan non tariff barrier untuk melindungi komoditinya. “Contoh sederhana, kalau Belanda mau ekspor pisang ke Jerman, maka pisang itu harus memenuhi kualitas tertentu, harus matang, dan sebagainya. Contoh lain, barang impor berupa colokan listrik pun harus memenuhi spesifikasi tertentu yakni colokan berkaki tiga. Hal semacam itu tak dimiliki negara-negara di ASEAN,” imbuhnya.

Celaka dua belas, selain menganut sistem common market, desain industrialisasi global selalu menempatkan Indonesia pada posisi marjinal. Maksudnya, Indonesia hanya difungsikan sebagai pasar, karena labelisasi ‘negara dunia ketiga’ yang melekat padanya. Hal itu tercatat sejak pasca Perang Dingin, Indonesia diproletarisasi lantaran hanya dipandang menjadi pasar, domainnya semua komoditi asing bercokol. Sementara label negara dunia pertama tetap dipegang Amerika, sedang negara dunia kedua direbut Hongkong, Jepang, Korea, dan Singapura.

Menurut Anwar Sastro Maruf, Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), desain serupa juga terjadi dalam pengklasifikasian negara-negara di ASEAN. “Ada dua kelompok besar yakni ASEAN bagian Mekong dengan negara industri Vietnam, negara finansial Thailand, dan negara pasar meliputi Laos, Kamboja, dan sekitarnya. Kelompok kedua ASEAN bagian selatan di mana cap negara industri utama dihuni Malaysia, negara finansial Singapura, dan sisanya menjadi pasar, termasuk Indonesia,” urainya.

Padahal dengan kualitas dan kuantitas sumber daya yang melimpah ruah, Indonesia punya pilihan untuk selangkah lebih maju dibanding negara tetangga. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk sebanyak 245 juta—dari total penduduk ASEAN sejumlah 616 juta. Belum lagi usia produktif (angkatan kerja) di Indonesia yang mencapai 51,3% (ASEAN Statistical Yearbook 2013).

Sayangnya, kendati punya ‘modal’, menurut Sri Palupi, Indonesia dari dulu hingga sekarang punya latah mengimani ‘ekonomi perbudakan’. Maksudnya, Indonesia selalu mem-plot dirinya untuk senantiasa melayani kepentingan para pemodal. “Kalau prinsipnya untuk menghamba pada pemodal, mau dibolak-balik arahnya akan selalu ke sana. Kalau pun ada alokasi untuk kaum akar rumput, itu hanya aksesoris saja supaya terlihat wajah populis dalam kebijakan itu. Namun secara substansial, orang kecil tidak akan dapat tempat dalam rantai MEA,” jelas peneliti Ecosoc Rights Institute ini.

Alih-alih memanfaatkan sumber daya yang ada, lanjutnya, masyarakat kita justru “dipaksa” untuk menjadi budak, di Indonesia atau di luar negeri. “Budak itu bukan sebuah pilihan tapi keterpaksaan yang harus diambil. Dengan situasi kualitas sumber daya manusia yang mana sejumlah 76,4 juta jiwa, atau sekitar 64 persen pekerja di Indonesia adalah jebolan SMP ke bawah, saya kira mereka tidak punya pilihan. Ya itu tadi, hanya bisa pasrah melayani majikan saja,” ujarnya.