Hak Atas Kota: Upaya Melampaui Pembangunan Kota atas Nama Kapital

Oleh: Dicky Dwi Ananta

Selama tahun 2015, publik banyak menyaksikan upaya ‘bersih-bersih’ kota oleh Gubernur Jakarta. Upaya bersih-bersih itu dilakukan dengan menggusur pemukinan yang dianggap ‘liar’, ‘tak sesuai tata ruang’, dan ‘menyalahi aturan’. Menariknya, target utama ‘bersih-bersih’ kota itu, umumnya adalah penduduk miskin yang termarjinalkan oleh proses pembangunan kota di Jakarta. Data Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ) menyebutkan bahwa selama tahun 2015, setidaknya telah terjadi 113 penggusuran, dimana 95 kasus dilakukan secara paksa di seluruh wilayah Jakarta. Penggusuran itu telah menyingkirkan 8.145 KK dan 6.283 unit usaha warga dengan rata-rata telah menghuni pemukimannya selama puluhan tahun.[1] Dari seluruh penggusuran itu, 72 kasus penggusuran tidak mendapatkan tawaran solusi sama sekali, 32 kasus mendapatkan relokasi dan 5 mendapat ganti rugi. Meskipun demikian, bentuk rehabilitasi tersebut tidak selamanya layak atau sesuai dengan nilai kerugian yang benar-benar dialami oleh warga terdampak.[2] Eksposisi data tersebut menunjukan bahwa realitas kota semakin tidak ramah pada kelompok marjinal dan miskin.

Dengan semakin menguatnya proyek-proyek penggusuran, yang sebenarnya telah terjadi secara menyejarah dalam kehidupan perkotaan,[3] menjadi tantangan baru bagi generasi saat ini untuk membuka jalan pikiran alternatif bagaimana seharusnya kehidupan kota ditata dan dikelola. Sekaligus, memberikan kedaulatan warga kota untuk menentukan sendiri kehidupannya. Untuk itu, mengulas kembali pemikiran David Harvey mengenai hak atas kota menjadi penting saat ini. Upaya meretas pemikiran alternatif tersebut dilakukan dengan tujuan agar pembangunan kota dapat memiliki esensi untuk memperbaiki kualitas kehidupan warganya.

___________

1. Aldo Fellix Januardy dan Nadya Demadevina, Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015, Jakarta: LBHJ, 2016. hlm. 24-25; 38. Laporan dapat diunduh di http://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2016/02/Laporan-Penggusuran-2015_LBHJ_web.pdf?2f3e41 diakses pada 03 Maret 2016 pukul 11.52 WIB.
2. Ibid. hlm. 16
3. Fathimah Fildzah Izzati, “Pembangunan dan Perebutan Ruang Kota” diunduh dari http://indoprogress.com/2013/06/pembangunan-dan-perebutan-ruang-kota/ diakses pada 2 Maret 2014 pukul 18.30 WIB

Dicky Dwi Ananta
Alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia yang aktif sebagai Sekjen Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia (SEMAR UI)

Tanggapan

TINGGALKAN TANGGAPAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tulisan Terkait

Narasi G30S, Transformasi Budaya dan Justifikasi Pembantaian 1965

Setiap tahun pada bulan-bulan September dan Oktober isu pelanggaran HAM masa lalu, yang merupakan warisan dari rezim Orde Baru-nya Jendral Suharto, menjadi isu yang...

Menilik Perjuangan Warga Dalam Konflik Sawit dalam Visual Media

ELSAM, Bali- Pemandangan hamparan kelapa sawit dan potret masyarakat adat dari tanah Cendrawasih terpampang di lorong timur Hotel Santika, Siligita Bali pada hari  Senin...

Perempuan dan Internet: Berbagai Sisi Kerentanan

Kasus Baiq Nuril di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menunjukkan pada kita tentang kerentatan perempuan di dunia maya. Nuril adalah korban kekerasan seksual. Namun...

Terbaru