Kekuatan modal memiliki pengaruh besar dalam bangunan politik Indonesia saat ini. Dari urusan penegakan hukum, pembuatan kebijakan dan undang-undang, hingga suara dalam Pemilu, semua dapat dipengaruhi kekuatan modal melalui politik uang. Kekayaan, dalam bahasa politik memang merupakan sumber daya kekuasaan yang sangat kuat dan fleksibel, bahkan hingga ke ranah politik. Dalam situasi kekayaan amat besar dan terkonsentrasi pada sangat sedikit orang di Indonesia, politik tereduksi dari ikhtiar untuk kemaslahatan publik, menjadi hanya upaya untuk mempertahankan kekayaan sebagian kecil masyarakat yang kaya. Sebuah relasi kuasa antara politik dan bisnis yang dinamakan: Oligarki.

Pada tahun 1988, Richard Robinson memberikan pandangan yang menarik dalam membaca politik Indonesia dan relasinya dengan kekuatan modal. Dalam bukunya berjudul The rise of capital, ia menjelaskan hubungan yang erat antara politik dan bisnis dalam sistem politik Indonesia di masa Orde Baru. Merajalelanya korupsi di masa Orde Baru menjadi indikator bahwa pemerintah berjalan tidak atas kepentingan publik, melainkan atas kepentingan privat para birokrat dan pemodal.

Setelah 17 tahun kekuasaan Orde Baru berakhir, situasi politik Indonesia tidak banyak berubah meski ruang demokrasi telah dibuka. Berbagai peristiwa politik yang terjadi sepanjang tahun 2015 menunjukan terjadinya kemerosotan agenda publik dalam kebijakan pemerintah Jokowi-JK. Kasus re-negosiasi Kontrak Karya Freeport yang menunjukan kepentingan privat para pejabat teras lembaga tinggi negara dan upaya pengebirian Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu potret menguatnya kembali kuasa modal dalam menentukan laju pemerintahan.