Merumuskan dan Mengawal Konsep Kabupaten/Kota HAM

Perebutan ruang dan ketidakadilan agraria merupakan permasalahan global yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia. London pasca revolusi industri juga mengalami ketimpangan ruang sehingga dibangun kembali konsep antar-wilayah pemukiman (suburs) untuk mengurangi kesenjangan sosial atau ‘ghetoisasi’. Demikian pula Berlin, sebagai kota yang memiliki sejarah ‘bubble society’ pada masa sebelum perang dunia kedua, kelompok Sinti Roma yang kerap kali disebut Gypsi dianggap golongan masyarakat penuh kriminal pada masa NAZI berkuasa. Meskipun sudah tidak ada lagi diskriminasi politik atas ruang spasial bagi kelompok ini, namun kecenderungan alamiah untuk memilih pemukiman berdasarkan pada ikatan tradisional atau primordial dalam masyarakat multikultur kembali terjadi. Misalnya pengelompokan wilayah berdasarkan kesamaan suku, etnis, atau bahkan ‘agama’ dan ideologi menjadi marak ditemui, termasuk di Indonesia. Fenomena tersebut menjadi tantangan baru di Eropa dan negara maju mengingat isu nasionalisme kembali massif setelah maraknya pendatang (imigran/migran) di kota tersebut. Dalam fenomena inilah perlindungan hak asasi manusia menjadi diperlukan untuk tetap menjaga keseimbangan ditengah masyarakat.

Sementara penerapan kota ramah HAM atau dalam konteks perebutan hak atas kota juga sudah dilakukan oleh beberapa kota di belahan dunia lainnya. Kota Gwangju di Korea Selatan yang menjadi acuan Kota Ramah HAM, mempunyai pendekatan yang luas dalam kebijakan HAM.[6] Pendekatan ini tercantum dalam Piagam HAM Gwangju yang diadopsi Kota Gwangju pada tahun 2012. Dalam piagam yang disusun melalui proses demokratis dan melibatkan partisipasi warga kota, ini terdapat indikator tentang bagaimana pemerintah kota melaksanakan HAM. Sementara Barcelona, yang merupakan ujung tombak berbagai upaya menjadikan HAM sebagai kerangka kerja tata kelola kota, menjadikan HAM sebagai wilayah kerja Regidoria Ed Drets Civils-RDC atau Departemen Hak Sipil. Inisiatif menjadikan HAM sebagai kerangka kerja kebijakan kota dimulai pada tahun 1998 ketika Departemen Hak Sipil (RDC) menyelenggarakan European Conference of Cities dor Human Rights. Pada tahun yang sama dibentuk Kantor Non-Diskriminasi (OND) yang secara umum membela HAM warga. Secara khusus tugas lembaga ini memberi perhatian pada diskriminasi kelompok rentan berdasarkan gender, orientasi seksual, budaya minoritas, imigran, kondisi fisik, dan mental (penyadang disabilitas, ODHA, penyakit serius, kecanduan), usia khususnya anak dan kaum muda.[7]

20160102_17
Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mendapat penghargaan sebagai pembina kota peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.(Sumber Foto : http://www.djogjasumberberita.com/)

Kota Porto Alegre di Brazil juga menjadi rujukan Kota ramah HAM karena menerapkan sistem anggaran partisipatoris pada 1989. Sistem ini pertama kali diterapkan setelah Partai Buruh (Partido dos Trabalhadores) memenangkan posisi walikota. Dengan sistem ini, warga bisa berpartisipasi dalam penentuan alokasi anggota kota untuk kebutuhan mereka. Untuk melaksanakan sistem ini, Porto Alegre dibagi menjadi 16 ‘region anggaran’. Di tingkat region, terdapat Forum Anggaran Regional, sementara di bawahnya ada komunitas-komunitas ketetanggaan. Adapun di tingkat kota terdapat Dewan Anggaran Kota. Sistem ini terbilang sukses karena hasil dari sistem ini dirasakan oleh warga kota, seperti terbangunnya daycare atau tempat daur ulang sampah di komunitas mereka. Sementara di Venezuela terbangun sistem Dewan Komunal (Consejos Comunales) yang diterapkan pada 2006 melalui UU Dewan Komunal, dan diperbaharui pada 2009. Tiap Dewan Komunal mempresentasikan 150-400 keluarga dan struktur Dewan Komunal terdiri dari lima unit, yaitu pertemuan komunitas, unit eksekutif, unit anti-korupsi, unit keuangan dan kolektif koordinasi komunitas. Dewan Komunal hanyalah salah satu institusi partisipatif di Venezuela, sementara institusi partisipatif lainnya ada koperasi, anggaran partisipatoris, komite kesehatan dan lain-lain.

Pada dasarnya, dalam suatu konsep Hak warga Atas kota, pembangunan kota sudah harus linear dengan pemenuhan hak asasi manusia tanpa perlu ada program Kota HAM. Alghif menilai jika dilihat secara normatif, dasar hukum HAM di Indonesia sudah cukup jelas. Instrumen pokok pun telah banyak diratifikasi termasuk juga ada bab khusus dalam UUD 1945 hasil amandemen tentang HAM. “Nah, disini hukum dilihat sebagai alat rekayasa sosial. Jika dasar hukum yang terpecah ini belum cukup mendorong pemerintah daerah untuk melindungi HAM, rasanya instrumen yang mengatur hak atas kota ini menjadi cukup penting. Instrumen ini tidak hanya soal hak atas kota saja, melainkan soal demokrasi yang lebih luas,” ujar Alghif menerangkan pentingnya Konsep Kota HAM.

Penerapan demokrasi yang lebih luas tidak lain adalah dengan meningkatkan partisipasi publik. Mugiyanto menyebutkan setidaknya ada Tiga hal penting untuk memungkinkan hal itu terjadi adalah Keinginan politik pemerintah, partisipasi aktif masyarakat sipil dan kekuatan parlemen. Untuk itu jelas diperlukan transparansi dari pemerintah daerah masing-masing serta juga menjamin dibukanya ruang partisipasi warga. “Kebanyakan di beberapa daerah hanya bentuk partisipasi yang simbolik, bukan ruang partisipasi kebijakan yang sebenarnya,” ujar Mugi. Dengan adanya ruang tersebut, kebijakan yang dikeluarkan diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan warga.

Selain partisipasi publik dalam mengawal, salah satu upaya peningkatan demokrasi tersebut adalah dengan maksimalisasi fungsi ruang publik serta pemanfaatannya. Baik fasilitas maupun transportasi publik harus dapat dinikmati secara kolektif. Hal ini jelas dapat dilakukan dengan perubahan kebijakan pemerintah.

Menurut Ari Setyaningrum, dalam mewujudkan ‘kepemilikan bersama’ tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan perpajakan yang ketat pada pola-pola konsumsi yang didasari oleh pembedaan kelas sosial. “Misalnya kebijakan untuk mengenakan pajak progresif bagi pemilik kendaraan pribadi mewah, kondominium mewah, atau retribusi parkir yang harus berdasarkan perbedaan ruang tersebut. Salah satunya adalah pemungutan biaya atas pemakaian ‘ruang’ publik untuk kepentingan parkir mobil pribadi di jalanan yang ramai dan padat lalu lintasnya’ jelas Ari. Menurutnya proses tersebut tetap membutuhkan pengawasan dari masyarakat sehingga dapat digunakan untuk melakukan subsidi maksimalisasi ruang maupun fasilitas publik.

Mengacu pada pendapat Henri Lefebvre, tidak pernah ada kota yang sepenuhnya ideal. Namun dengan usaha memaksimalisasi praktik spasial yang meminimalisir kesenjangan sosial, segresi sosial dan kultural secara konsisten, hal ini menujukkan perbaharuan nilai kemanusiaan. Diperlukan suatu upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial termasuk akses kesetaraan hukum. Isu penghormatan nilai HAM dalam bentuk normatif sebagai sebuah regulasi harus dimaknai secara jelas dalam konteks kepemilikan kolektif, bukan sebatas individual. Integrasi antara pemerintah dan masyarakat sipil juga menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan kondisi demikian.

___________

6. Kota HAM Gwangju tidak terlepas dari sejarah panjang kota ini dalam sejarah gerakan kemerdekaan, demokrasi dan hak asasi manusia di Korea Selatan. Mulai dari gerakan petani Donghak tahun 1894, gerakan Gwangju Student Independence tahun 1929 yang merupakan gerakan pro-kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang, Revolusi 19 April 1960 hingga Gerakan Demokratisasi 18 Mei oleh pelajar dan warga Gwangju melawan kekerasan oleh pemerintah. Modalitas besar yang dimiliki Kota Gwangju dalam gerakan demokratisasi dan perjuangan pemenuhan hak politik, ekonomi, sosial dan kebebasan mendorong kota ini bergerakan maju untuk menjadi Kota HAM.
7. Sebagai kota pelopor berdirinya sebuah kantor tingkat kota di Eropa yang ditujukan untuk pemajuan non diskriminasi dan lahirnya Piagam Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi di Kota (ECHR) pada tahun 2000 menjadikan Barcelona sebagai ujung tombak Kota HAM Eropa