Di balik Titel Daerah ‘Ramah’ HAM

Problem Hak Atas Kota dalam Implementasi Kota HAM

Salah satu persoalan pemenuhan hak warga yang dapat ditemukan di hampir setiap perkotaan adalah problem penggusuran warga. Di Bandung dan Jakarta misalnya, problem penggusuran tanpa proses dan ganti rugi yang layak masih terus direproduksi meski titel kota ramah HAM telah disandang kota tersebut. Yunita, salah seorang pengacara publik di LBH Jakarta menerangkan bahwa praktik penggusuran paksa di perkotaan terjadi karena adanya kekeliruan pemahaman pemerintah tentang konsep hak atas tanah yang dimiliki warga negara dan juga proses yang sesuai HAM. “Rata-rata kasus penggusuran hanya didasarkan pada kepemilikan sertifikat saja, padahal relasi warga dengan tanahnya secara historis lebih kompleks dari itu dan tanggung jawab negara menyediakan hunian bagi warga negaranya,” ujar Yunita.

Ari Setyaningrum Pamungkas, selaku sosiolog dari Universitas Gadjah Mada menjelaskan fenomena tersebut sebagai dampak dari peralihan nilai kepemilikan tanah secara komunal menjadi hak milik perseorangan menjadi akar permasalahannya. Tanah merupakan sumber daya yang berarti bagi kebudayaan suatu masyarakat, apalagi kebudayaan yang berbasis pada bagaimana reproduksi ekonomi dan sosial didasari atas produktivitas melalui tanah. Peradaban moderen dibangun diatas keyakinan produktivitas manusia dimana reproduksi agraris merupakan akar dari kebudayaan ini. Perkembangan modernitas dan terutama melalui percepatan kehidupan moderen yang mengakibatkan berlangsungnya industrialisasi termasuk di negara-negara atau masyarakat pasca kolonial mengakibatkan terkonsentrasinya sekelompok masyarakat ke dalam reproduksi ekonomi dan sosial yang berbasis pada industri.

“Penting sekali untuk memahami aspek hak asasi manusia atas tanah baik yang didasari oleh pemahaman moderen kita mengenai ‘tanah sebagai sumber kehidupan’, maupun ‘tanah sebagai basis eksistensi budaya’; yakni dengan memahami konteks atas kepemilikan tanah berdasarkan hak asasi manusia, kepemilikan tanah yang meniadakan diskriminasi budaya, maupun tanah sebagai basis kedaulatan suatu masyarakat,” ujar perempuan yang akrab di sapa Ari.

Salah satu hak mendasar yang lahir dari konsep tanah sebagai sumber kehidupan adalah hak atas pemukiman dan lingkungan yang layak. Meskipun sudah dinormatifkan dalam berbagai dokumen dan deklarasi hukum, kenyataannya masih banyak terjadinya pelanggaran akan pemenuhan hak tersebut. Laju pembangunan yang hanya mendasarkan pada kepentingan kapital akan melahirkan ketidaksejahteraan. Menurut Ari, hal ini ditandai dengan maraknya pemukiman ekslusif yang justru membuat ruang disparitas kelas sosial semakin ‘mencolok’. Ruang kelas inilah yang kemudian rentan terhadap disintegrasi bahkan terjadinya konflik sosial.

“Arah pembangunan sekarang tidak mempraktekkan kepemilikan bersama sehingga melahirkan ketidakadilan sosial. Pola pemukiman yang terjadi sekarang tidak mendukung keberlangsungan interaksi sosial yang plural. Akibatnya, rakyat yang minim modal akan tersingkirkan dan dalam konteks pemukiman terbelah menjadi hunian ekslusif dan perkampungan kumuh. Perkampungan kumuh inillah yang selalu diidentikan dengan kriminalitas.” Jelas Ari.

Menurutnya masyarakat membangun sekat-sekat sosial dan kultural sehingga lahir prasangka yang dilembagakan secara fisik melalui praktek spasial. Padahal jika dilihat dari skema pembangunan, masyarakat dari perkampungan kumuh merupakan korban ketidakadlian ruang dari persoalan struktural pembangunan.

Untuk menjelaskan persoalan struktural pembangunan di perkotaan dapat merujuk pada studi ekonomi politik perkotaan, yang mengenal pendekatan untuk melihat perkembangan kota dari sudut pandang pertumbuhan, yang sering disebut sebagai mesin pertumbuhan atau growth machine. Menurut pendekatan yang dikenalkan oleh Logan dan Molotch, dalam bukunya Urban Fortune: The Political Economy of Place, 1987, mengungkapkan pembangunan kota selalu digerakkan oleh mesin-mesin pertumbuhan yang terbentuk dari aliansi kekuatan bisnis. Kekuatan bisnis di sini secara spesifik berupa ‘rentiers’ atau kelompok pengembang yang mendapatkan untung dari proses pembangunan atau investasi. Sedangkan kata ‘pertumbuhan’ di sini kadang tidak selalu merujuk pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dalam sebuah kota, melainkan lebih mengarah pada perkembangan properti dan fisik.

Aliansi kekuatan bisnis, yang menjadi mesin pertumbuhan ini, terdiri dari kelompok bisnis (rentiers)[3] pemerintah dan kelompok masyarakat yang diuntungkan. Pemerintah terlibat dalam aliansi mesin pertumbuhan karena mereka yang paling concern membutuhkan pertumbuhan untuk kotanya serta terkait erat dengan pendapatan daerah dan dukungan politik. Aktivitas aliansi yang menjadi struktur mesin pertumbuhan kota ini yang mengakibatkan pembangunan dan perebutan ruang di kota sering kali tidak ditentukan oleh perencanaan ruang secara matang, melainkan hasil dorongan dan pertarungan di antara mereka.

Pertumbuhan kota di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia, bisa dibaca dengan kerangka mesin pertumbuhan di atas, yang melihat perkembangan properti dan infrastruktur di kota tersebut. Hingga akhir tahun 2014, Jakarta dinobatkan menjadi salah satu kota yang memiliki pertumbuhan properti paling tinggi di dunia.[4] Berdasarkan data Bank Indonesia pada triwulan IV-2015, maka secara tahunan indeks pasokan properti komersial mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, yaitu dari 1,92% menjadi 2,49%. Kenaikan pasokan berasal dari semua segmen, kecuali segmen convention hall. Kenaikan pasokan tertinggi terjadi di segmen apartemen (23,20%), khususnya apartemen jual.[5]

Pembentukan dan pembangunan kota yang digerakkan mesin-mesin pertumbuhan ini menyebabkan adanya ancaman perampasan lahan atau lahan secara paksa dari penduduk setempat atau biasa disebut penggusuran paksa. Alghif berpendapat bahwa proses penggusuran paksa yang dilakukan pemerintah, khususnya di DKI Jakarta, dengan atas nama kepentingan umum sama halnya dengan mengkriminalisasi warga miskin korban ketidakadilan ruang.

“Warga yang tinggal di perkampungan kumuh lahir karena negara gagal memenuhi hak atas pemukiman layak bagi warga. Sehingga ada perbedaan kelas sosial yang luas. Lalu kemudian pemerintah menyatakan bahwa warga yang tinggal dibantaran sungai adalah ilegal sehingga atas nama kepentingan umum mereka menjadi layak untuk digusur secara paksa.” Tambah Alghif.

Suasana permukiman kumuh yang terdapat di salah satu sudut wilayah Jakarta Utara. (Sumber Foto :Antara/Vitalis Yogi Trisna)
Suasana permukiman kumuh yang terdapat di salah satu sudut wilayah Jakarta Utara. (Sumber Foto :Antara/Vitalis Yogi
Trisna)

Jika kembali pada konteks sejarah, sungai telah lama menjadi sumber kehidupan manusia. Sejarah menunjukkan bagaimana bantaran sungai selalu mencatat jejak kehidupan manusia. Oleh karenanya masyarakat lampau selalu menujukkan penghargaan terhadap sungai. Setiap rumah warga menghadap ke sungai sebagai bentuk penghargaan. Namun seiring perkembangan waktu, debit air yang semakin menyusut menyebabkan perpindahan arah pembangunan yang tidak lagi sejalan dengan aliran sungai. Praktis kehidupan bantaran sungai menjadi tertinggal dan berubah menjadi pemukiman kumuh. Alhasil stigma ‘tempat tinggal’ ilegal menjadi lumrah bahkan dari pemerintah untuk memindahkan masyarakat bantaran sungai.

Menanggapi fenomena tersebut, Prathiwi W Putri berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak perlu melakukan penggusuran yang identik dengan kekerasan dan justru melanggar hak asasi manusia. Yang diperlukan adalah cara inovatif dengan pendekatan sosio-kultur bagi masyarakat bantaran sungai.

“Pemerintah harus membuat terobosan jika warga bantaran kali (sungai – red) diberikan otoritas sekaligus kewajiban. Boleh tinggal di sana, tidak digusur, namun harus berupaya secara kolektif untuk menjaga lingkungan. Sayangnya selama ini tidak ada pernah ada ruang untuk menguji kontrak sosial semacam ini.” Jelas perempuan yang akrab di sapa Tiwi yang sedang melakukan studi di Belgia.

Menurutnya pendekatan yang dilakukan pemerintah adalah jalur cepat dengan bentuk penggusuran yang tidak membuka ruang percakapan dan bahkan cenderung melakukan kekerasan. Pembelajaran sosial-ekologis secara kolektif tidak pernah menjadi opsi pendekatan alternatif bagi pemerintah. Bahkan beberapa kasus menunjukkan bahwa beberapa kampung Jakarta, warganya sudah berupaya membuat kompos dan taman kota juga tetap digusur. “Pemerintah tidak ada apresiasi atas upaya kolektif warga beberapa kampung di Jakarta yang menjaga lingkungan pinggir sungai. Tidak ada perlindungan kepemilikan lahan secara kolektif untuk kepentingan publik” jelas Tiwi.

Ari Setyaningrum kembali berpendapat bahwa usaha menghapuskan ‘gheto’ atau pemukiman kumuh sebenarnya adalah dampak kebijakan politik dan ekonomi dari warisan masa lalu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tindakan pemerintah dalam memberikan alternatif tempat menghuni harus mempertimbangkan sosio-kultur masyarakat.

“Apakah alternatif hunian dari pemerintah untuk korban gusuran merupakan infrastruktur yang mendukung reproduksi sosial-ekonomi untuk keberlangsungan hidup mereka? Atau hanya sebatas ruang spasial kosong yang secara bentuk memang lebih layak tetapi mematikan interaksi sosial?” jelas Ari.

Menurut Ari, pemindahan penduduk dari Kampung Pulo ke Rusun menunjukkan skema kebijakan pemerintah yang hanya sebatas menggiring sekolompok orang untuk masuk asrama, tetapi tidak memberikan infrastruktur yang mendukung basis keberlangsungan hidup mereka sehari-hari. Padahal sebagian besar warga yang tinggal disana, mendapatkan pemasukkan dari sektor informal.

“Mereka sudah hidup puluhan tahun, bagaimana mungkin hal itu menjadi ilegal? Ingat konsep tanah adalah sumber kehidupan. Adalah hak mereka untuk tinggal di suatu wilayah karena negara gagal menciptakan. Dan pendapat melalui sektor informal dari pemukiman yang demikian sudah ada sejak masa kolonial dan menyangga kehidupan banyak kaum miskin yang jauh dari uluran subsidi negara” tegas Ari.

___________

3. Menurut Alan Harding, di antara rentiers sendiri, terdapat 3 bentuk aliansi yang sering terjadi, pertama, kelompok developer, financer atau mereka yang langsung mendapat untung dari proses pembangunan; kedua, kelompok yang mendapatkan untung secara tidak langsung, biasanya dari peningkatan penggunaan jasa dan produknya karena pembangunan, misalnya media lokal atau suplier material pembangunan; dan ketiga, kelompok-kelompok kepentingan di dalam masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari proses pertumbuhan kota. Alan Harding, Elite Theory and Growth Machine, dalam David Judge, Geryy Stoker dan Harold Wolman, Theories of Urban Politics, London: Sage Publication, 1995
4. Jakarta Jadi Kota dengan Perkembangan Investasi Properti Tertinggi
5. Bank Indonesia, Perkembangan Properti Komersial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *