Di balik Titel Daerah ‘Ramah’ HAM

Corak Implementasi dan Abstraknya Kriteria

Mugiyanto, salah satu peneliti senior dari Internasional NGO Forum on Indonesia Development (INFID) menilai metode ‘open menu’ (lihat Laporan I) dalam melaksanakan konsep kota/kabupaten HAM memberi dampak lahirnya berbagai corak kota HAM di berbagai daerah. Selain itu pula implementasi nilai HAM yang luas menjadi sangat parsial. “Betul masih ada kelemahan, metode open menu ini dilakukan sesuai dengan urgensi kebutuhan warga. Meskipun demikian pelaksanaannya menjadi sangat parsial”

Untuk menjelaskan hal tersebut Mugi mengambil contoh dua kota dan kabupaten ramah HAM yaitu Palu dan Wonosobo. Palu sangat fokus pada penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu khususnya kasus pelanggaran HAM 1965. Sedangkan Wonosobo fokus pada prioritas pemenuhan 5 hak, seperti hak anak, hak difabel, pembangunan berkelanjutan, hak lansia dan hak perempuan. Karena fokus Wonosobo ada pada pemenuhan 5 hak ini, maka sangat identik dengan pembangunan infrastruktur yang ramah HAM. “Di daerah tersebut, isu intoleransi relatif tertangani, namun jadinya parsial, di sektor lain pelanggaran HAM masih terus terjadi seperti berbagai kasus kejahatan lingkungan dan sumber daya alam,” ujar Mugi.

Masih terdapatnya problem pemenuhan hak asasi manusia di berbagai daerah bertitel ‘ramah HAM’ itu juga terjadi di hampir seluruh daerah lain. Bandung sebagai daerah yang mendeklarasikan diri sebagai Kota HAM pun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya masih terdapat permasalahan pemenuhan Hak Asasi Manusia warganya. Di daerah lain seperti, Yogyakarta misalnya, persoalan kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi menjadi persoalan yang terus direproduksi. Problem serupa juga terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur di mana berbagai kasus penggusuran tanpa ganti rugi yang layak dilakukan oleh pemerintah.

20160102_13Menanggapi persoalan fragmentasi pemenuhan HAM di daerah terebut, Mugi beranggapan bahwa hal itu terjadi karena adanya perbedaan kapastitas, sumber daya dan konstelasi politik masing-masing daerah berbeda. “Sebuah perubahan tentu butuh proses, mana yang dilakukan perbaikan (terlebih dahulu), Sulit sekali perbaikan di semua lini,” tambahnya.

Adapun terkait indikator yang terdapat di dalam Permen no. 25 tahun 2013, Mugi menilai bahwa indikator kota HAM dalam Permenkumham tersebut masih sangat buruk. Menurutnya, isi dari indikator tersebut belum merepresentasikan seluruh kaidah HAM dan juga belum mengakomodasi saran dari masyarakat sipil.

“Salah satu indikator atas terpenuhinya hak atas rasa aman di suatu daerah adalah dengan rendahnya angka demonstrasi yang dilakukan warga. Hal ini jelas indikator yang keliru karena demonstrasi adalah salah satu implementasi kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat yang diakui dalam nilai hak asasi manusia.

Oleh karena itu Mugi berpendapat bahwa mendorong Permen untuk direvisi menjadi sangat perlu. Indikator yang tidak ideal dalam merumuskan nilai HAM dapat menyebabkan daerah-daerah yang masih banyak kasus pelanggaran HAM kemudian dinobatkan sebagai kota ramah HAM.

Alghifari Aqsa, direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pun mempunyai pandangan serupa. Menurutnya, pada beberapa kota yang sudah diberi titel ramah HAM, penilaian diberikan dengan indikator yang masih sangat parsial. “Di beberapa kota kita lihat, label kota HAM sudah diberi dengan ukuran-ukuran seperti ramah difabel atau lansia, padahal di satu sisi masih ada kasus penggusuran dan perlindungan atas pelanggaran Hak atas lingkungan yang belum dipenuhi,” ujar Alghif.

Untuk itu menurutnya dibutuhkan adanya parameter yang baik untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi standar HAM. Parameter tersebut tentunya harus sesuai dengan instrumen pokok HAM seperti hak sipil politik, hak ekonomi sosial budaya hingga hak atas lingkungan. “Tentunya kita sebagai masyarakat sipil harus mendorong pemenuhan standar yang tinggi,” lanjut Alghif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *