Pada akhir tahun 2015 lalu, pemerintah pusat kembali memberikan predikat daerah peduli HAM kepada beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia. Kali ini 132 Kabupaten/Kota diberikan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota peduli HAM. Meskipun demikian, di sejumlah daerah tersebut masih ditemukan banyak pelanggaran terhadap kemanusiaan, mulai dari kebijakan yang diskriminatif, pembiaran terhadap aksi kekerasan, hingga perusakan lingkungan hidup. Lantas bagaimana nilai-nilai HAM dalam titel ‘kota/kabupaten HAM’ itu diimplementasikan ?

Pada Peringatan Hari HAM di Bandung, 10 Desember 2015 lalu, pemerintah kota Bandung meluncurkan piagam Deklarasi HAM. Piagam Deklarasi HAM, yang terdiri dari 5 (lima) bab mengenai pengaturan hak-hak warga negara tersebut, menjadi standar audit Kota Bandung sebagai Kota Ramah HAM. Peluncuran Piagam Deklarasi HAM tersebut menyusul deklarasi kota HAM yang telah dilakukan Pemkot Bandung pada peringatan Konferensi Asia Afrika April 2015. Di saat yang bersamaan, sekelompok warga Bandung yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bandung Untuk Kemanusiaan menggelar sebuah aksi di taman Cikapayang Dago mempertanyakan ihwal pendeklarasian tersebut. Dalam aksi tersebut, aliansi yang diinisiasi oleh LBH Bandung dan Walhi Jabar ini mempertanyakan kembali makna “Kota Ramah HAM” yang dideklarasikan pemerintah kota ketika masih banyak kasus pelanggaran hak warga yang terjadi di Bandung.

Dikutip dari pernyataan sikap sikap Aliansi tersebut, setidaknya beberapa kasus pelanggaran hak warga masih terus terjadi. Beberapa kasus tersebut antara lain Penggusuran warga Kampung Kolase tanpa kompensasi yang layak, masih ada larangan beribadah di 7 Gereja di Bandung hingga janji 20% Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum terealisasi yang berdampak pada ketidakmampuan penjaminan kualitas udara, air, dan tanah yang baik di kota Bandung.[1] “Kota HAM hanyalah kosmetik belaka,” sebuah seruan yang dikutip dalam pernyataan sikap tersebut.

Bandung memang bukan satu-satunya daerah yang memiliki titel kota ramah HAM. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Hukum dan HAM, memang sedang mencanangkan program kota ramah HAM di seluruh Indonesia dengan indikator yang telah dirumuskan dalam Permenkumham Nomor 25 tahun 2013. Beberapa daerah lain seperti kota Baubau, Binjai, Bitung, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Padang, Sukabumi dan Yogyakarta juga memiliki titel kota ramah HAM. Beberapa kota tersebut dianggap telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Permenkumham tersebut, seperti representasi keterwakilan perempuan dalam politik, angka kekerasan terhadap perempuan, angka demonstrasi yang tidak anarkis dan berbagai angka indikator kesejahteraan masyarakat lain seperti akses pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup.[2] Meski demikian, masyarakat sipil di berbagai daerah terus mempertanyakan ihwal implementasi nilai-nilai tersebut.

___________

1. Pernyataan Sikap Hari HAM Bandung – Dok LBH Bandung
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia