Desentralisasi dan Pemenuhan Hak Warga

0
184

Layaknya piala dunia sebagai perayaan pesta olah raga, pemilihan wakil rakyat selalu mendapat porsi besar perhatian bagi rakyat. Keterlibatan langsung penduduk dalam memilih wakilnya dinilai sebagai pesta rakyat guna terus mengimplementasi salah satu pilar demokrasi. Keistimewaan tersebut dirasakan hangat masyarakat Indonesia, terlebih sejak tahun 2005, warga dapat memilih langsung eksekutif tingkat lokal. Tidak hanya latar belakang partai pengusung atau agenda politik yang dibawa para kandidat, latar belakang kehidupan, keyakinan, serta rupa kandidat juga turut menjadi dasar penilaian warga. Penilaian individual para kandidat yang dilakukan masyarakat awam kerap kali tidak menangkap fenomena besar dibalik sistem politik desentralisasi: masih lahirnya politik oligarki dan tantangan pemenuhan hak asasi manusia.

Kerangka politik desentralisasi sebenarnya merupakan ‘lahan’ strategis untuk mengembangkan norma HAM karena daya jangkau lebih dekat kepada rakyat. Termasuk dalam pengelolaan aset ekonomi dan sumber daya serta kewenangan luas untuk mengembangkan inovasi kebijakan yang berperspektif HAM. Meksipun demikian tugas utama pemerintahan tersebut kerap kali tersandera oleh kepentingan pemilik modal. Hal ini tidak lain disebabkan kawin silang antara para pemilik modal dengan politisi guna membiayai ongkos politik yang mahal. Alhasil pemenuhan hak warga tidak menjadi prioritas pasca para kandidat wakil rakyat tersebut terpilih.

Selain problematika desentralisasi dan menguatnya jaringan oligarki, pemenuhan hak asasi warga sebagai agenda politik belum populer di Indonesia. Implementasi nilai universal tersebut dianggap cukup tertuang dalam norma hukum setingkat ratifikasi atau bahkan peraturan perundang-undangan, meski dalam praktiknya belum sepenuhnya terlaksana. Padahal mandat negara dalam konteks pemerintahan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia turun langsung dari konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pemenuhan hak asasi manusia sejatinya merupakan kewajiban konstitusi.

Memang banyak langkah atau upaya dari pemerintah untuk terus memenuhi dan melindungi HAM, salah satunya program Kota HAM yang dicanangkan Kementerian Hukum dan HAM. Terlepas dari kritik dan evaluasi yang menyempurnakan program demi kemajuan HAM, membangun wacana hak asas manusia sebagai gerakan publik juga belum terlambat dilakukan. Hal ini tidak semata-mata mengimplementasikan dengan baik nilai konstitusi tetapi juga mendorong pembangunan abitus para birokrat guna memandang pemenuhan hak rakyat sebagai agenda politik utama.