Pembaca yang budiman,

Dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak warga, sistem politik desentralisasi sebenarnya menjadi strategis untuk mengembangkan norma HAM. Hal ini disebabkan karena daya jangkaunya lebih dekat dan tepat sasaran kepada rakyat. Termasuk kewenangan yang lebih leluasa bagi pemerintah daerah yang mampu mengelola ase ekonomi dan sumber daya serta penyusunan anggaran yang inovatif guna menciptakan program yang berpresktif HAM. Namun demikian, dalam mewujudkan usaha tersebut pemerintah jelas harus didukung dengan kontribusi masyarakat sipil yang terus mengontrol. Jika tidak, pemenuhan hak warga akan selalu menjadi agenda terbelakang yang tak menjadi prioritas bagi para wakil rakyat terpilih.

ASASI kali ini akan membahas mengenai konsep Desentralisasi sebagai Wadah Pemenuhan HAM, secara konstitual dari konsep tersebut, termasuk hambatan dan tantangan didalamnya. Selain memajukan laporan jurnalistik, bulletin ini juga dilengkapi artikel opini dari Endi Jaweng. Simak pula tulisan resensi film Leviathan dari Mirza Fahmi.

Selamat membaca.
Redaksi ASASI