Satu generasi lebih kami diberangus dan dipinggirkan. Sekarang tibalah waktunya kami tampil ke  depan dan berbicara. Kami akan terus bicara dan bicara, menulis dan menulis, bersaksi dan bersaksi tentang masa lalu yang penuh kejahatan dan ketidakadilan. Tidak untuk membangkitkan amuk dan balas dendam. Justru sebaliknya: untuk mendudukkan masalah pada tempat dan proporsinya. Barangsiapa bersalah, dihukum. Barangsiapa benar, diganjar, dengan pemulihan atas hak-hak asasinya sebagai manusia sesama. Hanya dengan demikian tragedi berdarah masa lalu tidak akan terulang kembali. Demokrasi hanya bisa dihidupkan di atas fondasi ke-Kita-an. Keadilan hanya bisa ditegakkan di atas fondasi Kebenaran. KKe-Kita-an dan Kebenaran hanya bisa dibangun apabila tabir kegelapan masa lalu disingkap dan disingkirkan selama-lamanya. Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba) Cabang Solo, dalam Hersri Setiawan, Kidung untuk Korban, Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks-Tapol Sala (Sala: Pakorba-Sala, Oktober, 2006 hal. xix).

Kebanyakan korban Peristiwa 1965 adalah pejuang kemerdekaan. Oleh karena itu, yang umumnya paling menyadari bagaimana rezim Orde Baru telah mengingkari kesepakatan awal pendirian negara-bangsa Indonesia. Mereka tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sejak jatuhnya Soeharto, sebagian dari mereka mengorganisir diri dalam sejumlah organisasi berskala nasional, di antaranya Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba), Lembaga Penelitian Korban Pembantaian (LPKP), Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Orde Baru (LPRKrob), Yayasan Penelitian Korban Pelanggaran HAM (YPKP). Sebagian lain mengorganisir diri dalam paguyuban lokal.

Kebanyakan korban 1965 saat ini hidup dalam kemiskinan. Mereka saling membantu untuk bertahan hidup, saling memberi dukungan moril, dan karena kesadaran bahwa mereka telah berusia mempersiapkan kebutuhan. Hidup mereka sangat prihatin. Sejumlah besar korban lainnya hidup dalam situasi yang tertekan, yang tidak jauh berbeda dengan situasi ketika Orde Baru masih berkuasa dan tidak terorganisir.

Prioritas advokasi organisasi-organisasi korban 1965 adalah menuntut tanggung jawab negara untuk mengungkap dan mengakui peristiwa tersebut. Mereka menuntut negara untuk merehabilitasi nama baik. Para korban 1965 berasal dari generasi yang terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pekerjaan membangun negara-bangsa pasca-revolusi. Mereka meyakini sepenuhnya gagasan revolusi kemerdekaan.

Propaganda hitam (black propaganda) Angkatan Darat – kemudian Rezim Orde Baru – telah memutar balik peran mereka dalam catatan sejarah. Dari pahlawan, oleh militer Orde Baru, mereka diposisikan sebagai pengkhianat bangsa. Itu sebabnya, bagi militer Orde Baru, tidak dibutuhkan pemeriksaan lagi terhadap mereka untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya.

Korban tidak lagi diperlakukan sebagai warga negara sepenuhnya. Hubungan sosial dan kekerabatan mereka menjadi rusak. Hak politik dikebiri. Demikian juga kesewenang-wenangan rezim Orde Baru yang memenjarakan mereka tanpa proses peradilan. Para korban 1965 ini dibuat pula mati secara perdata oleh pemerintahan otoritarian Soeharto. Berangkat dari pengalaman pahit para korban kejahatan politik 1965 tersebut, pengungkapan kebenaran dan pengakuan negara, serta rehabilitasi nama baik mereka, menjadi agenda penting demi pemulihan hubungan-hubungan sosial. Mereka menuntut pula adanya revisi kurikulum pendidikan sejarah di sekolah yang dibikin berdasar kehendak penguasa. Para korban yang makin uzur ini menolak sejarah versi penguasa.

Awal 1999 paska reformasi, ELSAM dan ISSI mendekati perempuan korban sebagai pribadi-pribadi dan mencari tahu apa yang ingin mereka sampaikan. Sebelum melaksanakan niat ini banyak pihak yang memperingatkan agar berhati-hati karena kebanyakan perempuan korban menderita trauma sangat dalam dan mungkin tidak bersedia berbicara dengan orang asing. Ternyata kekhawatiran ini tidak sepenuhnya tepat. Satu tanggapan terhadap salam perkenalan yang tidak bisa terlupakan berupa pertanyaan dari Ibu (alm) Kartinah Kurdi. Ibu korban peristiwa politik 1965 ini menolak propaganda yang disebarluaskan Pemerintah Orde Baru tentang perempuan-perempuan yang menari-nari sambil memutilasi para perwira di Lubang Buaya.

Mantan anggota DPR yang mewakili Gerwani itu mengatakan, “Kamu percaya bahwa seorang perempuan seperti saya akan menari telanjang dan menyilet-nyilet penis jenderal?” Dia pun mulai berkisah tentang pengalamannya yang kemudian ditanggapi hampir tak putus-putus dan saling menyambung dari ibu-ibu korban lainnya.

Di antara alunan cerita nostalgia dan luka-luka memilukan kami berulangkali mendengar ujaran-ujaran reflektif, “Sekarang kalian tahu bahwa kami bukanlah segerombolan pelacur. Kami percayakan cerita kami kepada kalian, generasi muda, agar kebenaran pada akhirnya terungkap.”

Mereka pun melanjutkan kisah tentang Peristiwa 1965. Tak satu pun ibu-ibu ini tahu tentang Peristiwa Lubang Buaya, peristiwa kelam yang tiba-tiba membuat hidup mereka berubah total. Dari berstatus guru, aktivis, pimpinan organisasi legal, ibu rumah tangga, tiba-tiba dituduh sebagai penjahat yang amoral. Dari perempuanperempuan yang biasa bekerja merawat masyarakatseketika menjadi penyakit dalam masyarakat. Merekayang ditahan, dipindah dari satu penjara ke penjara lain.  Sebagian di antaranya kemudian ditampung sementara di LP Bulu untuk kemudian dikirimkan ke kamp konsentrasi Mereka pun melanjutkan kisah tentang Peristiwa 1965. Tak satu pun ibu-ibu ini tahu tentang Peristiwa Lubang Buaya, peristiwa kelam yang tiba-tiba membuat hidup mereka berubah total. Dari berstatus guru, aktivis, pimpinan organisasi legal, ibu rumah tangga, tiba-tiba dituduh sebagai penjahat yang amoral. Dari perempuan-perempuan yang biasa bekerja merawat masyarakat seketika menjadi penyakit dalam masyarakat. Mereka yang ditahan, dipindah dari satu penjara ke penjara lain. Sebagian di antaranya kemudian ditampung sementara di LP Bulu untuk kemudian dikirimkan ke kamp konsentrasi.

Selain peristiwa kekerasan yang bersifat fisik, ada juga kekerasan lain yang tak kalah penting, yaitu penghancuran ide-ide progresif perempuan. Para ibu korban peristiwa 1965 tersebut terlibat dalam aktivitas politik. Mereka berpandangan jika perempuan tidak maukeluar rumah, maka mereka tidak akan maju alias ketinggalan zaman. Namun sekarang amat kontras.  Perempuan-perempuan saat ini hanya mengikuti organisasi-organisasi yang konservatif, yang jauh dari gagasan merawat masyarakat, tersubordinasi dengan laki-laki. Ada proses individualisasi dan domestifikasi yang dialami kaum perempuan masa kini.

Ketika demokratisasi berhasil melengserkan rezim otoriter Orde Baru, para ibu korban tragedi 1965 ini tak tinggal diam. Mereka menuntut kepada negara untuk memberikan penjelasan resmi mengapa mereka bisamenjadi korban kejahatan politik; menuntut pemulihan nama baik lewat pengakuan kebenaran atau klarifikasi sejarah; menjadikan sejarah mereka sebagai bagian darisejarah generasi muda, untuk melanjutkan sejarah; terakhir mereka menuntut rekonstruksi hubunganperempuan dengan keluarga, masyarakat, maupunjaminan dari negara.

Tuntutan korban ini selanjutnya dibawa kepada KOMNAS Perempuan, Komisi III DPR RI dan Komnas HAM. Dari ketiga lembaga negara, hanya KomnasPerempuan yang menanggapi dengan membuat Gugus Kerja yang menghasilkan sebuah laporan kekerasan negara berbasis jender: Mendengar Suara Perempuan Korban 65. Laporan ini juga sudah disampaikan kepada Presiden SBY. Jawaban SBY pada waktu itu adalah kami akan memperhatikan korban, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Apa yang dimaksud SBY mengenai ”jangan menimbulkan kegaduhan” pun tidak jelas. Lagi-lagi SBY ingkar janji, sampai saat ini korban tidak diperhatikan.

Karena tidak mempunyai mandat projustisia, Komnas Perempuan mendesak Komnas HAM untuk membuat penyelidikan. Namun sayang Komnas HAM sampai sekarang belum mampu menyelesaikan laporan tersebut, bahkan beberapa waktu yang lalu korban dan para aktivis HAM menyampaikan pandangan kepada Komnas HAM untuk menyegerakan penyelesaian penyelidikan. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, yang hingga sekarang belum tuntas dan terus-menerus menjadi tuntutan untuk diselesaikan. Berdasarkan pandangan berbagai kalangan, terdapat sejumlah hambatan-hambatan baik dari pegalaman selama ini maupun potensi yang akan timbul dalam upaya untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Berbagai faktor yang menjadikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu diantaranya adalah: pertama, ketiadaan kemauan politik pemerintah, dimana Pemerintah tidak serius dalam melakukan penyelesaian pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, tidak adanya kebijakan konkrit dan ketidaksiapan elemen (pemerintah dan pelaku politik) menjadi hambatan utama pelaksanaan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Semua yang memerintah sekarang punya masalah dan kepentingan, sehingga penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan proses rekonsiliasi sulit dilaksanakan.

Kedua, terdapat kompleksitas dalam mencari kebenaran, yang ditunjukkan dengan adanya penolakanuntuk mengakui perbuatan. Selama ini tidak ada pengakuan yang jujur dari pihak-pihak yang terlibatsebagai pelaku pelanggaran HAM sehingga sulit mencarikebenaran. Ada faktor egoisme kedua belah pihakdengan mengatasnamakan kebenaran relatif. Hal ini juga masih adanya dugaan resistensi pihak-pihak tertentu misalnya militer, untuk menyelesaikanpelanggaran HAM masa lalu hingga saat ini. Selama rezim orde baru berkuasa, militer/tentara merupakansalah satu penopang kekuasaan dan menjadi alat OrdeBaru dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai penopang utama, penyelesaian pelanggaran HAM masalalu, misalnya dengan melakukan pengungkapan kebenaran akan berkonsekuensi bagi militer sebagai pihak yang juga akan dimintai pertanggung jawaban.

Ketiga, dukungan publik yang semakin redup. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, misalnya dengan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi masih belum mendapatkan dukungan publik yangmemadai dari publik. Masyarakat luas belum memahami kepentingan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Meski dahulu ada upaya untuk menyadarkan pentingnyapenyelesaian pelanggaran HAM masa lalu misalnya melalui pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi (dengan adanya UU KKR), namun belum dilakukan secara meluas sehingga belum mendapatkan dukungan publik yang penuh. Saat ini juga belum banyak tokohyang mampu dan mau mendorong secara serius penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, misalnya dengan adanya pengungkapan kebenaran danrekonsiliasi. Dahulu memang ada figur seperti Gus Dur, yang memulai melakukan upaya untuk proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, namunsekarang tidak ada lagi. Ketiadaan tokoh ini menghambat dukungan dalam dua level, pertama adalah penggalangan dukungan publik ke bawah dan yang kedua adalah memberikan daya tekan kepada pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAMmasa lalu.

Keempat, konsep pertanggungjawaban misalnya melalui KKR belum dipahami semua pihak. Bahwa meski pada periode tahun 1998-2004, Konsep tentang penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi telah ada, bahkan dengan adanya UU KKR, namun konsep tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diyakini oleh berbagai pihak sebagai upaya yang terbaik dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Berbagai penolakan dari pemerintah, militer dan juga minimnya dukungan tokoh dan publik menunjukkan bahwa ada konsep penyelesaian masa lalu ini yang kurang dipahami atau bahkan dicurigai. Di tengah hambatan-hambatan tersebut , perjuangan korban tidak akan pernah berhenti. Suara para korban akan terus bergema untuk menuntut pertanggungjawaban negara dengan adanya pengungkapan kebenaran, keadilan dan pemulihan. Korban akan terus bergerak dan berjuang untuk menegakkan keadilan!.

__________________________________________________________

Penulis: Rini Pratsnawati – Staf ELSAM

Editor: Tim Redaksi Asasi ELSAM