Sampai dengan akhir tahun 2017, dapat dikatakan belum terdapat progres berarti dalam upaya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Tiga tahun pemerintahan Jokowi‐Jusuf Kalla, justru muncul sejumlah paradoks dalam upaya penyelesaian, seperti halnya munculnya wacana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), sebagai ruang untuk menyelesaikan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di masa lalu. Pardoks lain misalnya nampak dalam pernyataan Menkopolhukam Wiranto bersama Ketua Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), yang pada awal tahun 2017 menyatakan akan menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Trisaksi dan Semanggi I & II, dengan cara rekonsiliasi. Keputusan ini menurut mereka merujuk pada arah politik Pemerintah Indonesia yang memang menghendaki model penyelesaian melalui jalur non‐yudisial. Selain tergesa‐gesa, keputusan ini memperlihatkan bahwa Pemerintah telah abai pada prinsip‐prinsip yang adil dan komprehensif tentang pencegahan impunitas pada kasus‐kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Padahal, Presiden Joko Widodo telah berulang kali berjanji di hadapan publik, bahwa kasus‐kasus pelanggaran HAM yang berat (termasuk kasus Trisaksi dan kasus Semanggi I & II) akan diselesaikan secara adil dan bermartabat.

Perkembangan situasi tersebut tentu bertentangan dengan komitmen awal pemerintahan ini, yang berjanji akan menyelesaikan kasus‐kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu secara berkeadilan. Bahkan komitmen ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana dituangkan dalam dokumen Nawacita, dan selanjutnya dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015‐2019. Dalam dokumen RPJMN disebutkan, Presiden akan membentuk suatu komite bersifat adhoc di bawah presiden, untuk memfasilitasi proses pengungkapan kebenaran, yang dapat menjadi dasar bagi langkah‐langkah lanjutan dalam memenuhi hak‐hak korban. Pembentukan Komite ini diharapkan dapat memastikan adanya penuntasan kasus‐kasus masa lalu, yang selama ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia. Namun rencana tersebut sampai dengan saat ini belum menunjukkan progress yang memadai, untuk dapat dikatakan telah ada langkah persiapan pembentukan.

Bahkan dalam tiga bulan terakhir tahun 2017, menjadi periode yang penuh tekanan bagi agendaagenda penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk dalam konteks mendorong pemulihan bagi korban kekerasan masa lalu. Proses penyelesaian kasus‐kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sesungguhnya menjadi agenda resmi negara, kembali dipertanyakan ihwal relevansi dan kepentingannya oleh publik dan sejumlah pejabat publik tanah air. Tekanan yang begitu besar dari kelompok penentang agenda penuntasan, seperti yang termanifestasikan dalam serangan terhadap kantor YLBHI pada medio September 2017, menjadikan kian sempitnya ruang kelompok sipil, termasuk organisasi korban untuk secara terbuka membicarakan kelanjutan upaya pengungkapan kebenaran, maupun agenda‐agenda pemulihan bagi para korbannya. Pun ketika mendiskusikan sebuah kerangka pendekatan baru yang menekankan pada dimensi hak ekonomi, sosial, dan budaya, tekanan tetap saja mengemuka. Situasi politik yang terus memanas menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung yang diselenggarakan secara serentak di 171 daerah pada 2018, dan jelang Pemilu 2019, menjadi latar belakang bagi kian besarnya tekanan terhadap agenda penyelesaian.

Namun demikian, di tengah kebuntuan dan tekanan bagi agenda‐agenda penyelesaian pelanggaranhak asasi manusia masa lalu di tingkat nasional, justru di beberapa daerah muncul sejumlah peluang bagi agenda ini. Seiring dengan bergulirnya inisiatif pemberian penghargaan kabupaten/kota Peduli HAM yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, beberapa daerah mulai menunjukkan komitmennya terhadap agenda‐agenda penegakan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya pemulihan bagi korban kekerasan masa lalu. Kota Palu misalnya, setelah sebelumnya mengeluarkan kebijakan yang memberikan pengakuan bagi keberadaan korban kekerasan masa lalu, sekaligus verifikasi atas data‐data korban tersebut, saat ini tengah menyiapkan kebijakan perlakuan khusus guna memenuhi hak atas pememulihan para korban. Sementara Kabupaten Sikka, tengah dalam proses penyusunan Rencana Aksi HAM Daerah, yang harapannya bisa menjadi panduan dalam upaya pengakuan dan pemulihan bagi para korban kekerasan masa lalu, maupun korban diskriminasi sistemik lainnya. Selain itu, di Kabupaten Sikka, komunitas gereja juga mulai aktif memberikan pendidikan‐pendidikan rekonsiliatif kepada jemaatnya dan bersama‐sama ikut berpartisipasi dalam usaha‐usaha rekonsiliasi di tingkat lokal. Pun demikian di Jakarta, setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung pendirian Monumen Peristiwa Mei 1998 di TPU Pondok Rangon, dalam tahun 2017 Pemda DKI juga menjanjikan sejumlah layanan bagi para korban Mei 1998, seperti pembebasan biaya makam para korban, yang dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pengakuan (unacknowledgement) pemerintah terhadap korban. Selain itu, khusus di Aceh, mulai bekerjanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, juga menjadi penanda penting adanya gerak maju penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, khususnya yang melibatkan unsur pemerintahan daerah. Langkah‐langkah pemerintah daerah tersebut seperti melengkapi upaya‐upaya terbatas yang sudah dilakukan oleh LPSK dan Komnas HAM untuk memberikan layanan medis dan psikologis bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu. Sampai dengan saat ini, setidaknya sudah 1623 korban Pelanggaran HAM yang Berat yang menerima layanan Medis; 89 korban yang menerima layanan psikologis; dan 3 korban yang menerima layanan bantuan Rehabilitasi spiko sosial.

Kemandegan agenda penyelesaian di tingkat nasional, serta terbukanya sejumlah inisiatif di tingkat lokal, kian memberikan basis legitimatif bagi penggunaan pendekatan hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi upaya pemulihan para korban kekerasan masa lalu, maupun korban diskriminasi sistemik lainnya. Hal ini sesuai dengan otoritas dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah—kecuali di Aceh, yang lebih banyak bersinggungan dan bertanggung jawab pada pemenuhan hak‐hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana diatur oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu kontestasi Pilkada langsung di beberapa daerah, sejatinya juga bisa menjadi peluang bagi upaya untuk membangun hubungan kemitraan dengan pemimpin politik lokal setempat, guna mendorong kebijakan perlakuan khusus, sebagai pijakan untuk memberikan pengakuan dan pemulihan bagi korban kekerasan masa lalu. Semakin besarnya partisipasi daerah dalam agenda‐agenda pemulihan korban kekerasan masa lalu, serta proses rekonsiliasi yang terus berkembang di tingkat akar rumput harapannya akan menjadi sandaran yang kuat bagi terbangunnya restorasi sosial masyarakat, yang sekaligus menjadi pendorong utama bagi inklusi sosial masyarakat, dengan saling keberterimaan satu sama lain.


 

 

 

 

Penulis: Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset)