Oleh: Dicky Dwi Ananta

Beberapa hari lalu, perhatian publik kita banyak tertuju pada proses penggusuran warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Pro dan kontra muncul mengiringinya. Ada yang mendukung penolakan warga atas penggusuran paksa yang dilakukan Ahok, Gubernur Jakarta, namun banyak juga yang nyiyir atas kelakuan warga itu. Terlepas dari hal tersebut, opini yang berseliweran mengenai penggusuran itu, membuat kita tahu bahwa persoalan kota adalah politik sehari-hari bagi warganya. Politik yang sangat bersentuhan dengan kehidupan warga secara langsung, karena bagaimanapun kota adalah sebuah ruang bersama, seperti yang ditulis oleh Riski Amalia, terutama berhubungan dengan ruang gerak dan ruang tinggal.[1]

Walaupun sebagai ruang bersama, ternyata realitas kota saat ini tidak menjadi urusan kolektif yang (ditujukan) menguntungkan semua. Proses penggusuran dan penyingkiran masyarakat kota berjalan seiring dengan pertumbuhan kota itu sendiri. Data Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ) menyebutkan, selama Januari hingga Agustus 2015, setidaknya telah terjadi 30 penggusuran paksa di seluruh Jakarta. Penggusuran itu telah menyingkirkan 3433 KK dan 433 unit usaha warga dengan rata-rata telah menghuni pemukimannya selama puluhan tahun.[2] Dari seluruh penggusuran itu, setengahnya tidak mendapatkan tawaran solusi sama sekali (15 kasus), 10 kasus mendapatkan relokasi dan 5 mendapat ganti rugi. Meskipun demikian, bentuk rehabilitasi tersebut tidak selamanya layak atau sesuai dengan nilai kerugian yang benar-benar dialami oleh warga terdampak.[3] Eksposisi data tersebut menunjukkan bahwa realitas kota semakin tidak ramah pada kelompok marjinal dan miskin.

Kenyataan sosial di atas, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua untuk mulai memeriksa relasi kuasa di perkotaan yang memungkinkan adanya proses penyingkiran tersebut. Penjelasan ini penting untuk menunjukkan bahwa penggusuran bukanlah takdir dan kesalahan orang miskin, juga disebabkan oleh buruknya akhlak penguasa saja. Selain itu, juga untuk menghindari penghakiman atas dasar SARA pada penguasa, misalnya Ahok yang Tionghoa. Secara lebih eksplisit, penggusuran atau penyingkiran kaum marjinal adalah masalah ekonomi politik yang bertopang pada pertarungan antar kekuatan sosial yang historik dan spesifik untuk mendapatkan sumber daya material yang riil dalam suatu teritori tertentu. Oleh karenanya, hasil dari pertarungan antar kekuatan sosial itu juga bukanlah takdir, melainkan bergantung pada praktik sosial yang berhubungan dengan pertarungan atau perjuangan tertentu.

___________

1. Rizki Amalia Affiat, “Ketika Publik Hanya Numpang Lewat: Penggusuran Kampung Pulo, Nasib Komuter dan Partikulerisme Militan yang Senyap”, diunduh dari http://islambergerak.com/2015/08/ketika-publik-hanya-numpang-lewat-penggusuran-kampung-pulo-nasib-komuter-dan-partikularisme-militan-yang-senyap/ diakses pada 02 September 2015 pukul 19.30 WIB.
2. Aldo Fellix Januardy, Kami yang Terusir: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari-Agustus 2015, Jakarta: LBHJ, hlm. 9-10;17. Laporan dapat diunduh di http://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2015/08/Laporan-Penggusuran-Paksa-Jakarta.pdf
3. Ibid. hlm. 16