ELSAM menilai perumusan pasal pencemaran nama baik dan/atau penghinaan serta ujaran kebencian dalam UU ITE telah menjadi faktor pemicu naiknya ancaman pelanggaran kebebasan berekspresi di Indonesia. Rumusan pasal karet tersebut cenderung represif sehingga menjadi bumerang yang membungkam ekspresi sah masyarakat.12 Dalam laporan ini ELSAM mengklasifikasikan bentuk pelanggaran ekspresi daring yakni penggunaan pasal karet UU ITE, penyebaran berita bohong dan hoax, serta tindakan pemblokiran atau penutupan akses terhadap ekspresi yang sah.

Di tahun 2017, ELSAM menemukan setidaknya 87 kasus pelaporan dengan menggunakan UU ITE yang terindikasi melanggar kebebasan ekspresi. Dengan rincian yakni: 62 kasus pencemaran nama baik dan/atau penghinaan; 12 kasus ujaran kebencian; 10 kasus pasal berlapis pencemaran nama baik dan ujaran kebencian; serta 2 kasus pasal berlapis ujaran kebencian dan penodaan agama.

ELSAM mencatat setidaknya terdapat 15 provinsi yang terdapat kasus penggunaan pasal karet UU ITE, yakni DKI Jakarta berjumlah 37 kasus; Jawa Timur berjumlah 10 kasus; Jawa Barat berjumlah 9 kasus; Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara berjumlah 7 kasus; Provinsi Sumatera Utara berjumlah 5 kasus; Provinsi Banten berjumlah 4 kasus; Provinsi Sumatera Barat dan Riau masing‐masing 3 kasus; Provinsi Kalimantan Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta masing‐masing 2 kasus; dan masing‐masing 1 kasus ditemukan di Provinsi Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggaran dan Sulawesi Tengah.

Tindakan pemblokiran dan penapisan konten internet potensi pelanggaran hak terjadi ketika mekanisme pemblokiran dilakukan tidak sesuai dengan prinsip pembatasan hak. Saat ini dasar hukum tindakan pemblokiran di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi yaitu Undang‐Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pornografi, dan UU Hak Cipta dengan mekanisme yang berbeda‐beda. Di Indonesia, pemblokiran suatu konten internet dilakukan dengan alasan melanggar hukum atau norma masyarakat. Berdasarkan dari data Trust Positif, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tahun 2017 pemblokiran konten dengan alasan pornografi berjumlah 773.517 situs; alasan radikalisme berjumlah 199 situs; dan alasan SARA berjumlah 163 situs; pornografi anak berjumlah 3 situs; alasan penipuan berjumlah 1691 situs; perjudian berjumlah 4655 situs; alasan keamanan berjumlah 10 situs; pelanggaran terhadap hak cipta berjumlah 348 situs.

Dari ketentuan dan angka tersebut, ELSAM menemukan 43 situs di mana jumlah ini termasuk situs yang sudah dan belum dinormalisasi,  di mana pemblokirannya mengancam pelanggaran hak kebebasan ekspresi sepanjang tahun 2017. Adapun situs terblokir seperti situs media sharing Vimeo dan forum diskusi Reddit karena dianggap turut menyebarkan pornografi dan ujaran kebencian. Selain itu, sejumlah konten yang dinilai terkait informasi dan komunitas LGBTI juga diblokir dengan alasan menyebarkan pornografi. Seperti beberapa aplikasi kencan daring seperti online‐dating.org; worldsingles.com; date.com; datingdirect.com; matel.com; adultfriendfinder.com yang diblokir tanpa alasan yang cukup jelas. Alasan pornografi juga digunakan untuk memblokir situs yang berisikan edukasi seks dan pencegahan perseberan HIV/AIDS seperti breastenlargementmagazine.com, altpenis.com, dan implantinfo.com.

Pada pertengahan Juli 2017, pemerintah Indonesia mengumumkan memblokir akses menuju aplikasi layanan pesan Telegram. Kompas Tekno mengemukakan alasannya karena Telegram digunakan oleh kelompok terorisme untuk menyebarkan paham radikalisme. Data dari Kominfo menyebutkan ada 55 channel yang diidentifikasi mengandung konten radikalisme/terorisme di Telegram, salah satunya panduan menyiapkan aksi kekerasan dan terorisme. Kronologi lengkap mengenai pemblokiran Telegram dapat dilihat pada Detik News. Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah memanggil LINE untuk meminta menghapus aplikasi stiker yang dianggap menyebarkan hubungan sesama jenis. Kejadian ini berulang pada aplikasi WhatsApp karena terdapat fitur Gif yang memuat konten pornografi. Pemblokiran terhadap tiga aplikasi kirim pesan populer ini menuai banyak kritik mengingat ketiga aplikasi ini telah menjadi kebutuhan primer masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi.

Dalam semua kasus yang melibatkan perusahaan penyedia aplikasi ‘raksasa’ tersebut, pemerintah Indonesia telah menormalisasi (untuk telegram) dan menangguhkan rencana pemblokiran (untuk LINE dan Whatsapp). Proses tersebut dilakukan karena adanya dialog antara pemerintah dengan perwakilan perusahaan, yang salah satu permintaannya adalah kewajiban membuka kantor di Indonesia.

Selain itu, ditemukan pula pemblokiran terhadap situs yang memuat informasi dan pengetahuan terkait hak asasi manusia. Seperti media independen dari Amerika freespeech.org yang berisikan artikel progresif terkait perubahan sosial. Selain itu, pemblokiran juga terjadi pada situs freespeechcoalition.com dan guerrillagirls.com yang merupakan situs kampanye mengenai kesetaraan gender dan mempromosikan gerakan anti diskriminasi atas ras tertentu.

Pemerintah Indonesia juga melakukan pemblokiran dan pembatasan akses berita jurnalistik yang berkaitan dengan Papua. Meskipun pada Mei 2015, Presiden Jokowi secara resmi mencabut larangan jurnalis asing meliput di Papua, sejumlah situs yang memberitakan pelanggaran hak asasi manusia di Papua diblokir dan tergolong konten negatif berdasarkan regulasi di Indonesia. Berdasarkan basis data (database) dari Kominfo, ELSAM mencatat terdapat 7 situs dari Papua yang berisikan gerakan pro demokrasi dan pelanggaran HAM yang masih diblokir tanpa ada peringatan terlebih dahulu.

Persoalan hoax dan berita bohong telah menjadi tantangan kebebasan ekspresi di tingkat global termasuk Indonesia. Fenomena ini meningkat seiring perkembangan internet dan penggunaan platform sosial media sebagai media sectarian, yang menyebarkan ujaran kebencian dan ekstremisme berbasis kekerasan. Berpaku pada prinsip pembatasan hak, hoax dan berita bohong merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dampaknya, pertumbuhan hoax mengancam kebebasan sipil, ekspresi, dan hak atas informasi. Tidak jarang pula berita bohong ini menggiring adanya tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang mengintrusi ruang privat warga yang dalam laporan ini akan dibahas secara khusus. ELSAM mencatat terdapat 39 situs produsen berita bohong dan hoax sepanjang tahun 2014‐2017. Dari jumlah tersebut 8 diantaranya sudah diblokir, sedangkan sisanya masih dapat diakses dan terpublikasi.


Berdasarkan Laporan HAM ELSAM 2017

 

Editor: Riska Carolina