Oleh Wijaya Herlambang

Setiap tahun pada bulan-bulan September dan Oktober isu pelanggaran HAM masa lalu, yang merupakan warisan dari rezim Orde Baru-nya Jendral Suharto, menjadi isu yang kerap dibicarakan tetapi sekaligus ingin dilupakan. Isu pelanggaran HAM selalu dieratkan dengan peristiwa G30S 1965 yaitu tragedi yang dialami oleh para jendral senior AD diikuti oleh kampanye kekerasan jauh lebih brutal terhadap orang-orang yang dituduh pengikut PKI itu merupakan topik yang paling sensitif untuk dibuka. Siapa pun yang ingin membahas isu tersebut akan selalu merasa khawatir, bahkan takut terhadap stigma buruk yang mungkin akan dialami. Pernyataan beberapa jendral senior seperti Ryamizard Ryacudu, Kivlan Zen dan tokoh-tokoh ormas di beberapa media merupakan gambaran jelas bahwa stigma buruk atas PKI dan komunisme secara umum masih menjadi hantu yang sangat ditakuti oleh banyak pihak, bahkan oleh institusi segagah militer sekalipun. Mengapa mereka begitu takut? Mengapa mereka begitu galak dalam mengekspresikan ketakutan mereka? Tulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan cara membahas bagaimana rasa takut itu dilegitimasi, dipelihara dan disebarkan melalui produksi kebudayaan oleh agen-agen Orde Baru.

Munculnya Narasi Resmi G30S

Menurut Johan Galtung, praktek kekerasan negara dapat dilegitimasi melalui produksi kebudayaan sehingga kekerasan itu menjadi tampak normal dan alamiah. Dengan demikian proses legitimasi melalui produksi kebudayaan menjadi topik yang sangat penting sekaligus sulit untuk diukur. Penting, karena justru melalui produksi kebudayaan inilah nilai-nilai sosial dan moral mengalami transformasi radikal dan terpelihara untuk jangka waktu yang sangat lama. Sulit untuk diukur, karena nilai-nilai sosial dan moral yang mengalami transformasi di dalam produksi kebudayaan itu bersifat multi-interpretasi. Namun demikian, sulit dipungkiri bahwa apapun alasannya sebuah peristiwa kekerasan yang diorkestrasi oleh negara merupakan pelanggaran HAM berat. Dalam konteks peristiwa 1965, tentu saja penculikan dan pembunuhan atas para jendral senior di Lubang Buaya itu merupakan pukulan hebat bagi bangsa Indonesia yang tengah membangun sebuah negara yang bebas dari pengaruh Perang Dingin antara blok Barat dan Timur. Saya sepakat bahwa siapa pun pelaku dan dalang di balik peristiwa itu harus diadili dan dihukum, karena negara Indonesia adalah negara hukum. Namun demikian, apa yang terjadi setelah G30S 1965 jauh lebih mengerikan karena korban yang dibantai oleh militer dan aliansi sipil mereka berjumlah ratusan ribu hingga jutaan dan mati dengan cara yang sangat brutal hanya karena mereka dituduh pengikut PKI. Harus diingat, bahwa pembantaian ini dilakukan secara sitematis dan meluas dalam skala nasional dan tanpa prosedur hukum. Satu-satunya alat pengesahan terhadap pembantaian itu adalah sebuah risalah yang disusun oleh militer sendiri melalui tangan sejarawan militer Nugroho Notosusanto, di mana PKI dituduh sebagai dalang dari G30S, hanya kurang dari 2 bulan setelah peristiwa itu (40 Hari Kegagalan G30S, 1965).

Dalam konteks ini saya tidak sepakat jika sebuah risalah yang disusun dengan sangat terburu-buru apalagi tanpa data yang akurat, kemudian dijadikan landasan pengesahaan terhadap pembunuhan jutaan manusia tanpa proses hukum yang belum tentu pengikut komunis. Terlebih lagi jika risalah itu juga dipakai sebagai alat legitimasi atas peristiwa-peristiwa kekerasan lain sejak Orde Baru berdiri hingga saat ini hanya untuk menyebut sebuah gerakan kritik sebagai bahaya laten komunisme seperti yang terjadi dalam kasus Kedung Ombo 1989, Marsinah 1993, 27 Juli 1996 dan gerakan reformasi 1998. Pemerintah Orde Baru selalu memanfaatkan risalah ini untuk mengangkat isu komunisme sebagai bahaya laten dan dilemparkan kepada para aktivis yang tidak puas dengan pemerintahan despotis Orde Baru dan sisa-sisanya yang masih bergentayangan hingga hari ini.

Walaupun risalah ini sudah direvisi oleh penulisnya (The Coup Attempt of the “September 30 Movement”, 1967) dan kemudian dijadikan buku pegangan resmi pemerintah (Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang Aksi dan Penumpasannya, 1994), namun tidak ada upaya perombakan yang penting di dalamnya, walaupun sudah banyak sekali penelitian yang menyangkal versi militer itu. Sebaliknya, risalah itu justru semakin dibakukan baik dalam tingkat kronologis maupun analitis: PKI tetap dalang, militer tetap pahlawan.