Setiap memasuki bulan September, perbincangan publik di berbagai media massa di Indonesia tergiring dalam perdebatan sejarah politik masa lalu yang menyangkut tragedi kemanusiaan 1965. Memori mengenai pembunuhan sejumlah petinggi militer Angkatan Darat. Pembantaian massal di berbagai daerah. Kemudian pengasingan ke daerah terpencil dan diskriminasi struktural terhadap sejumlah warga negara. Rentetan kejadian itu ditujukan untuk membasmi ideologi komunis yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.

Sudah setengah abad tragedi kemanusiaan tersebut terjadi, namun hingga kini upaya penyelesaiannya belum paripurna dituntaskan. Beragam upaya penyelesaian sudah ditempuh, tetapi tak kunjung dilaksanakan. Di tengah kemandegan, pola kekerasan warisan Orde Baru tersebut tetap terpelihara. Keengganan negara dalam menyelesaikan tragedi kemanusiaan puluhan tahun lalu menciptakan pola yang serupa atas sejumlah kasus pelanggaran HAM dalam empat dasawarsa terakhir. Seperti kasus Timor Timur, Talang Sari, Priok, Mei ’98, Munir, Mesuji dan yang lainnya. Rentetan peristiwa tersebut memberikan benang merah: pelakunya adalah aparat negara yang melakukan kekerasan untuk melindungi stabilitas politik kekuasaan.

Upaya melindungi stabilitas politik kekuasaan, hingga saat ini masih berlangsung. Dewasa ini kita dihadapkan pada pola kekerasan serupa. Misalnya, sejumlah larangan diskusi dengan tema tragedi kemanusiaan 1965. Seperti pemberhentian acara Ubud Writers dan Readers Festival (UWRF) 2015 pada bulan Oktober yang bertajuk “Sesi 1965.” Tak lama dari itu, Majalah Lentera terbitan Pers Mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dibredel dan diambil paksa karena mengangkat tema pergerakan massa organisasi komunis di Kota Salatiga. Upaya melindungi stabilitas politik kekuasaan itu bukan hanya terkait dengan isu-isu yang mengangkat peristiwa 1965 saja. Sejumlah persoalan konflik tanah dan keagamaan semakin marak, yang disinyalir untuk mempertahankan stabilitas politik kekuasaan. Misalnya saja kasus Jatigede, Sragen, konflik-konflik keagamaan di berbagai daerah yang berbentuk kekerasan dan pembunuhan, atau yang terakhir adalah kasus pembunuhan Salim Kancil, aktivis tani di Lumajang. Impunitas melanggengkan banalitas spirit Orde Baru yang gemar mengebiri kritik atas nama pembangunan atau pandangan yang berseberangan dengan pemerintah.

Kaprah tragedi 1965 yang menjadi pintu masuk sejumlah kekerasan negara terhadap warga perlu dipahami sebagai permasalahan bangsa. Rezim yang menciptakan memori kolektif soal banalitas negara kenyataannya masih berlaku hingga sekarang. Warisan model pelanggaran HAM harus dipahami sebagai realitas sosial yang lahir karena permasalahan struktural kekuasaan panggung politik Indonesia. Pasca Orde Baru politik kekuasaan terpusat di elit-elit politik yang berkawan akrab dengan kekuatan modal, atau yang disebut oligarki. Konsep tersebutlah yang kenyataannya menjadi landasan untuk terus memelihara kekerasan dan reproduksi pola pelanggaran HAM masa lalu dalam rangka stabilitas kekuasaan politik yang berelasi dengan kekuatan modal.

Model pelanggaran HAM yang terus terjadi kenyataannya cukup berhasil dalam mendepolitisasi gerakan sipil. Padahal upaya memutus rantai kekerasan tersebut membutuhkan gerakan sipil yang terkonsolidasi untuk terus mendorong upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Berangkat dari sini, Buletin Asasi untuk edisi September-Oktober 2015 bertujuan untuk mempromosikan tragedi ini sebagai permasalahan bangsa. Karena penuntasan ini tidak hanya dilakukan dalam ranah struktural oleh negara, tetapi pula upaya sosiokultural dari masyarakat. Tujuannya tidak lain untuk mengingat sejarah dan menjamin bahwa rantai kekerasan tersebut harus diputus sehingga tidak terulang kembali.