Di penghujung tahun 2015 lalu, Bank Dunia menyajikan sebuah laporan tentang Indonesia bertajuk Indonesia’s Rising Divide yang menyajikan data mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia yang semakin melebar semenjak krisis ekonomi 1998 hingga 2014. Laporan tersebut patut untuk dicermati karena menyajikan sebuah penjabaran yang menarik mengenai hubungan tingkat kemiskinan dan disparitas ekonomi. Disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin (dengan jumlah konsumsi di bawah Rp. 300.000 per orang per bulan) mengalami penurunan dari 24% di tahun 1999 menjadi 11,3% di tahun 2014. Namun penurunan jumlah penduduk miskin ini malah berbanding terbalik dengan tingkat disparitas (diukur dengan koefisien Gini) yang naik dari 30 poin pada tahun 2000 menjadi 41 poin di tahun 2014.

Data ini memberikan kita beberapa gambaran kasar mengenai kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Pertama adalah dengan semakin berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia (data Bank Dunia bersifat makro dan perlu dibandingkan dengan data BPS misal), menandakan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi memberikan dampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan tersebut. Dengan kata lain jumlah kelas menengah menjadi semakin banyak, meskipun posisi mereka belum dikatakan aman dari jerat kemiskinan. Lalu kedua, semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca reformasi justru memberikan keuntungan paling besar kepada golongan masyarakat atas. Hal ini terlihat dari tingkat kesenjangan yang semakin melebar, paling tidak terlihat dari tingkat konsumsi masyarakat: nilai konsumsi 10% orang-orang paling kaya di Indonesia sama dengan konsumsi 54% warga termiskin pada tahun 2015 lalu, naik dari tahun 2012 di mana konsumsi 10% orang paling kaya di Indonesia setara dengan total konsumsi 42% warga miskin.

Makin besarnya disparitas tersebut juga membuktikan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi selama ini meski digadang membawa kemakmuran pada seluruh warga negara, nyatanya justru lebih menguntungkan bagi masyarakat golongan atas. Penyebab dari fenomena ini juga tidak bisa disederhanakan menjadi permasalahan mereka yang sedari awal mempunyai modal yang lebih besar akan lebih mampu untuk bersaing memperebutkan kue ekonomi daripada mereka yang tidak berpunya. Karena faktor-faktor pendorong ketimpangan sungguh beragam: permasalahan demografis atau jumlah penduduk yang banyak membuat persaingan makin susah, masalah timpangnya akses mereka yang ada di pusat dan di pinggiran, masalah tak setaranya pendidikan dan tingkat gizi, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut tidaklah mungkin diselesaikan dengan segala keterbatasan mekanisme yang dimiliki oleh ekonomi liberal. Oleh karenanya, permasalahan ketimpangan ini tidak bisa dilihat secara parsial sebagai permasalahan ekonomi semata.