Dalam diskursus hak asasi manusia, usaha untuk memformalkan nilai-nilai abstrak terkait kemanusiaan adalah salah satu tantangan utama. Usaha tersebut telah dimulai dengan dirumuskannya HAM dalam berbagai perjanjian internasional (Hukum Internasional), terutama pasca perang dunia kedua. Pada perkembangannya, usaha membumikan hak asasi manusia dianggap perlu di lakukan di tingkat yang lebih lokal, yaitu kota. Masyarakat internasional pun mulai mengembangkan konsep Kota HAM atau Human Right City. Mengapa kota dianggap sarana tepat dalam pengalokasian nilai-nilai HAM yang sangat luas? Bagaimanakah konsep kota HAM ini bekerja?

Pada tahun 1997, PDHRE (People’s Movement for Human Rights Learning) salah satu lembaga non-profit internasional mengenalkan konsep Kota HAM sebagai salah satu alternatif dalam pemenuhan tujuan pembangunan global MDGs atau Millenium Development Goals. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut, terutama sebagai sebuah konsep normatif, oleh Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia (World Human Rights Cities Forum) yang berlangsung setiap tahun di kota Gwangju, Republik Korea Selatan. MDGs sendiri membuka kesempatan untuk membangun kepedulian dan pengetahuan bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan analisis kritik kerja pemerintah yang berlandaskan pada kerangka hak asasi manusia guna membimbing masyarakat untuk melanjutkan kehidupannya sebagai sebuah cara hidup. Secara singkat, desain MDGs mampu menyadarkan kembali akan penghormatan nilai hak asasi manusia masyarakat.

Dalam kerangka MDGs tersebut, pembangunan perkotaan menjadi sangat relevan dan potensial untuk dikembangkan. Dalam pembukaan Piagam Dunia tentang Hak atas Kota, dituliskan bahwa setengah dari populasi dunia sekarang bermukim di wilayah perkotaan, dan para ahli memperkirakan bahwa pada tahun 2050 tingkat urbanisasi di dunia akan mencapai 65%. Perkotaan merupakan wilayah yang memiliki kekayaan dan keberagaman ekonomi, lingkungan, politik, budaya yang luas. Upaya pengimplementasian HAM sehari-hari pun menjadi urusan pemerintahan lokal dan regional. Berdasarkan hal tersebut, kota dianggap sebagai tingkatan yang strategis untuk mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia secara lebih konkret.