Marsinah (lahir di Nglundo, 10 April 1969 – meninggal 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun) adalah seorang aktivis dan buruh pabrik PT. Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Perselisihan tersebut berawal dari aksi mogok kerja yang dilakukan buruh CPS dan aksi ini dikepalai oleh Marsinah. Aksi ini dipicu beberapa ketentuan normatif yang tidak dipenuhi perusahaan, khususnya mengenai jumlah upah yang tidak sesuai dengan Keputusan Menaker No.50/Men/1992 (Samuel Gultom, 1993).

Pada awalnya perusahaan menyetujui hampir seluruh tuntutan buruh, akan tetapi ada campur tangan dalam aksi yang melibatkan polisi dan militer. Para buruh diancam dan dipaksa untuk mengundurkan diri dengan diimingi pekerjaan baru. Di bawah kondisi tertekan akhirnya mereka menandatangani surat pengunduran diri yang dibuat petugas Komando Diskrik Militer (Kodim) 0816 Sidoarjo. Sementara itu, pihak perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap “pengunduran diri” buruhnya, kecuali memberikan pembayaran yang sudah menjadi hak mereka (Supartono, 1999).

Melihat hal tersebut Marsinah tidak tinggal diam dan mempertanyakan otoritas atas dasar solidaritas kepada teman-temannya. Marsinah saat itu dianggap frontal sebagai penggerak massa hingga pada akhirnya Marsinah meregang nyawa setelah diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama tiga hari. Mayatnya ditemukan di hutan di dusun Jegong, Desa Wilangan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat.

Dua orang yang terlibat dalam otopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah, Haryono (pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk) dan Prof. Dr. Haroen Atmodirono (Kepala Bagian Forensik RSUD Dr. Soetomo Surabaya), menyimpulkan, Marsinah tewas akibat penganiayaan berat. Motif utama setelah ditelisik mengenai kematiannya dikarenakan oleh persekongkolan terkait rahasia perusahaan, namun setelah ditelusuri motif tersebut hanyalah kamuflase. Dari motif yang diduga kamuflase tersebut, ditanggap delapan orang petinggi CPS termasuk Mutiari selaku Kepala Personalia CPS dan Yudi Susanto, pemilik CPS yang dituduh sebagai dalang dari penyiksaan dan pembunuhan Marsinah. Seiring berjalannya persidangan, delapan orang terdakwa tersebut dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan, termasuk Yudi Susanto.

Persoalan berikutnya dengan pembebasan tersebut adalah mencari dalang pembunuhan Marsinah yang sebenarnya. Di bentuk tim Komite Solidaritas Untuk Marsinah (KSUM) yang didirikan oleh sepuluh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan tujuan mengadvokasi dan mengidentifikan serta mencoba menghentikan intervensi militer. Munir menjadi salah satu pengacara buruh CPS melawan Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya, Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) Sidoarjo dan CPS Porong atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan terhadap buruh sebagai awal terjadinya kemelut perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan Marsinah meregang nyawa.

Pada kasus Marsinah ini terlihat dari putusan pengadilan yang membebaskan semua terdakwa dari segala tuntutan namun tidak menyelesaikan inti dari permasalahan dan mencapai keadilan yang sesungguhnya. Pengadilan belum mampu untuk menyeret pelaku dan dalang sebenarnya dari penyiksaan berat dan pembunuhan Marsinah dimana merupakan suatu pelanggaran HAM berat yang — hal mana akan bersinggungan dengan, dan menyerang langsung, praktek-praktek kekerasan negara (Supartono, 1999).


Narasi: Riska Carolina