Konsep ‘Kota/Kabupaten HAM’ (Hak Asasi Manusia) di Indonesia belum sepenuhnya efektif sebagai langkah strategis pemenuhan hak dasar Indonesia. Konsep ini belum menunjukkan dampak nyata dalam rangka memutus rantai ketidak-adilan. Titel ‘Hak Asasi Manusia’ yang sangat luas memerlukan elaborasi lebih detil dalam mengaplikasikan ke tingkat teknis pemerintahan. Hal ini menjadi perlu supaya konsep ini tidak hanya sebatas labelisasi yang justru mendegradasi nilai ‘HAM’ itu sendiri.

Dalam konteks global, konsep kota/kabupaten HAM menjadi perlu sebagai langkah nyata dari program pembangunan MDGs yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan penghormatan nilai kemanusiaan. Caranya adalah menjadikan instrumen hak asasi manusia sebagai bahan analisis kritik kerja pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemenuhan HAM ditengah ketimpangan yang selama ini terjadi.

Menormatifkan nilai-nilai HAM sebagai prinsip kerja pemerintahan adalah langkah baik meskipun bukan hal yang baru. Agenda Nawacita khususnya poin ke-empat secara eksplisit menyebutkan keinginan pemerintah untuk melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Gagasan tersebut bukan hal baru karena sudah tertera jelas dalam konstitusi negara. Demikian pula ide pemenuhan hak warga sudah sepatutnya melandasi paradigma bagi pemerintah dalam setiap implementasi kerjanya. Dengan demikian yang diperlukan bukan lagi konsep abstrak, melainkan langkah lebih lanjut dalam mewujudkan pemenuhan HAM.

Konsep Kota/Kabupaten Peduli HAM yang dipromosikan oleh Kementrian Hukum dan HAM tidak luput dari proses evaluasi. Kecenderungan pemberian titel atau labelisasi kepada kota dalam bentuk penghargaan yang selama ini dilakukan di Indonesia hanya sebatas seremonial tanpa realisasi pemaknaan label itu sendiri. Hal ini disebabkan karena poin kriteria yang tidak konkret dan tidak dilakukannya pendampingan atau literasi dalam mewujudkan misi dari label itu sendiri.

Misalnya dalam Permenkumham no. 25 tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, salah satu kriteria untuk pemenuhan hak atas rasa aman adalah minimnya angka demonstrasi di sebuah daerah. Hal ini menjadi sangat keliru karena demonstrasi merupakan salah satu bentuk medium penyampaian pendapat yang dilindungi dalam hak sipil dalam berpendapat dan berekspresi. Dengan demikian perumusan kriteria pemenuhan hak tersebut harus dirumuskan dengan jelas dan relevan.

Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan luasnya nilai hak asasi manusia itu sendiri. Selain itu harus dipertimbangkan pula metode pendampingan dan literasi bagi pemerintah untuk mewujudkan konsep tersebut. Metode tersebut tidak bisa dilepaskan dari karakteristik nilai HAM yang saling terkait dan ketergantungan satu sama lain. Tujuannya nilai HAM dapat diterapkan secara holistik dan bukan hanya sebagai ‘program’ melainkan cara pandang pemerintah dalam melaksanakan setiap pekerjaannya.

Perwujudannya bisa dimulai untuk menggunakan instrumen dan nilai HAM sebagai psikoanalisis bagi pemerintah dalam menyusun setiap anggaran kerja. Dengan memaksimalisasi prosedur administrasi yang ada, setiap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Harapannya, pemenuhan HAM dapat dilakukan secara nyata dan langsung menyasar masyarakat.

Dalam upaya itulah dibutuhkan dorongan dari masyarakat sipil dalam mengontrol kerja pemerintah. Kondisi tersebut juga harus didukung oleh sikap terbuka dari pemerintah dalam menerima setiap kritik dari masyarakat. Partisipasi publik harus dibuka luas dengan memberikan betul proses jajak pendapat yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Berangkat dari pemikiran yang demikian, Buletin Asasi Pertama di Tahun 2016 ini bertujuan untuk memberikan gambaran terang mengenai konsep kota/kabupaten HAM di Indonesia. Tujuan besarnya tidak lain adalah untuk terus membangun kesadaran bahwa penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia masih menjadi isu relevan yang harus dipenuhi pemerintah dalam proses bernegara. Karena hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang abstrak dan hanya sebatas konsep normatif sebagai label, melainkan nilai yang senantiasa hidup dalam masyarakat.