Dari 100 entitas ekonomi terbesar di dunia, 51 adalah perusahaan dan 49 adalah negara

Hal tersebut merupakan hasil penelitian Sarah Anderson and John Cavanagh di tahun 2000. Fakta ini menjadi perdebatan mengenai pengaruh kekuasaan yang terus berjalan hingga saat ini. Ada yang berpendapat bahwa kekuasaan negara berkurang seiring meningkatnya pengaruh perusahaan multinasional, dan pula menjadi salah satu faktor terjadinya krisis ekonomi global di tahun 2008. Apakah hal tersebut mencerminkan kegagalan negara untuk mengontrol para oligark? Apakah permasalahan klasik tentang bagaimana menyeimbangkan oligarki dengan demokrasi masih belum terjawab? Tidak sedikit upaya yang telah diambil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu upaya yang muncul dalam lima tahun terakhir adalah konsep bisnis dan hak asasi manusia. Ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang oligarki dan konsep bisnis dan HAM sebelum membahas apakah konsep tersebut mampu mengontrol oligarki.

Jeffrey Winters mendefinisikan oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Menurutnya, sumber terpenting variasi oligarki terletak pada sifat ancaman terhadap kekayaan dan hak milik, dan bagaimana masalah utama pertahanan kekayaan dikelola secara politis. Oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Oligark selalu individu, tak pernah berupa perusahaan atau kelompok lainnya. Mereka merupakan satu bentuk kekuasaan dan pengaruh minoritas berkat sumber daya material (uang) yang telah mereka kumpulkan secara pribadi dan mereka mau simpan serta pertahankan. Oligark juga bisa menjadi pemerintah, tapi tidak harus menjadi pemerintah. Dengan kata lain, oligark dan oligarki berasal dari konsentrasi kekayaan (dan kekuasaan dari kekayaan) yang ekstrim di tangan perseorangan, atau adanya kesenjangan ekonomi yang ekstrim.

Latar belakang munculnya konsep bisnis dan hak asasi manusia adalah meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh operasi perusahaan. Sistem ekonomi neoliberal cenderung berdampak negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia karena minimnya peran negara dalam mengontrol pasar. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan cenderung untuk memfasilitasi kepentingan ekonomi daripada kepentingan publik, sehingga pemenuhan hak asasi manusia tidak terlaksana secara maksimal. Untuk itu, ada tuntutan masyarakat global agar perusahaan dapat dibatasi dan dikontrol negara, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang terus meningkat, yang dianggap telah menyebabkan kemiskinan global. Dalam menghadapi tuntutan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mensahkan hasil laporan Prof. John Ruggie yang telah dimandatkan untuk membuat studi terkait permasalahan antara perusahaan dan hak asasi manusia, yang kemudian dikenal sebagai Prinsip Ruggie.