Gelombang kekecewaan atas harapan besar yang ditaruh pada pasangan Jokowi-JK berangsur datang. Nawacita sebagai pedoman kerja pemerintahan baru yang menjanjikan perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tidak sepenuhnya diimplementasikan. Kebijakan yang lahir justru bertentangan karena manuver politik pendukungnya. Pelemahan KPK dari luar dan dalam, mandegnya penyelesaian pelanggaran HAM Masa Lalu, dan penjatuhan hukuman mati, serta ancaman kebebasan masyarakat sipil diambang batas. Alhasil, pemerintahan Jokowi-JK yang dibebani optimisme tinggi masyarakat dipertanyakan kembali, Apakah mereka tersandera dalam Sistem Oligarki atau justru bagian dari sistem predatoris politik Indonesia?

Kehadiran Joko Widodo dalam kancah politik Indonesia dianggap sebagai harapan baru pemerintahan Indonesia. Dengan penampilan sederhana dan latar belakang non keluarga politik elit atau kekuatan politik tradisional seperti militer ataupun taipan, Jokowi berhasil memikat popularitas dari masyarakat. Penampilannya dan kegemarannya “blusukan” dianggap masyarakat luas sebagai sosok tepat untuk melawan pejabat korup yang menjadi ciri khas pegiat politik Indonesia hasil dari pola kekuasaan era Orde Baru yang tidak lepas dari jejaring kekuasaan oligarki.

Menurut Vedi Hadiz, Profesor of Asian Studies di University of Melbourne, pasangan Jokowi-JK dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan lingkaran oligarki berdasarkan analisis pribadi lepas pribadi. Meskipun Jokowi merupakan salah satu Presiden pasca-Orde Baru pertama yang berasal dari luar oligark Indonesia, tetapi hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari sosok Jusuf Kalla yang merupakan bagian integral dari oligarki Orde Baru. Hal ini disebabkan karena partai-partai pendukung pasangan nomor 2 pada Pemilu 2014 kemarin yang dikenal dengan Koalisi Indonesia Hebat kenyataanya juga banyak dikuasai oleh lingkungan oligarki yang dibesarkan masa lalu. “Bagaimanapun pemerintahan mereka tidak bisa lepas dari cengkraman oligarki” jelas Vedi Hadiz Direktur Program Penelitian Indonesia dan juga Professor of Asian Societies and Politics di Asia Research Centre, Murdoch Univeristy, Australia.

Dalam konteks ketokohan dan popularitas Jokowi ditengah tren politik Indonesia, Vedi Hadiz menganggap Jokowi tidak mempunyai kendaraan politik dan organisatoris sendiri yang independen untuk melepas kepemimpinan kepentingan oligarki lama yang telah beradaptasi dengan baik dengan demokrasi. “Kita bisa melihat hal tersebut dari kesulitan Jokowi dalam menggoalkan kebijakan-kebijakannya yang berpotensi merubah pola alokasi sumber daya negara secara cukup signifikan. Hal ini merupakan sebuah ancaman bagi para oligark karena dianggap mengganggu “kepentingan-kepentingan” yang sudah lama bercokol di berbagai sektor” jelas Vedi Hadiz.

Hal serupa dilontarkan oleh Airlangga Pribadi, akademisi dari Universitas Airlangga Surabaya yang menyatakan bahwa sejak tampil dalam Pemilu Presiden 2014 lalu, Jokowi dapat dikatakan sebagai simbol aktor reformis dan populis yang lahir dari pertarungan politik lokal yang chaotik dan kemudian membutuhkan kekuatan-kekuatan politik dominasi oligarki untuk maju dalam gelanggan politik nasional.

“Setelah terpilih menjadi Presiden RI kemudian terbukti agenda-agenda reformasi yang dimanisfestasikan melalui program Nawacita tersandera oleh manuver dan pertahanan politik untuk memperoleh kemakmuran dari kekuatan oligarki di sekitarnya (red-Jokowi)” jelas pria yang merupakan salah satu dosen Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga.

Namun anggapan tersanderanya Jokowi dalam oligark yang memimpin panggung politik Indonesia dewasa ini dirasa Muhammad Ridha merupakan argumen yang sangat naif. Menurut peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) ini, secara dinamis Jokowi jelas mempunyai relasi dengan oligarki lama. Hal ini terlihat dari proses kenaikan dirinya sejak menjadi walikota Solo pada tahun 2005 lalu. “Kita semua tahu bahwa dirinya diusung PDIP, ketika dirinya naik sebagai calon kepala daerah dan presiden, jelas dirinya akan melakukan konsesi dan negosiasi dengan oligark di PDIP yang menguasai partai tersebut. Sehingga Jokowi sendiri sebenarnya tidak imun dari kekuatan politik oligarki, karena sosok Jokowi lahir hasil dari politik oligarki itu sendiri” jelas pria yang akrab disapa Ridha.

Hal ini juga dipertegas dengan anggapan Jeffrey Winters mengenai keberadaan Jokowi ditengah proses politik Indonesia dan oligark yang sudah berafiliasi dengan demokrasi. Menurutnya dalam konteks ketahanan hidupnya, oligarki yang sudah mapan berdampingan dengan demokrasi dalam satu sistem yang sama, maka yang dibutuhkan bukanlah figur politik. Hal ini disebabkan karena kekuatan oligarki mampu memposisikan tokoh tersebut menjadi kaumnya dan mampu mengkondisikan untuk tidak dapat merubah struktur tersebut. “Tidak ada figur politik yang bebas dari kaum oligark dan dari politik oligarki di Indonesia. Termasuk Jokowi-JK” jelas Winters, profesor dari Northwestern University.