Kita adalah manusia, dan menjadi manusia berarti memiliki satu faktor pembeda dari mahluk hidup lainnya. Manusia diberikan anugerah pembeda berupa akal yang untuk menjalin interaksi berdasarkan kemanusiaan dengan sesama manusia dan mahluk hidup lainnya. Jadi apa itu Hak Asasi Manusia (HAM)? Awal mula dari munculnya konsep Hak Asasi Manusia adalah pada tahun 1215. Ketika kekuasaan Inggris oleh Raja John saat itu dinilai semena-mena dalam memberikan hukuman kepada rakyatnya maupun dalam penarikan pajak. Raja dalam hal ini sebagai tangan panjang tuhan dikala itu diberikan kewenangan absolut untuk memerintah dan apapun yang diucap merupakan titah. Hingga para Baron yang tergerak batinnya untuk menentang Sang Raja yang memaksa Raja untuk menandatangani sebuah perjanjian yang menjadi awal mula dari perlindungan manusia atas martabatnya, yaitu Magna Charta. Sampai pada tahun 1948 muncullah Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia) yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi ketertiban dunia berdasarkan atas kemanusiaan.

MAGNA CHARTA:

‘NO ONE IS ABOVE THE LAW’

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 1, menyebutkan bahwa: ‘Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan’. Sistem nilai yang  menjelma dalam konsep HAM tidaklah semata-mata sebagai produk barat, melainkan memiliki dasar pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama (Nowak, 2003). Maka dari itu, adalah suatu kesalahan jika menganggap hanya karena awal mula dari tumbuhnya kesadaran mengenai martabat manusia melalui Magna Charta di Inggris secara langsung menganggap bahwa HAM merupakan produksi barat. Padahal sesungguhnya agama pula mengandung unsur humanistik yang mengantisipasi konsepsi modern tentang HAM dan menyoroti kontribusi positif agama terhadap evolusi hak asasi manusia (Ishay, 2004). Dalam ajaran agama sudah barang tentu bersendikan martabat kemanusiaan. Di dalam HAM tidak hanya berpusat pada unsur positif dari satu agama saja, namun beragam dan memilah hanya pada unsur-unsur kebaikan yang paling adil dari martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dengan tidak melihat asal usul, mengakar dan tidak dapat diambil dengan cara maupun kondisi apapun. Pengertian dari konsep HAM tidak pernah baku dan sepertinya akan selalu abstrak, karena HAM berkembang secara kultural dengan melihat berbagai aspek nilai-nilai yang tidak terlepas dari garis batas satu agama.

Dalam keterkaitannya dengan hukum, HAM merupakan soft law, yang berdasarkan Black’s Law Dictionary diartikan sebagai panduan pembentuk hukum, deklarasi kebijakan atau kode etik yang menentukan standar perilaku namun tidak mengikat secara hukum (Garner, 2004). Maka HAM saat ini digunakan sebagai kampanye politik untuk mengadvokasi dan memberikan pedoman kebijakan dengan menyerang sendi-sendi kemanusiaan sebagai dasar dari suatu argumentasi. Jadi dengan sebaliknya pula hukum baik itu legislasi negara maupun kontrak adalah alat untuk HAM yang sekedar konsep kemanusiaan yang paling mendasar untuk mendapat tempat dalam bermasyarakat sebagai hak yang fundamental.

HAM sebagai soft law berisikan prinsip-prinsip mendasar dalam kehidupan bermasyarakat di antara individu atau kelompok dengan negara dan tidak dimungkinkan sebaliknya. Prinsip HAM antara lain : Prinsip universal, yaitu semua orang di dunia memiliki hak yang sama, tidak dibedakan karena setiap manusia lahir dengan kemerdekaan dan martabat yang sama dalam hak. Selanjutnya prinsip persamaan dan non diskriminasi dimana hak semua manusia memiliki kedudukan martabat yang sama sehingga tidak seorang pun harus menderita diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, etnisitas, jenis kelamin, usia, bahasa, orientasi seksual, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul nasional, sosial atau geografis, kecacatan, kekayaan, kelahiran atau status lainnya sebagai ditetapkan oleh standar hak asasi manusia. Prinsip saling tergantung dan saling terkait dimana masing-masing memberikan kontribusi terhadap realisasi martabat manusia seseorang melalui kepuasan kebutuhan perkembangan, fisik, psikologis dan spiritualnya yang artinya adanya pemenuhan satu hak sering kali tergantung, seluruhnya atau sebagian, pada pemenuhan orang lain. Semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengakses informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan mereka. Prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab negara, prinsip ini menyebutkan bahwa negara pemangku kepentingan harus bertanggung jawab atas ketaatan norma dan hukumnya berdasarkan pada HAM dan tidak diperkenankan untuk bertentangan.

Berdasarkan prinsip dasar HAM tersebut walaupun terlihat mudah untuk diucapkan namun tidak mudah untuk diimplementasikan. Agar prinsip HAM dapat diberlakukan diperlukan kerja sama negara untuk membuat suatu prinsip HAM sebagai pedoman agar menjadi hukum yang lebih baik dan dapat diaplikasikan.

_______________________________________________________

Penulis: Riska Carolina