Sejak cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dan Piagam ASEAN diketok palu, maka ASEAN resmi memasuki rezim baru perdagangan bebas. Konsekuensinya, pelbagai sektor ekonomi akan diintegrasikan, sehingga pasar tunggal dan basis produksi menjadi suatu keniscayaan. Dalih men-jembatani ketimpangan pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN pun pada akhirnya hanya menjadi pepesan kosong, manakala pemodal asing bisa dengan leluasa melakukan penetrasi dengan mudah dan berbiaya minim. Sementara di sisi lain, peningkatan daya saing dan penjaminan akses masyarakat lokal di Indonesia masih terbata-bata. Dengan kondisi demikian, maka potensi kehancuran sektor produksi nasional baik industri dan pertanian pun kian tak terelakkan.

Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (sumber harukaedu.com)

Kehancuran itu menjadi sangat mungkin, pertama, mengingat Indonesia dibanding negara anggota ASEAN lainnya, memiliki jumlah penduduk terbesar—itu berarti menjadi pasar terbesar pula. Dari jumlah penduduk di kawasan ASEAN pada tahun 2012 yang mencapai sekitar 616 juta, jumlah penduduk Indonesia mencapai 245 juta. Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, Indonesia tentu akan menjadi target empuk dari para pemodal asing.

Kedua, langkah Pemerintah Indonesia dengan memproduksi berbagai kebijakan yang pro modal jelas akan semakin menjauhkan rakyat terhadap sumber penghidupannya. UU Perdagangan, UU Pangan, UU Pertanahan sebagai substitusi UUPA, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang penghapusan kewajiban berbahasa Indonesia bagi pekerja ekspatriat, dan mengesahkan Pepres 39/2014 tentang Daftar Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka.

Di sektor tenaga kerja/ buruh, dengan adanya MEA, memungkinkan tenaga kerja asing leluasa keluar masuk Indonesia. Alhasil, akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh Indonesia yang menurut ADB dan ILO, kualifikasinya masih di bawah standar (sebanyak 63 persen). Pun, lulusan perguruan tinggi juga akan kian tergencet dengan adanya persaingan dengan tenaga kerja asing yang lebih berkualitas. Apalagi untuk mampu bersaing, akan diberlakukan aturan sertifikasi dan standarisasi mutu tenaga pendidikan.

Ketiga, sekaligus yang paling mendasar, jika ditinjau dari ruh MEA yang berporos pada agenda liberalisasi, jelas ini bertentangan dengan semangat ekonomi kerakyatan. Belajar dari sejarah, neoliberalisme akan membuat kalangan pengusaha, buruh, petani, dan kaum akar rumput jadi makin termarjinalkan. Pertanyaannya, lagi-lagi mengapa Pemerintah Indonesia ikut meratifikasi piagam ASEAN dan cetak biru MEA yang jelas-jelas berlandaskan neoliberalisme? Apa sebetulnya alasan yang paling mendasar dalam keikutsertaan Indonesia dalam MEA 2015 ini? Apakah Indonesia sudah betul-betul siap memasuki era baru ini pada akhir 2015, atau sebaiknya memang Indonesia tak perlu menjadi bagian di dalamnya?